Wali Kota Bekasi Zoom Meeting di Rutan KPK, Pengacara: Itu Tidak Direncanakan

Reporter

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) mengenakan rompi tahanan KPK usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022). KPK menahan Rahmat Effendi dan delapan orang lainnya usai ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintaha Kota Bekasi dengan barang bukti uang sebesar Rp3 miliar dan buku tabungan dengan saldo Rp2 miliar . ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc,

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, meminta maaf kepada publik setelah kedapatan bertemu secara daring dengan sejumlah orang. Padahal, politikus Partai Golkar tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kuasa Hukum Rahmat Effendi, Tito Hananta Kusuma, menjelaskan pertemuan tersebut terjadi antara kliennya dengan para simpatisan secara tidak disengaja. “Kami meminta maaf kepada semua pihak atas pertemuan tersebut dan selanjutnya akan mengikuti aturan KPK soal zoom meeting,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 Januari 2022.

Tito berkata pertemuan tersebut terjadi secara tiba-tiba dan tidak direncanakan. Ia menyebut kliennya tidak tahu-menahu jika simpatisannya akan mengajak bertemu secara daring.

“Pak Pepen tiba-tiba dikirimi alamat zoom dan asal masuk ternyata dari simpatisan yang ingin bertemu. Oleh karena itu, sekali lagi kami minta maaf,” kata dia.

Selain itu, Tito berkata kliennya siap untuk bersikap kooperatif dengan KPK. Ia berujar kliennya tidak akan menghalangi upaya penyidikan dari para aparat penegak hukum. “Klien kami siap untuk menyampaikan semua informasi kepada KPK secara sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya,” ujar advokat spesialisasi kasus korupsi tersebut.

Saat ini pihak Rahmat Effendi sendiri tidak akan melakukan upaya praperadilan kepada KPK. Tito menyebut kliennya bersedia menempuh alur hukum yang ada saat ini. “Kami akan menghormati proses hukum, maka dari iru kami berharap KPK menyidik kasus ini secara obyektif dan profesional,” ujar Tito.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. Ia bersama delapan orang lain terjaring OTT dan secara resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK pada 6 Januari yang lalu. Dari hasil selisik KPK, ditemukan Rahmat Effendi menggunakan kode pembangunan masjid sebagai salah satu modus operandi  dalam menjarah keuangan negara.

MIRZA BAGASKARA

Baca juga: Ini Kronologis OTT Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

1 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

4 jam lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

4 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

9 jam lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

2 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.


KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

2 hari lalu

KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

KPK menemukan ada 16 entitas yang hidup di pelabuhan. Dampaknya adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan.


KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

2 hari lalu

KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

KPK menjadwalkan panggilan pada Dito Mahendra sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.