TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.
Dua tersangka itu adalah eks Direktur Utama Perum Percetakan Negara dan Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia, Isnu Edhy Wijaya Serta Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Elektronik, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Husni Fahmi.
“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka ISE dan HSF dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di kantornya, Jakarta, Kamis, 3 Februari 2022.
KPK menduga Isnu bersama pengusaha Andi Narogong melobi pejabat Kementerian Dalam Negeri agar konsorsiumnya dimenangkan dalam lelang proyek E-KTP. Andi Narogong sudah lebih dulu divonis 13 tahun penjara di tingkat kasasi karena dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi E-KTP.
Sementara, KPK menyangkan Husni Fahmi selaku ketua tim teknis dan panitia lelang diduga berperan mengawal konsorsium PNRI untuk dimenangkan dalam proyek ini. Dia diduga menerima US$ 20 ribu dan Rp 10 juta dari proyek KTP elektronik ini.
KPK akan menahan keduanya di Rumah Tahanan Pomdam Jaya Guntur sejak 3 Februari hingga 22 Februari 2022. Masa penahanan dapat diperpanjang sesuai dengan kepentingan penyidikan.
Dalam kasus E-KTP, KPK telah menjerat 14 orang pelaku, yakni dua pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto; pengusaha Andi Narogong, Anang Sugiana Sudihardjo dan Made Oka Masagung. Eks Ketua DPR Setya Novanto, beserta keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo juga sudah dihukum dalam kasus ini. Terakhir, KPK telah menetapkan eks anggota DPR Fraksi Golkar Markus Nari menjadi tersangka. Dua tersangka lainnya adalah eks Anggota DPR Miryam S. Haryani dan Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra Paulus Tannos. Tannos masih buron hingga sekarang.
Dua orang lainnya ditetapkan menjadi tersangka kasus perintangan penyidikan terhadap Setya Novanto. Mereka adalah, mantan pengacara Setya, Friedrich Yunadi dan mantan dokter di RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutardjo.
