Mabes Polri Jelaskan Soal Aksi Represif di Wadas dan Parigi Moutong

Anggota polisi berjaga saat warga yang sempat ditahan tiba di halaman masjid Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu, 9 Februari 2022. Mereka ditangkap polisi ketika Badan Pertanahan Nasional mengukur lahan rencana penambangan material Bendungan Bener di Wadas. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Mabes Polri merespons adanya sentimen negatif terhadap kepolisian dalam insiden yang terjadi di Desa Wadas, Jawa Tengah maupun Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Insiden itu melibatkan polisi dan warga yang berunjuk rasa.

Kepala Divisi (Humas) Mabes Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo menekankan Polri pada dasarnya sudah merespons dorongan dari berbagai pihak untuk melakukan pembenahan terhadap standar operasional prosedur (SOP) satuannya saat pengamanan aksi, termasuk perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Menurutnya, itu bisa terlihat dari kondisi yang ada di Desa Wadas saat ini. Dedi mengatakan Desa Wadas kini sudah kondusif dan harmonis. Sementara itu, untuk kejadian di Parigi Moutong masih dalam tahap investigasi oleh tim Kapolda Sulawesi Tengah.

"Sudah. Untuk Wadas sudah kondusif dan harmoni," kata Dedi saat dihubungi, Senin 14 Februari 2022.

Dorongan agar ada evaluasi SOP di kepolisian muncul salah satunya dari Indonesia Police Watch (IPW). Mereka mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi tindakan represif yang dilakukan Polda Jawa Tengah terhadap warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. 

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan dari hasil penelusuran investigasi IPW di Desa Wadas terdapat dalih pengamanan maupun upaya paksa dari Polda Jateng untuk menangkap 60 warga secara sewenang-wenang.

"Tindakan aparat kepolisian yang represif dengan menangkap sekitar 60-an warga secara sewenang-wenang pada Selasa, 8 Februari 2022, merupakan pelanggaran hukum," kata Sugeng.

Sementara itu, terkait dengan insiden di Parigi Moutong, Manajer Kampanye Isu Tambang dan Energi Eksekutif Nasional Walhi Fanny Tri Jambore yang mendesak Kapolri untuk melakukan evaluasi secara serius. Sebab, anggota kepolisian dinilai terus menerus melakukan aksi kekerasan terhadap pengunjuk rasa.

Apalagi, dia menekankan, tindakan kekerasan dan penangkapan tanpa prosedur oleh kepolisian di Sulawesi Tengah kemarin berujung kepada tewasnya peserta aksi unjuk rasa. Satu orang disebut tewas tertembak dan hingga kini belum diketahui pelakunya. 

“Kejadian berulang ini harus dihentikan. Kapolri harus memberi perhatian serius berkaitan dengan konflik-konflik agraria dan lingkungan. Harus ada evaluasi yang serius kali ini," tegas Fanny soal insiden di Parigi Moutong.

Baca: Polri akan Tindak Penembak Demonstran di Parigi Moutong






Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

16 menit lalu

Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

Jokowi akan kembali menggelar rapat untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.


Walhi Berencana Tetapkan 1 Februari Sebagai Hari Keadilan Iklim Internasional, Alasannya?

2 hari lalu

Walhi Berencana Tetapkan 1 Februari Sebagai Hari Keadilan Iklim Internasional, Alasannya?

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi berencana menetapkan tanggal 1 Februari sebagai hari keadilan iklim internasional.


Walhi: Krisis Iklim Berlangsung, 23 Pulau di Pesisir Jakarta Terancam Tenggelam

2 hari lalu

Walhi: Krisis Iklim Berlangsung, 23 Pulau di Pesisir Jakarta Terancam Tenggelam

Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Suci Fitriah Tanjung menyebut sebanyak enam pulau kecil berukuran kurang dari 3 hektar di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta telah tenggelam akibat krisis iklim.


Warga Pulau Pari Tuntut Ganti Rugi ke Holcim Ltd Rp 238 Juta Lewat Pengadilan Swiss

2 hari lalu

Warga Pulau Pari Tuntut Ganti Rugi ke Holcim Ltd Rp 238 Juta Lewat Pengadilan Swiss

Empat warga Pulau Pari melayangkan gugatan ke Pengadilan Swiss menuntut Holcim Ltd. bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang timbul.


Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Kriteria Ideal Menteri Lingkungan Hidup Versi Walhi

4 hari lalu

Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Kriteria Ideal Menteri Lingkungan Hidup Versi Walhi

Menurut Pengkampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Uli Arta Siagian, sosok menteri LHK yang ideal adalah sosok yang memiliki perspektif keberpihakan terhadap rakyat dan lingkungan.


Kapolri Listyo Sigit Ingin Standar Pengamanan Laga Sepak Bola Seperti di Inggris

5 hari lalu

Kapolri Listyo Sigit Ingin Standar Pengamanan Laga Sepak Bola Seperti di Inggris

Listyo Sigit mengatakan memilih pengajar dari Inggris untuk pelatihan karena standar sepak bola di Inggris telah menjadi role model.


Polri Datangkan Pengajar Conventry University Inggris: Ajarkan Manajemen Pengamanan Stadion

5 hari lalu

Polri Datangkan Pengajar Conventry University Inggris: Ajarkan Manajemen Pengamanan Stadion

Anggota Polri bersama Kementerian/Lembaga di Indonesia mengikuti pelatihan manajemen pengamanan stadion oleh Conventry University Inggris


Usut Ulang Kasus Mahasiswa UI Tersangka, Kapolda Metro akan Panggil Lagi Keluarga Korban

5 hari lalu

Usut Ulang Kasus Mahasiswa UI Tersangka, Kapolda Metro akan Panggil Lagi Keluarga Korban

Polda Metro Jaya berencana memanggil ulang keluarga mahasiswa UI yang tewas ditabrak.


Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Jadi Tersangka Dulu, Baru Polisi Bentuk Tim Setelah Diperintahkan Kapolri

5 hari lalu

Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Jadi Tersangka Dulu, Baru Polisi Bentuk Tim Setelah Diperintahkan Kapolri

Polda Metro Jaya baru membentuk tim untuk mengusut ulang kasus mahasiswa UI yang tewas ditabrak mobil pensiunan polisi.


Walhi: Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Indonesia Berada di Jurang

5 hari lalu

Walhi: Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Indonesia Berada di Jurang

Walhi juga melihat di tahun-tahun politik, penerbitan izin selalu meningkat.