Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ibu Kota Negara Baru Dipimpin Kepala Otorita, Bagaimana Pemilihannya?

image-gnews
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan Presiden Joko Widodo telah menyampaikan nama Ibu Kota Negara (IKN) yaitu Nusantara. Alasan pemilihan nama tersebut adalah nama Nusantara sudah dikenal sejak dahulu dan menjadi ikonik di dunia internasional. Foto : Instagram
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan Presiden Joko Widodo telah menyampaikan nama Ibu Kota Negara (IKN) yaitu Nusantara. Alasan pemilihan nama tersebut adalah nama Nusantara sudah dikenal sejak dahulu dan menjadi ikonik di dunia internasional. Foto : Instagram
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang akan diputuskan dalam rapat paripurna DPR pada hari ini, Selasa, 18 Januari 2022 tidak mengatur adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada). Yang ada hanya pemilihan umum tingkat nasional.

Dikutip dari Bab II Pasal 5 RUU tersebut, IKN yang akan disebut sebagai Nusantara dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya. Dia dijadikan sebagai satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus sehingga tidak ada pemilihan kepala daerah oleh rakyat. "Di IKN Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional," demikian tertulis pada Pasal 5 ayat 3 draf RUU IKN.

Penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara dalam pasal 8 RUU itu adalah Otorita IKN Nusantara. Badan ini dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu seorang Wakil Kepala Otorita. Keduanya langsung ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Pasal 10 nya menyebutkan, Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

Untuk pertama kali, Kepala Otorita dan Wakil Kepala  ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat dua bulan setelah UU IKN ini diundangkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita IKN Nusantara disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara, tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

Pada pasal 13 ayat 1 nya menyebutkan bahwa IKN Nusantara hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD.

Penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPR dan anggota DPD di IKN Nusantara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan konsultasi bersama Otorita IKN Nusantara.

Baca juga: Sederet Impian Presiden Jokowi untuk Ibu Kota Baru di Kaltim

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PUPR Sebut 3 Rumah Sakit di IKN Bakal Beroperasi Fungsional saat Upacara 17 Agustus

18 menit lalu

Presiden Jokowi secara resmi memulai groundbreaking Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 20 Desember 2023. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
PUPR Sebut 3 Rumah Sakit di IKN Bakal Beroperasi Fungsional saat Upacara 17 Agustus

Pemerintah memutuskan menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia secara hibrida di dua tempat, yaitu IKN dan Jakarta.


PUPR Klaim Sarana Prasarana di IKN Siap untuk HUT Kemerdekaan, Presiden Bisa Tempati Istana?

1 jam lalu

Ketua Satuan Tugas atau Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara Danis Sumadilaga mennyampaikan progres pembangunan IKN Nusantara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, pada Jumat, 27 Oktober 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
PUPR Klaim Sarana Prasarana di IKN Siap untuk HUT Kemerdekaan, Presiden Bisa Tempati Istana?

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut progres pembangunan kawasan kepresidenan sudah sekitar 80 persen.


Terkini Bisnis: Penugasan Khusus Bambang Susantono di IKN, Cara Cek Sertifikat Tanah Online

2 jam lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono ketika ditemui dalam acara Nusantara Fair 2024 Grand Atrium, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Terkini Bisnis: Penugasan Khusus Bambang Susantono di IKN, Cara Cek Sertifikat Tanah Online

Bambang Susantono menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN.


Upacara 17 Agustus Digelar di Jakarta dan IKN, Raja Juli: Selamat Datang Ibu Kota Baru, Jangan Lupa Jakarta

3 jam lalu

Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (24/8/2021). ANTARA/HO-Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Upacara 17 Agustus Digelar di Jakarta dan IKN, Raja Juli: Selamat Datang Ibu Kota Baru, Jangan Lupa Jakarta

"Pak Jokowi dan Pak Prabowo akan di IKN. Pak Ma'ruf dan Mas Gibran ada di Istana Merdeka."


Bambang Susantono, Kembali Urus IKN hingga Rumor Soal Gaji Tak Dibayar

3 jam lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono saat ditemui di Media Center Indonesia Maju, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 7 Desember 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Bambang Susantono, Kembali Urus IKN hingga Rumor Soal Gaji Tak Dibayar

Bambang Susantono kini ditunjuk oleh Jokowi menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN


Menteri Investasi Bahlil Sebut Soal Investor Asing di IKN, Apa Katanya Dulu dan Sekarang?

6 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Investasi Bahlil Sebut Soal Investor Asing di IKN, Apa Katanya Dulu dan Sekarang?

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil menyebut sudah banyak investor asing untuk IKN. Tapi, terbaru, ternyata belum ada. Ini alasannya.


Pemerintah Klaim UEA dan Cina Siap Investasi di IKN

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Pemerintah Klaim UEA dan Cina Siap Investasi di IKN

Otorita Ibu Kota Negara atau OIKN Nusantara mengklaim UEA dan Cina siap berinvestasi di sektor energi dan perumahan IKN.


PUPR Mengaku Ada Keterlambatan Material Proyek IKN

9 jam lalu

Training Center Timnas Indonesia di IKN. (fifa.com)
PUPR Mengaku Ada Keterlambatan Material Proyek IKN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku ada keterlambatan material proyek Ibu Kota Negara (IKN).


Kata KSP Soal Tugas Bambang Susantono sebagai Utusan Khusus Kerja Sama Internasional IKN

23 jam lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono ketika ditemui dalam acara Nusantara Fair 2024 Grand Atrium, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Kata KSP Soal Tugas Bambang Susantono sebagai Utusan Khusus Kerja Sama Internasional IKN

Bambang Susantono mempunyai tugas mendorong masuknya investasi asing di IKN.


IKN Sepi Investor, Anggota DPR Desak Pemerintah Evaluasi

1 hari lalu

Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Presiden Jokowi Dulu Sebut Ada Ratusan Investor yang Antre
IKN Sepi Investor, Anggota DPR Desak Pemerintah Evaluasi

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama meminta pemerintah evaluasi proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kini sepi investor.