Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Petinggi Nasdem Sebut Belum Ada Deal Politik dengan Anies Baswedan

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (kiri)  bersama Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh saat memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan tertutup di DPP NasDem, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh sebatas silaturahmi dengan agenda makan siang bersama. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (kiri) bersama Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh saat memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan tertutup di DPP NasDem, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh sebatas silaturahmi dengan agenda makan siang bersama. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali membantah bahwa partai pimpinan Surya Paloh tersebut memanfaatkan Anies Baswedan untuk menghadapi Pemilu 2024 ataupun Pilpres 2024.

Alih-alih memanfaatkan Anies, Nasdem dikatakannya belum memiliki kesepakatan atau deal politik apapun dengan Gubernur DKI Jakarta itu. Hanya saja, komunikasi secara intens dikatakannya terus terbangun diantara kedua belah pihak.

"Tapi apakah kemudian Nasdem membangun deal politik dengan Anies? Enggak. Nasdem berkomunikasi juga dengan Ridwan Kamil umpamanya, Pak Ganjar umpamanya," kata dia saat dihubungi, Selasa, 25 Januari 2022.

Dengan komunikasi yang terus terbangun ini, Ali menekankan, bukan berarti Partai Nasdem juga pasti mendukung Anies Baswedan jika maju dalam Pilpres 2024. Sebab, Pimpinan Nasdem dikatakannya belum membuat keputusan apapun.

"Apakah Nasdem dukung Anies? Enggak juga. Belum ada keputusan apa-apa. Nah, komunikasi-komunikasi politik ini yang kita bangun di setiap wilayah, katakan dengan Ibu Khofifah dengan Ridwan Kamil, jadi biasa saja," tegasnya.

Ali juga menyikapi enteng dugaan pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Khoirul Umam yang melihat Partai NasDem berusaha menjadikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai investasi politiknya menjelang Pemilu 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Anies Baswedan itu kan Gubernur DKI, tentunya menjadi salah satu mitra Partai Nasdem. Kemudian terjadi hubungan kemitraan antara Nasdem dan Pak Anies di DKI. Itu hal yang lumrah," tuturnya.

Lagipula, Ali menekankan, secara historis Anies dan Nasdem memang memiliki kedekatan yang erat. Salah satunya ketika Anies menyumbang pikiran dan tenaga membangun Ormas Nasional Demokrat dengan membacakan langsung manifestonya.

"Kedekatan Pak Anies dengan Nasdem dalam beberapa kesempatan sebetulnya bukan sesuatu hal yang ujug-ujug terjadi karena secara historisnya memang Anies Baswedan dengan Ormas Nasdem adalah salah satu orang yang terlibat dalam gagasan itu," ungkap Ali.

Baca: Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Anies Baswedan: Jakarta Tetap Jadi Pusat Perekonomian RI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

3 jam lalu

Mantan capres nomor urut 01 di pilpres 2024 Anies Baswedan usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.


Ridwan Kamil Pegang Surat Tugas dari Golkar untuk Pilgub Jakarta dan Jabar

14 jam lalu

Politikus Golkar Ridwan Kamil dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana Negara, pada Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ridwan Kamil Pegang Surat Tugas dari Golkar untuk Pilgub Jakarta dan Jabar

Keputusan untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada yang mana akan berbasiskan hasil survei.


Ogah Komentar soal Hanan Supangkat, Syahrul Yasin Limpo: Sudah ya, Doain Saya

1 hari lalu

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meninggalkan Gedung Merah Putih KPK seusai menjalani pemeriksaan pada Jumat, 17 Mei 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Ogah Komentar soal Hanan Supangkat, Syahrul Yasin Limpo: Sudah ya, Doain Saya

Syahrul Yasin Limpo enggan berkomentar soal hubungannya dengan CEO PT Mulia Knitting Factory sekaligus Wabendum NasDem Hanan Supangkat.


Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

1 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri), Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (tengah) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). (ANTARA/HO-Humas Prabowo)
Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.


Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.


Profil Indira Chunda Thita, Putri Syahrul Yasin Limpo yang Minta Rp 21 Juta ke Kementan untuk Beli Sound System

2 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tiga dari kanan) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. Dalam persidangan, saksi mengungkapkan pernah dimintai uang untuk membayar membiayai pembelian mobil merek Toyota Innova seharga Rp500 jutaan untuk anak SYL yang bernama Indira Chunda Thita. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Profil Indira Chunda Thita, Putri Syahrul Yasin Limpo yang Minta Rp 21 Juta ke Kementan untuk Beli Sound System

Indira Chunda Thita, putri Syahrul Yasin Limpo, memulai karir politik di PAN sebelum melompat ke Partai NasDem.


Kata Bima Arya Soal Peluangnya di Pilgub Jabar Jika Berhadapan dengan RK

2 hari lalu

Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya didampingi Sekretaris DPW PAN Jawa Barat M. Hasbullah Rahmad usai belanja masalah meninjau Situ Rawa Kalong di Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Depok, Rabu, 15 Mei 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kata Bima Arya Soal Peluangnya di Pilgub Jabar Jika Berhadapan dengan RK

Politikus PAN Bima Arya menyebut peluang Pilgub 2024 Jawa Barat masih 50: 50, terlebih Ridwan Kamil belum memastikan akan kembali bertarung di bumi pasundan atau DKI Jakarta.


Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

2 hari lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.


Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

3 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.