Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setelah Petisi, Inisiator Bakal Gugat UU Ibu Kota Negara ke MK

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Instagram@jokowi
Instagram@jokowi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Petisi soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) atau ibu kota baru kembali muncul. Terbaru, ada petisi bertajuk Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara yang muncul di laman change.org pada Jumat, 4 Februari.

"Ini bagian tak terpisahkan dari perjuangan untuk membatalkan pembangunan ibu kota baru ke Kalimantan," kata salah satu inisiator, Achmad Nur Hidayat, saat dihubungi, Sabtu, 5 Februari 2022.

CEO Narasi Institute ini mengatakan setelah selesai, petisi ini direncanakan akan berlanjut ke proses judicial review UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Setelah ada nomornya (UU IKN diundangkan)," kata dia.

Ada 45 inisiator dalam petisi ini. Di antaranya seperti eks Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, hingga pensiunan TNI Mayor Jenderal Purnawiranan Deddy Budiman.

Dalam penjelasan di laman Change.org, para inisiator mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk mendukung ajakan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghentikan rencana pemindahan IKN di Kalimantan. Menurut mereka, pemindahan di tengah situasi pandemi Covid-19 ini tidak tepat.

"Kami memandang saat ini bukanlah waktu yang tepat memindahkan IKN dari Jakarta ke Penajam Passer Utara Kalimantan Timur," demikian bunyi penjelasan tersebut. Sampai Sabtu sore, pukul 15.30 WIB, petisi ini sudah diteken 5 ribu lebih simpatisan.

Inisiator lain, yaitu pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, ikut memberi penjelasan soal petisi ini. "Ada anggapan saya menolak pemindahan IKN, itu penarikan simpulan yang agak jalan pintas," kata dia.

Reza menyebut dirinya penggemar bacaan karya maupun tentang Bung Karno alias Soekarno. Sehingga sebagai sebuah wacana, ia menilai pemindahan IKN menarik dibahas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tapi, ia mempertanyakan apakah pemindahan IKN itu harus direalisasikan saat ini juga. Bagi dia, penjelasan pada petisi di laman change.org tersebut jelas menjawab bahwa bukan sekaranglah momen yang tepat untuk pemindahan IKN.

Bagi Reza, prioritas persoalan yang harus diselesaikan saat ini bukan pemindahan IKN, tapi empat persoalan. Mulai dari penyediaan infrastruktur mendasar, bantuan medis bagi anak sakit, pelestarian lingkungan dan satwa, bantuan sosial.

Tapi ini bukalah petisi pertama terkait IKN. Dua pekan lalu, ada juga petisi bertajuk Petisi Pakta Integritas Proyek Pemindahan IKN di laman change.org yang sudah diteken 7.467 simpatisan sampai Sabtu sore ini.

Salah satu inisiator petisi adalah ekonomi senior Faisal Basri. Para inisiator meminta Jokowi menanda-tangani pernyataan terbuka yang berisi kesediaan bertanggung-jawab terhadap keberlanjutan proyek tersebut. Jika pelaksanaannya kelak dihentikan, terpaksa berhenti, atau tak mampu dilanjutkan lagi, maka bersedia untuk mengakuinya sebagai kekonyolan yang pernah dilakukan.

"Karena tak bersedia mendengar pendapat lain yang bertentangan, juga merupakan sikap dan cara memimpin dan mengelola negara yang tak patut ditiru oleh siapa pun," demikian bunyi penjelasan di petisi ini.

Meski petisi bermunculan, pemerintah tetap menggodok aturan turunan dari UU Ibu Kota Negara yang juga sedang menunggu untuk diundangkan Jokowi. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan ada 9 aturan turunan yang segera terbit bertahap. "Targetnya rampung di bulan Maret April ini," kata dia kepada wartawan, Jumat kemarin.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Petugas Upacara 17 Agustus di IKN Bakal Menginap di Kantor Kemenko 1

18 jam lalu

Potret fasilitas rumah dinas Aparatur Sipil Negara Pertahanan Keamanan atau ASN Hankam di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin, 6 Mei 2024. Presiden Jokowi sempat menargetkan perpindahan aparatur sipil negara (ASN) Pertanahanan dan Keamanan (Hankam) ke Ibu Kota Negara (IKN) dimulai pada Juli 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
Petugas Upacara 17 Agustus di IKN Bakal Menginap di Kantor Kemenko 1

Pemerintah akan menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI secara hibrida di IKN dan Jakarta.


Logo HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia Dirilis, Apa Maknanya?

18 jam lalu

Istana Kepresidenan merilis logo Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 pada Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Logo HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia Dirilis, Apa Maknanya?

Ketua Pelaksana Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia menyebut ada 7 konsep dalam konsep visual logo itu.


215 Daftar Negara di Dunia dan Ibu Kotanya dari A-Z

1 hari lalu

Gang bendera di markas besar PBB Eropa terlihat selama Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss, 11 September 2023. REUTERS/Denis Balibouse
215 Daftar Negara di Dunia dan Ibu Kotanya dari A-Z

Dunia ini terdiri dari beberapa negara. Setiap negara memiliki pusat pemerintahan. Berikut daftar negara di dunia dan ibu kotanya.


UU Tapera Digugat ke MK, Begini Bunyi Pasal yang Dimasalahkan dan Detail Gugatannya

2 hari lalu

Sejumlah pengunjuk rasa dari berbagai elemen buruh membentangkan poster saat unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 13 Juni 2024. Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi di antaranya menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). ANTARA/Didik Suhartono
UU Tapera Digugat ke MK, Begini Bunyi Pasal yang Dimasalahkan dan Detail Gugatannya

Kebijakan soal seluruh pekerja wajib membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang menuai polemik akhirnya digugat ke MK.


Caleg DPD Irman Gusman Umumkan Statusnya di Media Cetak sebagai Mantan Terpidana Menuai Polemik

3 hari lalu

Irman Gusman memasang iklan pengumuman jati dirinya sebagai mantan terpidana di media cetak pada Jumat 21 Juni 2024. TEMPO/ Fachri Hamzah
Caleg DPD Irman Gusman Umumkan Statusnya di Media Cetak sebagai Mantan Terpidana Menuai Polemik

MK memutuskan caleg DPD Irman Gusman untuk mengumumkan jati dirinya ke publik lewat beberapa media cetak di Sumbar dengan jujur.


Profil Isdianto, Mantan Gubernur Kepulauan Riau yang Ajukan Gugatan UU Pilkada ke MK

4 hari lalu

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo saat menyerahkan SK kepada PLT Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto di Kantor Kemendagri, Jakarta, Sabtu, 13 Juli 2019. Tempo/Egi Adyatama
Profil Isdianto, Mantan Gubernur Kepulauan Riau yang Ajukan Gugatan UU Pilkada ke MK

Dia mengajukan gugatan terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada disingkat ke Mahkamah Konstitusi alias MK.


Giliran Dua Mahasiswa Gugat Batas Usia Calon Kepala Daerah di UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi

4 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat.  TEMPO/Subekti.
Giliran Dua Mahasiswa Gugat Batas Usia Calon Kepala Daerah di UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi

Mereka meminta Mahkamah Konstitusi memberlakukan tafsir yang jelas terhadap syarat batas usia calon kepala daerah yaitu terhitung saat penetapan calon


Mantan Gubernur Kepulauan Riau Gugat UU Pilkada ke MK, Soal Apa?

5 hari lalu

Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Mantan Gubernur Kepulauan Riau Gugat UU Pilkada ke MK, Soal Apa?

Isdianto meminta MK Menyatakan pasal di UU Pilkada tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Guru Besar UI Kritik Lembaga Hukum Jadi Senjata Politik

5 hari lalu

Ilustrasi pengadilan(pixabay.com)
Guru Besar UI Kritik Lembaga Hukum Jadi Senjata Politik

Para hakim itu dinilai meletakkan eksistensi hukum hanya dari teks-teks, per pasal-pasal, dan dilepaskan dari substansinya.


Perludem Minta Anwar Usman Tidak Terlibat dalam Memutus Perkara Syarat Usia Calon Kepala Daerah

6 hari lalu

Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini saat ditemui di Pusdik MK, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 6 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Perludem Minta Anwar Usman Tidak Terlibat dalam Memutus Perkara Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Titi Anggraini mengatakan Hakim Konstitusi Anwar Usman semestinya tidak terlibat dalam memutus perkara pengujian syarat usia calon kepala daerah