TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Indeks Integritas Nasional 2021 yang diukur melalui Survei Penilaian Integritas. Hasil survei itu, Indeks Integritas Nasional berada pada skor 72,43 dari poin maksimal 100.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan skor itu sudah baik. Namun, hasil itu menunjukkan sistem di Indonesia masih koruptif.
"Kalau 5 persen bisa kita bilang oknum, kalau 30 persen masih sistemnya, sistemnya masih koruptif," kata Pahala dalam acara peluncuran, Kamis, 23 Desember 2021.
Pahala mengatakan lembaga nonkementerian seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan mendapatkan skor paling tinggi. Kementerian ada di peringkat kedua.
Menurut Pahala, yang menarik pemerintah daerah memperoleh skor rata-rata paling kecil. Padahal seharusnya sumber daya manusia di Pemda kuat dan anggarannya tinggi. Namun, Pemda juga memiliki banyak pelayanan publik dibandingkan kementerian.
Indeks Integritas Nasional mengukur tingkat risiko korupsi pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui persepsi dan pengalaman masyarakat. Selain itu, survei ini menggunakan data objektif dari pihak internal lembaga, masyarakat pengguna layanan, dan para pihak pemangku kepentingan.
Terdapat 7 elemen yang dinilai, yaitu pengelolaan pengadaan barang dan jasa, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, transparansi, perdagangan pengaruh, pengelolaan sumber daya manusia, dan sosialisasi antikorupsi.
