Polda Sumut Ungkap Pengakuan Penjaga soal Penjara di Rumah Bupati Langkat

Kerangkeng para pekerja sawit ditempatkan di kediaman Bupati Langkat, Sumatera Utara. Migrant Care melaporkan dugaan perbudakan ini ke Komnas HAM, Senin, 24 Januari 202. Foto: Mirza Bagaskara

TEMPO.CO, Medan - Tim gabungan Reserse Polda Sumatera Utara terdiri dari Reserse Kriminal Umum, Reserse Narkoba, dan Intelijen serta Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut melakukan penyelidikan temuan penjara atau kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumut Komisaris Besar Hadi Wahyudi mengatakan, kerangkeng atau penjara itu ditemukan saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Langkat, Rabu, 19 Januari 2022.

"Saat KPK datang ke Langkat terungkap penemuan kerangkeng itu. Tim gabungan sedang mendalaminya. Informasi di lapangan dan pengakuan sementara penjaganya, kerangkeng itu merupakan tempat penampungan orang yang kecanduan narkoba dan kenakalan remaja dan dibuat sejak tahun 2012 atas inisiatif Bupati Langkat yang ditangkap OTT KPK tersebut (Terbit Rencana Peranginangin)." kata Hadi Wahyudi kepada Tempo, Senin 24 Januari 2022.

Polisi, sambung Hadi, belum bisa menyimpulkan fungsi kerangkeng itu dibangun Terbit Rencana Peranginangin untuk apa. "Nanti akan dicek ke BNN Provinsi Sumut, apakah benar untuk para pecandu narkoba. Dan semua semua sedang didalami termasuk siapa yang memberikan izin," ujar Hadi.

Sebelumnya organisasi Migrant Care menuding di lahan belakang rumah Bupati Cana, panggilan sehari-hari Terbit Rencana, ditemukan kerangkeng manusia yang dipekerjakan di kebun kelapa sawit milik Cana.

Migrant Care menduga kerangkeng itu tempat pekerja kelapa sawit yang mengalami eksploitasi dan diduga kuat merupakan praktik perbudakan modern. Atas laporan tersebut, Migrant Care membuat pengaduan ke Komnas HAM dan akan diterima oleh komisioner Komnas HAM Choirul Anam. 

SAHAT SIMATUPANG






Sah, Gaji Buruh Migran Indonesia di Taiwan Naik Jadi Rp 9,9 Juta

3 hari lalu

Sah, Gaji Buruh Migran Indonesia di Taiwan Naik Jadi Rp 9,9 Juta

Selain kenaikan gaji, buruh migran Indonesia di Taiwan akan mendapat penambahan upah sebesar NTD 1.000.


Demo Buruh Depan DPR Berakhir, Jalan Gatot Subroto Sudah Bisa Dilalui

3 hari lalu

Demo Buruh Depan DPR Berakhir, Jalan Gatot Subroto Sudah Bisa Dilalui

Massa buruh telah membubarkan diri sejak magrib tadi. Polisi mulai membuka Jalan Gatot Subroto depan gedung DPR.


Massa Buruh Tinggalkan Gedung DPR Sambil Nyalakan Flare

3 hari lalu

Massa Buruh Tinggalkan Gedung DPR Sambil Nyalakan Flare

Massa buruh meninggalkan depan Gedung DPR pada magrib tadi. Mereka membubarkan diri sambil menyalakan flair.


Kapolres Jakbar Minta Anggotanya Melakukan Pengamanan Demo Buruh Secara Humanis

3 hari lalu

Kapolres Jakbar Minta Anggotanya Melakukan Pengamanan Demo Buruh Secara Humanis

Polres Jakbar mengerahkan 278 personel untuk pengamanan demo buruh yang digelar hari ini di depan Gedung DPR.


Polres Jakbar Kerahkan 278 Personel Amankan Demo Buruh di DPR

3 hari lalu

Polres Jakbar Kerahkan 278 Personel Amankan Demo Buruh di DPR

Polres Jakbar mengerahkan 278 personel untuk pengamanan demo buruh di Gedung DPR hari ini.


Massa Buruh Mulai Datangi Gedung DPR

3 hari lalu

Massa Buruh Mulai Datangi Gedung DPR

Massa buruh mulai memenuhi Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR.


Simak Pengalihan Arus Lalu Lintas di Senayan dan DPR Pagi Ini Karena Demo Buruh

4 hari lalu

Simak Pengalihan Arus Lalu Lintas di Senayan dan DPR Pagi Ini Karena Demo Buruh

Polisi menerapkan pengalihan arus lalu lintas di kawasan Senayan dan Gedung DPR karena ada demo buruh pagi ini.


Migrant CARE Sarankan Pemerintah Mulai Siap-siap Jika Perang Taiwan Meletus

5 hari lalu

Migrant CARE Sarankan Pemerintah Mulai Siap-siap Jika Perang Taiwan Meletus

Kementerian Luar Negeri mencatat jumlah WNI di Taiwan ada 300 ribu orang, yang mayoritasnya adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI / TKI).


Ini Rencana Tindak Lanjut Kasus WNI Disekap di Kamboja

11 hari lalu

Ini Rencana Tindak Lanjut Kasus WNI Disekap di Kamboja

Otoritas Indonesia dan Kamboja sepakat untuk bekerja sama dalam pencegahan perdagangan manusia setelah kasus WNI disekap di wilayah negara berjuluk Tanah Khmer itu. Bagaimana langkah penanganan selanjutnya?


WNI Disekap di Kamboja, Penanganan Perdagangan Manusia Dinilai Belum Maksimal

11 hari lalu

WNI Disekap di Kamboja, Penanganan Perdagangan Manusia Dinilai Belum Maksimal

Migrant CARE menilai upaya pemerintah dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), termasuk WNI disekap di Kamboja, belum maksimal.