TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam Pongrewa menilai Perbub Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Jual-Beli Tanah perlu direvisi. Ini untuk menangkal spekulan tanah di lokasi ibu kota negara (IKN) baru.
"Perbup itu juga sempat mendapat koreksi dari Biro Hukum Pemprov Kaltim, tinggal kita revisi," kata Hamdam saat dihubungi, Ahad, 23 Januari 2022.
Tentang kenaikan harga tanah, kata Hamdam, hal itu terjadi, sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim, tepatnya di PPU dan Kutai Kartanegara, 26 Agustus 2019.
"(Kenaikan harga jual-beli tanah) itu alami saja, ketika permintaan tinggi, harga pasti naik. Kalau sekarang tidak ada lonjakan yang signifikan," kata Hamdam.
Ia menjelaskan, bukan ingin melarang warga untuk menjual tanahnya. Namun, ia menegaskan pemerintah tidak ingin tanah dikuasai oleh spekulan dalam jumlah yang luas.
"Ini tidak bisa dilarang, tapi harus dikendalikan. Kami harus tahu siapa yang membeli," ungkapnya.
Karena itu, kata dia, Perbup Nomor 22 tahun 2019, akan kembali dikaji. Tujuannya untuk melahirkan produk hukum yang mencegah spekulan tanah untuk menguasai tanah dalam jumlah yang besar, dan tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertransaksi sesuai kebutuhan.
Kendati demikian, kata Hamdan, tetap ada hal yang sulit ditangani terkait jual beli tanah. Ia memberi contoh, pembeli yang melakukan kesepakatan di bawah tangan bersama pemilik lahan.
"Misalnya surat tanah saja dipegang (diberikan ke pembeli), tapi tidak mengganti nama surat kepemilikan (balik nama), itu yang sulit diatur," ungkapnya.
Untuk itu, ia menegaskan peraturan dibuat, untuk melindungi masyarakat dan tetap mengizinkan melakukan transaksi sesuai kebutuhan. Saat ini, kata dia, masyarakat juga masih menunggu, untuk mengetahui perkembangan pembangunan IKN di Kaltim.
"Jadi gambaran harga agak sulit, orang masih wait and see karena belum tahu mana kawasan inti, mana kawasan perumahan. Orang-orang masih memantau," kata Hamdam.
Kondisi terkini, Hamdam memaparkan, pembangunan ibu kota negara ada pada tahapan persiapan, terutama membuka akses untuk membawa logistik masuk ke dalam wilayah inti. "Itu yang lagi sementara digenjot," kata Hamdam.
SAPRI MAULANA
