TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kualitas penegakan HAM di Indonesia. Pemerintah berkomitmen agar hak asasi setiap warga negara dapat dijamin oleh negara.
Penegasan komitmen pemerintah tersebut ditegaskan oleh Mahfud dalam acara diskusi daring pada Kamis 27 Januari 2022. Ia berkata pemerintah senantiasa memperbaiki payung hukum yang menaungi hak asasi warga negara serta implementasinya di tengah masyarakat.
“Komitmen penegakan di Indonesia masih akan terus dijaga oleh pemerintah, salah satunya adalah penguatan sektor hukum agar hak warga negara bisa terjamin,” ujar Mahfud MD dalam acara tersebut.
Salah satu bentuk pelaksanaan komitmen pemerintah tersebut, kata Mahfud, pemerintah terus berusaha menuntaskan penyelesaian kasus HAM di Indonesia. Ia mencontohkan upaya pemerintah dalam penuntasan pelanggaran HAM di Paniai, Papua pada 2014 silam dengan membentuk tim khusus dari kejaksaan untuk melakukan penyidikan pada kasus tersebut.
“Misalnya pada kasus Paniai, Papua kami sudah menjadikan kasus tersebut ke dalam status penyidikan. Kasus-kasus yang lainnya juga akan terus kita upayakan agar bisa selesai,” kata dia.
Meski begitu, Mahfud berkata jalan pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia bukan jalan yang mulus. Sering ditemui banyak kendala dalam penanganan kasus HAM sehingga menghambat proses penyelidikan dan penyidikan oleh pemerintah. Namun, kata dia, pemerintah akan terus mencari jalan agar kasus pelanggaran HAM dapat dituntaskan demi cita-cita penegakan HAM bagi seluruh warga negara Indonesia.
“Misalnya saja terkadang kerja antara Komnas HAM dan kejaksaan tidak selalu sinkron sehingga proses penanganan terhambat. Nah yang seperti itu yang selalu kami cari jalan tengahnya,” ungkap Mahfud.
MIRZA BAGASKARA
