Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia Fact-Checking Summit 2021 Perkuat Strategi untuk Padamkan Hoaks

Reporter

image-gnews
Ilustrasi hoax atau hoaks. shutterstock.com
Ilustrasi hoax atau hoaks. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konten mis-disinformasi atau hoaks kerap beredar lebih cepat dan luas dibandingkan konten terverifikasi. Media massa serta pengecek fakta, yang memverifikasi konten, harus memiliki prioritas dan strategi distribusi yang tepat agar hoaks tersebut padam seketika. Hal ini menjadi sorotan dalam Indonesia Fact-checking Summit 2021.

Fritz V, Wongkar beserta rekan-rekannya di Kabar Makassar memilih format tayangan video via Youtube guna menangkal penyebaran hoaks sejak tiga bulan lalu. Mereka sengaja memilih Youtube karena platform daring ini memiliki pengakses tertinggi di Indonesia, setidaknya berdasarkan survei HootSuite-We Are Social pada Januari 2021.

“Saat ini di newsroom kami hanya ada tujuh orang, jadi nanti ke depan, harapannya bisa lebih banyak (sumber daya),” ujar Fritz, Kamis, 16 Desember 2021.

Kolaborasi pengecek fakta yang tergabung di Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dengan Radio KBR memilih format suara dalam pembongkaran hoaks. Konten mereka itu ditayangkan setiap Senin dengan durasi 15 menit lewat siniar (podcast). Konten yang sama juga disiarkan secara daring via laman KBR.ID. “Saat ini sudah ada 173 episode, setiap episode membahas lima hoaks,” kata Wydia Angga Producer Podcast Cek Fakta KBR.

Berdasarkan pengalaman, konten bernada negatif dan berkaitan dengan isu politik merupakan yang paling sering muncul untuk dibahas dalam siniar Cek Fakta yang dikelola KBR. “Konten yang diplintir itu lebih sulit untuk dijelaskan karena terkadang publik menganggap foto atau videonya tidak dimodifikasi,” ujar Aribowo Sasmito, Co-founder and Fack Check Specialist.

Guna mensosialisasikan pentingnya menghentikan penyebaran hoaks, Aribowo dan Wydia memilih menyematkan jargon-jargon yang mudah diingat lewat siniar dan siaran.

Selain itu, Ketua Departemen Hukum dan Advokasi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Gaib Maruto Sigit menyoroti stempel hoaks pada karya jurnalistik yang dikeluarkan aparat beberapa waktu lalu. Ia mengatakan label hoaks tidak bisa diberikan secara serampangan. “Apalagi terhadap karya jurnalistik yang telah melalui proses verifikasi lapangan dan dikeluarkan oleh media kredibel,” ujarnya.

Ia menyebut yang bisa memberikan penilaian dari karya jurnalistik adalah Dewan Pers bukan instansi lain. Ia pun menekankan agar media yang memiliki conflict of interest dengan kepentingan bisnis, tidak melakukan pemeriksa fakta pada karya jurnalistik media lain.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada sesi selanjutnya, narasumber banyak menyoroti soal peredaran iklan digital dari perusahaan teknologi digital yang kontennya memuat informasi palsu. Kondisi ini memprihatinkan karena pada sisi lain, media daring memerlukan pemasukan.

Managing Editor Kompas.com, Heru menyatakan, pihaknya memutus kerjasama dengan MGID Indonesia karena konten-konten programmatic ads dari perusahaan tersebut kental dengan hoaks. Pelatih pengecek fakta ini memberikan contoh konten iklan produk penurun berat badan yang menggunakan foto hasil comotan dari internet dan narasi yang difabrikasi.

Pengiklan membalut produknya dengan cerita fiksi terkait temuan produk penurun berat badan hingga 15 kilogram dalam satu pekan oleh Rini Kusumastuti. “Yang brutal, sampai-sampai (konten dibuat seolah-olah) Menteri Sosial Risma memberikan penghargaan dan mendukung produk itu,” tegas Heru sembari menegaskan hasil pengecekan fakta tidak menemukan informasi soal temuan perempuan tersebut tidaklah benar adanya.

Menanggapi berbagai kritikan tersebut, Head of Publisher Development MGID Indonesia Moch. Rifki mengaku sudah membenahi secara bertahap ke manajemen dan tim kontennya. Mereka juga memanfaatkan piranti verifikasi serta pengecekan informasi secara manual guna mengeliminir konten-konten iklan yang diduga disinformasi.

“Di internal kami lakukan edukasi untuk mekanisme advertorial yang benar,” tutur Rifki yang menggunakan skema High Safety Ranking kepada iklan-iklan yang masuk ke MGID dari pengiklan.

Baca juga: CekFakta #131 Facebook Jadi Media Sosial dengan Hoaks Terbanyak

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

CekFakta #264 Tipu Daya Industri Rokok: Memproduksi Hoaks untuk Mengelabui Masyarakat

11 hari lalu

Seorang pria mencampur busa filter rokok yang telah dipisahkan dari puntung rokok di mesin penghancur industri di pabrik daur ulang puntung rokok di Noida, India 12 September 2022. Puntung-puntung rokok tersebut dikumpulkan dari jalan-jalan di Ibu Kota India. REUTERS/Anushree Fadnavis
CekFakta #264 Tipu Daya Industri Rokok: Memproduksi Hoaks untuk Mengelabui Masyarakat

motif apa yang sesungguhnya berada di balik topu daya industri rokok memproduksi hoaks?


10 Juni Hari Media Sosial, Pencetusnya Sama dengan Penggagas Hari Pelanggan Nasional

15 hari lalu

Ilustrasi Media Sosial (Medsos).
10 Juni Hari Media Sosial, Pencetusnya Sama dengan Penggagas Hari Pelanggan Nasional

10 Juni diperingati sebagai Hari Media Sosial. Di Indonesia, peringatan dilakukan sejak 10 Juni 2015. Siapa pencetusnya?


CekFakta #262 Hati-hati, Hoaks Penipuan Berkedok Artis Bagi-bagi Duit Hasil Editan

25 hari lalu

Ilustrasi penipuan investasi. Pexels/Tima Miroshnichenko
CekFakta #262 Hati-hati, Hoaks Penipuan Berkedok Artis Bagi-bagi Duit Hasil Editan

Penipuan online yang mencatut atau memanipulasi tokoh-tokoh publik semakin banyak serta meresahkan.


Angkat Tema Cek Fakta, Politeknik Tempo Raih Juara 3 Parade Jurnalistik Epicentrum 2024

29 hari lalu

Mahasiswi Politeknik Tempo raih Juara 3 Parade Jurnalistik Epicentrum 2024
Angkat Tema Cek Fakta, Politeknik Tempo Raih Juara 3 Parade Jurnalistik Epicentrum 2024

Kemenangan tim APA menjadi awal dari perjuangan mahasiswa Produksi Media Politeknik Tempo untuk memperbaiki tingkat literasi di kalangan anak muda.


Gelombang Penolakan RUU Penyiaran di Sejumlah Daerah, Terbaru di Makassar dan Padang

31 hari lalu

Jurnalis melakukan unjuk rasa damai di Gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, Selasa, 21 Mei 2024. Jurnalis dari perwakilan organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Medan dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Medan tersebut menolak rancangan undang-undang (RUU) no 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang dinilai menghalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA/Yudi Manar
Gelombang Penolakan RUU Penyiaran di Sejumlah Daerah, Terbaru di Makassar dan Padang

Berbagai elemen seperti lembaga pers, jurnalis, mahasiswa, konten kreator dan aktivis HAM di berbagai daerah menolak RUU Penyiaran.


CekFakta #261 Hoaks Kesehatan Masih Beredar, Lebih dari Sekadar Minimnya Literasi

32 hari lalu

Ilustrasi kecerdasan buatan untuk kesehatan. Kredit: Antaranews
CekFakta #261 Hoaks Kesehatan Masih Beredar, Lebih dari Sekadar Minimnya Literasi

hoaks seputar kesehatan seolah tak ada habisnya.


Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

40 hari lalu

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah), bersama Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya (kiri) dan Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli (kanan) saat memberikan keterangan pers soal RUU Penyiaran di Gedung Dewan Pers, Selasa, 14 Mei 2024. Dewan Pers bersama konstituen menolak beberapa aturan baru dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

Konstituen Dewan Pers ramai-ramai tolak RUU Penyiaran yang bisa mengekang kemerdekaan pers. Apa kata AJI, PWI, IJTI, AMSI dan lainnya?


AMSI Tolak RUU Penyiaran: Jika Lanjut, Senayan akan Hadapi Komunitas Pers

41 hari lalu

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah), bersama Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya (kiri) dan Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli (kanan) saat memberikan keterangan pers soal RUU Penyiaran di Gedung Dewan Pers, Selasa, 14 Mei 2024. Dewan Pers bersama konstituen menolak beberapa aturan baru dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
AMSI Tolak RUU Penyiaran: Jika Lanjut, Senayan akan Hadapi Komunitas Pers

Apabila DPR RI tetap melanjutkan RUU Penyiaran, AMSI menyebut komunitas pers akan turun langsung ke Senayan.


Arab Saudi Minta Warga Jangan Sampai Tertipu Iklan Naik Haji di Media Sosial

43 hari lalu

Jamaah haji salat di depan Ka'bah, 1 Juli 2022. REUTERS/Mohammed Salem
Arab Saudi Minta Warga Jangan Sampai Tertipu Iklan Naik Haji di Media Sosial

Arab Saudi mengimbau publik untuk tidak tertipu atau merespons iklan di media sosial tentang pelaksanaan ibadah haji


CekFakta #259 Memahami Konten-konten Viral Reduksi Penyebarkan Hoaks

46 hari lalu

Logo TikTok terlihat di smartphone di depan logo ByteDance yang ditampilkan dalam ilustrasi yang diambil pada 27 November 2019. [REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo]
CekFakta #259 Memahami Konten-konten Viral Reduksi Penyebarkan Hoaks

Memahami Konten-konten Viral Reduksi Penyebar Hoaks