DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa

INFO NASIONAL- Pelaksanaan Pemilu serentak 2024 masih dihadapkan beberapa potensi permasalahan. Antara lain distribusi logistik Pemilu, data pemilih, kapasitas, dan beban kerja petugas KPPS yang terlalu tinggi, data hasil penghitungan suara, hingga gugatan akhir Pilpres. Selain itu juga ada kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara. KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pun diminta mengantisipasi masalah tersebut.

"Kita melihat contohnya pada Pemilu 2019, berkaitan dengan lembaran kertas surat suara Caleg dan Pilpres yang banyak. Hal itu kemungkinan juga akan kita hadapi, apalagi tahun 2024 dilaksanakan juga Pilkada meski bulannya berbeda," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu Jawa Barat, di Aula Kantor KPU Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Senin, 20 Desember 2021.

Menurut Saan, potensi masalah lainnya yakni pelaksanaan Pemilu serentak 2024 di tengah pandemi Covid-19. "Maka penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu dalam menyusun anggaran juga harus memperhatikan prokes dan APD untuk seluruh pengawas Pemilu,” ujar legislator dapil Jabar VII ini.
 
Tingginya beban kerja penyelenggara Pemilu di tingkat TPS, yang berdampak pada banyaknya petugas yang meninggal dunia saat Pemilu 2019, Saan menilai akan berimbas pada keengganan masyarakat menjadi petugas TPS. 

Selain itu, kekurangan tenaga ASN di lingkungan KPU dan Bawaslu Jabar, akan menghambat jalannya persiapan Pemilu 2024. Untuk itu, Komisi II DPR RI segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Saan juga menilai irisan tahapan penyelenggaraan antara Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024 secara bersamaan akan mengakibatkan konsentrasi penyelenggara terpecah. Terakhir, pemutakhiran data pemilih dan soal penyelenggara ad hoc juga berpotensi menjadi masalah. 

"Pengalaman 2019 semoga tidak terjadi lagi DPT hasil perbaikan sampai tiga kali. Tentu ini harus ada akses keterbukaan data pemilih," ujar Saan. Dia berharap berbagai masukan untuk penyempurnaan regulasi Pemilu.(*)






Anggota Komisi III: Patut Bangga UU KUHP Murni Buatan Anak Bangsa

8 jam lalu

Anggota Komisi III: Patut Bangga UU KUHP Murni Buatan Anak Bangsa

UU KUHP menggantikan produk sebelumnya yang merupakan warisan kolonial Belanda.


Komisi III DPR: Pengesahan UU KUHP agar Terlepas dari Peninggalan Kolonialisme

8 jam lalu

Komisi III DPR: Pengesahan UU KUHP agar Terlepas dari Peninggalan Kolonialisme

KUHP Belanda sudah berlangsung 104 tahun sampai saat ini.


DPR-Pemerintah Sahkan RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Fiji Jadi Undang-Undang

9 jam lalu

DPR-Pemerintah Sahkan RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Fiji Jadi Undang-Undang

Persetujuan ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara kedua negara.


Komisi III DPR Pastikan UU KUHP Akomodir Aspirasi Masyarakat

9 jam lalu

Komisi III DPR Pastikan UU KUHP Akomodir Aspirasi Masyarakat

Bambang Pacul menyebut DPR telah melakukan berbagai dialog publik dan sosialisasi dengan berbagai elemen masyarakat.


DPR Minta BUMN Miliki Peta Jalan Dukung Pembangunan IKN

1 hari lalu

DPR Minta BUMN Miliki Peta Jalan Dukung Pembangunan IKN

Komisi VI menilai peran BUMN dalam pembangunan IKN sangat banyak di berbagai sektor.


Saleh Daulay Harap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Omnibus Law Kesehatan

1 hari lalu

Saleh Daulay Harap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Omnibus Law Kesehatan

Saleh Daulay mengatakan telah menerima audiensi berbagai kalangan.


DPR Minta BUMN Miliki Peta Jalan Dukung Pembangunan IKN

1 hari lalu

DPR Minta BUMN Miliki Peta Jalan Dukung Pembangunan IKN

Komisi VI menilai peran BUMN dalam pembangunan IKN sangat banyak di berbagai sektor.


Anggota Komisi XI Imbau Pemerintah Waspada Pelemahan Ekonomi Global

1 hari lalu

Anggota Komisi XI Imbau Pemerintah Waspada Pelemahan Ekonomi Global

Saat ekonomi global diprediksi mengalami resesi, Puteri masih optimistis karena pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat.


Komisi VII Apresiasi Sababay Winery Serap Hasil Petani Lokal

1 hari lalu

Komisi VII Apresiasi Sababay Winery Serap Hasil Petani Lokal

Bahan baku produk wine diambil dari 150 petani lokal di sekitar Singaraja dan Buleleng.


Mukhtarudin Dukung Menko Airlangga Ajak Jepang Investasi Kendaraan Listrik

1 hari lalu

Mukhtarudin Dukung Menko Airlangga Ajak Jepang Investasi Kendaraan Listrik

Indonesia dan Jepang hingga saat ini terus menjalin kerja sama mengembangkan industri otomotif.