Ibu Kota Negara Baru Dipimpin Kepala Otorita, Bagaimana Pemilihannya?

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan Presiden Joko Widodo telah menyampaikan nama Ibu Kota Negara (IKN) yaitu Nusantara. Alasan pemilihan nama tersebut adalah nama Nusantara sudah dikenal sejak dahulu dan menjadi ikonik di dunia internasional. Foto : Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang akan diputuskan dalam rapat paripurna DPR pada hari ini, Selasa, 18 Januari 2022 tidak mengatur adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada). Yang ada hanya pemilihan umum tingkat nasional.

Dikutip dari Bab II Pasal 5 RUU tersebut, IKN yang akan disebut sebagai Nusantara dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya. Dia dijadikan sebagai satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus sehingga tidak ada pemilihan kepala daerah oleh rakyat. "Di IKN Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional," demikian tertulis pada Pasal 5 ayat 3 draf RUU IKN.

Penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara dalam pasal 8 RUU itu adalah Otorita IKN Nusantara. Badan ini dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu seorang Wakil Kepala Otorita. Keduanya langsung ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Pasal 10 nya menyebutkan, Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

Untuk pertama kali, Kepala Otorita dan Wakil Kepala  ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat dua bulan setelah UU IKN ini diundangkan.

Struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita IKN Nusantara disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara, tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

Pada pasal 13 ayat 1 nya menyebutkan bahwa IKN Nusantara hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD.

Penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPR dan anggota DPD di IKN Nusantara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan konsultasi bersama Otorita IKN Nusantara.

Baca juga: Sederet Impian Presiden Jokowi untuk Ibu Kota Baru di Kaltim






Top Nasional: Politikus NasDem Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng, Pemuda Muhammadiyah Dukung IKN

8 jam lalu

Top Nasional: Politikus NasDem Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng, Pemuda Muhammadiyah Dukung IKN

NasDem menyinggung kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara yang merupakan kader PDIP di tengah isu reshuffle


Temui Jokowi di Istana, Pemuda Muhammadiyah Nyatakan Dukung IKN

1 hari lalu

Temui Jokowi di Istana, Pemuda Muhammadiyah Nyatakan Dukung IKN

Setelah bertemu Presiden Jokowi, Ketua Pemuda Muhammadiyah Sunanto menyatakan dukungannya atas pembangunan IKN.


Pemuda Muhammadiyah Usulkan Jokowi Bapak Perintis Indonesia Maju

1 hari lalu

Pemuda Muhammadiyah Usulkan Jokowi Bapak Perintis Indonesia Maju

Sunanto penyebut usulan Bapak Perintis Indonesia Maju ini merupakan apresiasi atas warisan dari pemerintahan Jokowi.


Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Akademisi Berkontribusi dalam Pembangunan IKN

3 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Akademisi Berkontribusi dalam Pembangunan IKN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong peran aktif dan kontribusi pakar atau akademisi untuk bersama-sama membahas isu strategis kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

4 hari lalu

Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

Hutama Karya membeberkan bagaimana perusahaan itu membidik sejumlah proyek di IKN seperti pembangunan Istana Wakil Presiden dan rumah susun bagi ASN.


Kementerian PUPR: 12 Tower Hunian Pekerja Konstruksi di IKN Siap Huni

4 hari lalu

Kementerian PUPR: 12 Tower Hunian Pekerja Konstruksi di IKN Siap Huni

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan sudah membangun sebanyak 22 tower Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di Ibu Kota Nusantara.


Sri Mulyani: Biaya Penanganan Covid-19 Setara Ongkos Pembangunan Dua Ibu Kota Negara

5 hari lalu

Sri Mulyani: Biaya Penanganan Covid-19 Setara Ongkos Pembangunan Dua Ibu Kota Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan penanganan pada awal pandemi Covid-19 setara dengan biaya pembangunan dua Ibu Kota Negara


Insentif Pajak untuk Investor IKN

5 hari lalu

Insentif Pajak untuk Investor IKN

Pemerintah kembali memberikan insentif kepada calon investor Ibu Kota Negara atau IKN, kali ini berupa insentif pajak.


Sejumlah Fakta Seputar Rumah Menteri di IKN yang Telan Biaya Rp 537,1 Miliar

6 hari lalu

Sejumlah Fakta Seputar Rumah Menteri di IKN yang Telan Biaya Rp 537,1 Miliar

Rumah tapak jabatan menteri yang akan dibangun di IKN menelan biaya Rp 537,1 Miliar. Seperti apa fakta rumah tapak jabatan menteri itu? Simak deretan faktanya.


Terkini: Viral Petani Tomat Buang Hasil Panen, Sandiaga Sebut Healing Tanpa Kepala Pening Cukup ke Bali

6 hari lalu

Terkini: Viral Petani Tomat Buang Hasil Panen, Sandiaga Sebut Healing Tanpa Kepala Pening Cukup ke Bali

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Rabu siang, 25 Januari 2022 dimulai dari tanggapan Kementerian Pertanian atas video viral petani yang membuang