TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta panitia transparan mengenai registrasi peserta Muktamar NU ke-34 yang digelar di Lampung pada 22-23 Desember 2021.
Ia menduga ada Surat Keputusan (SK) kepengurusan palsu menjelang muktamar. "Ini adalah masalah besar, karena menyangkut siapa yang punya hak suara di Muktamar. Oleh karena itu, saya harap panitia bisa duduk bersama PBNU, paling tidak diwakili Khatib Am dan Sekjen, memastikan siapa saja peserta yang sah," ujar Gus Ipul saat berbincang bersama media secara daring, Selasa, 21 Desember 2021.
Prinsipnya, kata Gus Ipul, pengurus cabang dan wilayah yang sah dan memiliki hak suara adalah mereka yang memiliki SK kepengurusan diteken Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum PBNU, dan Sekjen PBNU.
"Kalau ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen saja misalnya, itu tidak sah. Saya berharap kepada panitia untuk benar-benar bisa bekerja dengan baik. Jangan sampai ada orang yang haknya terambil atau yang tidak punya hak bisa masuk," ujar dia.
Ia mencontohkan, beberapa minggu lalu pihaknya menemukan kasus di wilayah Medan, ada SK lama yang dihidupkan lagi, sementara itu sudah ada SK pengurus yang baru.
"Jadi ada dua SK. Berarti ada yang asli dan palsu, setelah dicek yang kami sampaikan, akhirnya yang diakui yang ditandatangani basah oleh 4 orang di atas tadi," ujar Gus Ipul.
Ia mengingatkan, bahwa semua pihak punya data, sehingga panitia diminta jujur dan transparan. "Saya minta panitia jangan main-main, karena kita semua sama-sama punya data. Kalau ada yang bermain, pasti akan ketahuan," ujar Gus Ipul.
DEWI NURITA
Baca: PWNU Lampung Harap Muktamar NU ke-34 Berjalan Sesuai AD/ART
