Prolegnas 2022, Fraksi PKB Fokus Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.(Foto dok DPR)

INFO NASIONAL – Sebanyak 40 Rancangan Undang-Undang (RUU) ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022. Fraksi PKB DPR RI menyatakan akan fokus memperjuangkan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) serta RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. 

“Kami menilai RUU TPKS layak untuk segera ditetapkan karena saat ini terjadi darurat kekerasan seksual. Sedangkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak begitu penting karena akan memastikan jaminan kesehatan, ketercukupan gizi, hingga kesejahteraan ibu dan anak di tanah air,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Rabu 8 Desember 2021.

Dia menjelaskan semua 40 RUU Prolegnas Prioritas yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa 7 Desember merupakan beleid penting. Di antaranya revisi UU Cipta Kerja, RUU Ibu Kota Negara Baru (IKN), RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Sistem Keolahragaan Nasional, dan RUU Narkotika.

“Fraksi PKB akan aktif mengawal berbagai RUU tersebut agar bisa disahkan, tetapi bagi kami tetap ada target prioritas yang kami perjuangkan sebagai kebijakan fraksi,” katanya.

Cucun mengatakan pilihan memperjuangkan pembahasan serta pengesahan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak didasari atas dinamika di lapangan yang mendesak. Saat ini RUU TPK dibutuhkan mengingat banyaknya korban kekerasan seksual mulai dari anak di bawah umur, para siswa, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga.

“Kasus tewasnya Novi Widyasari mahasiswa Universitas Brawijaya yang nekat bunuh diri karena mengalami kekerasan dalam pacaran (Violence of dating) harus menjadi monumen betapa dibutuhkannya perlindungan korban kekerasan seksual di tanah air. RUU TPKS ini tidak sekadar memastikan hukuman bagi pelaku, tetapi juga perlindungan organ negara bagi korban kekerasan seksual agar tidak menyakiti diri sendiri,” ujarnya. 

Dia mengungkapkan kekerasan seksual saat ini seperti fenomena gunung es. Kasus yang muncul ke permukaan tampak tak seberapa, padahal kasus sebenarnya di lapangan begitu banyak. Salah satu pemicu fenomena gunung es ini, karena korban kekerasan seksual tidak berani berbicara atas kasus yang menimpa mereka karena malu atau takut atas stigma dari masyarakat.

“Akhirnya mereka memendam masalah itu sendiri sehingga para korban kekerasan seksual mengalami kekerasan berulang yang menekan secara fisik, mental, maupun kondisi spiritual. Situasi ini tidak boleh terus dibiarkan sehingga RUU TPKS yang menjadi payung hukum untuk melindungi korban harus segera disahkan,” katanya.

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, kata  Cucun juga tidak kalah penting. Saat ini angka kematian ibu akibat melahirkan masih tinggi. Selain itu angka stunting pada anak juga tinggi. Selain itu belum ada perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi para ibu yang bekerja baik perusahaan swasta maupun BUMN sehingga berdampak pada anak-anak mereka.

“Bagi para ibu yang harus bekerja, mereka terkadang sulit memberikan ASI eksklusif, karena cuti melahirkan yang terbatas. Selain itu bagi ibu pekerja juga harus mendapat beban ganda saat harus merawat anak-anak mereka di usia emas (gold period),” ujarnya. 

Tantangan yang dihadapi para ibu tersebut, kata Cucun harus mendapatkan afirmasi dari negara. Salah satunya dengan memberikan cuti yang lebih panjang bagi para ibu pekerja yang baru saja melahirkan. Dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak diusulkan agar cuti bagi ibu melahirkan bisa sampai 6-7 bulan, sehingga mereka bisa memberikan ASI Esklusif bagi bayi mereka.

“Kami berharap dengan pengesahan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini akan memastikan generasi muda Indonesia bakal lebih berkualitas di masa depan karena terjamin asupan gizi dan kesejahteraan mereka dari usia dini,” pungkasnya. 

DPR mengesahkan RUU Prolegnas 2022. Sebanyak 40 RUU masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022. RUU tersebut terdiri atas 26 RUU usulan DPR, 12 RUU usulan pemerintah, dan dua RUU usulan DPD. Selain itu, ada enam RUU kumulatif terbuka. Salah satunya RUU perubahan terhadap UU Cipta Kerja perintah putusan Mahkamah Konstitusi.(*)






Puan Terima Brevet Kehormatan TNI AL

4 hari lalu

Puan Terima Brevet Kehormatan TNI AL

Puan ikut merasakan perjalanan kapal selam KRI Alugoro-405 di dalam lautan.


GKSB DPR Kunjungi Dubes RI untuk Chile

9 hari lalu

GKSB DPR Kunjungi Dubes RI untuk Chile

GKSB DPR mendapat sejumlah informasi dari Dubes M Anshor tentang kondisi di Chile dan Amerika Latin.


GKSB DPR Bertemu dengan Parlemen Chile

9 hari lalu

GKSB DPR Bertemu dengan Parlemen Chile

DPR dan Parlemen Chile sepakat untuk meningkatkan kerja sama antarparlemen.


Komisi IV: Badan Pangan Nasional punya Tanggung Jawab Besar Wujudkan Kedaulatan Pangan

15 hari lalu

Komisi IV: Badan Pangan Nasional punya Tanggung Jawab Besar Wujudkan Kedaulatan Pangan

DPR akan membahas perlunya penambahan anggaran untuk Bapanas atau NFA.


Anggota DPR Dorong Percepatan UMKM Miliki NIB

29 hari lalu

Anggota DPR Dorong Percepatan UMKM Miliki NIB

BKPM telah mendorong 1,8 juta UMKM memiliki NIB. Sementara jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta.


Anggota DPR Dukung Langkah Polres Jakpus Tangani Konser Berdendang Bergoyang

31 hari lalu

Anggota DPR Dukung Langkah Polres Jakpus Tangani Konser Berdendang Bergoyang

Penonton konser musik tersebut tembus 21 ribu orang.


Anggota Komisi XI Nilai Tantangan Global Harus Dijadikan Peluang

31 hari lalu

Anggota Komisi XI Nilai Tantangan Global Harus Dijadikan Peluang

Tantangan global bisa ditekan dengan mendorong ekspor.


Pimpinan DPR Apresiasi BI Bantu Ketahanan Pangan Indonesia

31 hari lalu

Pimpinan DPR Apresiasi BI Bantu Ketahanan Pangan Indonesia

Amir Uskara mengapresiasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan BI dalam mendukung pengendalian inflasi.


DPR Suarakan Kerja Sama Internasional untuk Pemberdayaan UMKM

32 hari lalu

DPR Suarakan Kerja Sama Internasional untuk Pemberdayaan UMKM

DPR berbagai pengalaman tentang upaya Pemerintah Indonesia bangkitkan UMKM selama pandemi.


Puan Jabarkan Upaya Pemerintah Indonesia Tingkatkan Peran Perempuan

36 hari lalu

Puan Jabarkan Upaya Pemerintah Indonesia Tingkatkan Peran Perempuan

Indonesia berupaya melahirkan kebijakan yang berpihak kepada pemberdayaan perempuan.