TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak pemerintah membuat grand desain untuk mengelola pembelajaran dan pendidikan sekolah selama pandemi. Koordinator P2G Satriwan Salim menuturkan bidang pendidikan tak bisa terus menerus dihadapkan dengan buah simalakama ketika suatu hari nanti ada peristiwa katastropi seperti pandemi Covid-19 melanda Tanah Air.
Satriwan mengatakan selama dua tahun masa pandemi Covid-19, pemerintah hanya memberi dua pilihan dalam mengelola pendidikan, yakni pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka. "Kedua metode pembelajaran itu memiliki kerugian sendiri-sendiri sehingga berat jika diterapkan dalam waktu yang lama," kata Satriwan saat dihubungi, Senin, 7 Februari 2022.
Dalam pembelajaran tatap muka, Satriwan membeberkan, para siswa dan guru dihadapkan dengan bahaya tertular Covid-19. Aturan untuk melaksanakan protokol kesehatan selama kegiatan pembelajaran sekolah berlangsung, nyatanya susah diterapkan. Tak sedikit siswa dan guru melanggar protokol 3M saat pelajaran berlangsung.
Di sisi lain, pembelajaran jarak jauh dianggap tidak efisien karena tidak bisa dilakukan secara merata. Satriwan mengatakan kondisi klasik seperti ketiadaan akses internet, tak adanya keterlibatan orang tua dalam memantau anak, hingga rasa bosan yang melanda siswa menjadikan potensi learning loss makin besar.
Oleh karena itu, Satriwan mengatakan, pemerintah perlu memiliki perencanaan besar tentang bagaimana pendidikan tetap diberikan dengan cara yang merepresentasikan kondisi Indonesia.
"Selama ini, pendidikan yang diberikan bersifat parsial terus," katanya.
Grand desain yang komprehensif, kata Satriwan, harus mampu menjawab tantangan kondisi geografis Indonesia. Lewat perencanaan besar ini, kata Satriwan, pemerintah harus bisa menjangkau para siswa yang tidak memiliki internet, guru yang tidak memiliki akses, maupun siswa dan guru yang ditopang infrastruktur mumpuni. "Kalau sekarang yang terjadi kan dipukul rata," ujar Satriwan.
Dalam membuat grand desain pendidikan di masa katastropik, Satriwan menambahkan, pemerintah perlu mengelaborasi lima unsur, yakni sumber daya manusia pendidik, kurikulum, akses, anggaran, serta keterlibatan orang tua dan siswa. Jika pemerintah hanya fokus di salah satu unsur, maka pembelajaran di masa pandemi tidak akan mengalami kemajuan.
"Kasih akses tapi guru gaptek gimana, ada guru enggak ada akses gimana, PJJ orang tua enggak terlibat gimana. Jadi semua saling berkaitan," kata dia.
MAYA AYU PUSPITASARI
