PPKM Level 3 Batal, Epidemiolog: Tetap Perlu Ada Pengetatan

TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mendukung keputusan pemerintah membatalkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Level 3 selama periode Natal dan tahun baru.

"Saya apresiasi ada perubahan ini. Tapi harus diimbangi dengan strategi komunikasi dan literasi yang kuat bahwa ini bukan pengabaian atau sudah landai," kata Dicky, Selasa, 7 Desember 2021.

Menurut dia, pemerintah perlu mengimbangi keputusan ini dengan komunikasi yang baik dalam menyampaikan kebijakan tersebut. Jangan sampai masyarakat menilai kebijakan ini bahwa pandemi Covid-19 sudah tidak lagi mengancam hingga membuat mereka abai terhadap protokol kesehatan. "Yang perlu diingat jangan sampai keputusan ini membuat masyarakat abai."

Dicky menuturkan dari awal tidak setuju dengan keputusan pemerintah menerapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah. Menurut dia, sistem leveling yang diterapkan pemerintah semestinya mengacu pada indikator penanganan pandemi di masing-masing wilayah. "Namun bukan berarti tidak boleh ada pembatasan," ujarnya. "Tujuannya agar kita konsisten terhadap indikator itu."

Penyesuaian level sesuai keadaan epidemiologi suatu wilayah bisa mewnjadi insetif bagi daerah yang telah konsisten dalam menanggulangi wabah ini. Sehingga mereka boleh menerapkan pelanggaran dengan kontrol yang ketat. Apalagi mau mendekati libur Natal dan tahun baru yang dikhawatirkan berpotensi meningkatkan kasus Covid-19.

"Bicara momentum Nataru memang harus ada penguatan pengetatan yang lebih. Tapi bukan berarti menyamaratakan kebijakan level 3 PPKM di semua wilayah," ujarnya.

Dicky menyarankan pemerintah daerah tetap melakukan pengetatan menjelang tahun baru dengan membuat larangan berkumpul atau membuat event yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Pemerintah, kata dia, harus membuat kebijakan yang seimbang dan memotivasi seluruh wilayah yang telah berjuang mengendalikan wabah ini.

"Karena kalau kebijakan disamaratakan nanti jadi dibanding-bandingkan dan menimbulkan demotivasi. Nanti malah ada anggapan apa bedanya sudah melakukan kebijakan dengan baik dengan wilayah yang masih kurang," ujarnya.

Dicky berharap ke depan dalam menerapkan strategi penanganan pandemi pemerintah bisa mempertimbangkan dengan matang, dan berbasis ilmu pengetahuan serta masukan para ahli. Sebab, dampak penanganan wabah ini juga bakal bersinggungan dengan kepercayaan dan konsistensi pemerintah.

Menurut dia, masyarakat saat ini membutuhkan kepastian kebijakan, hingga komitmen pemerintah dalam menanggulangi pagebluk ini. Hingga saat ini, Dicky menilai strategi komunikasi risiko dari pemerintah masih kurang baik. "Komunikasi ini menjadi isu kita. Meski dalam penanganan pandemi sudah ada perbaikan," ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penerapan status level PPKM akan tetap mengikuti situasi pandemi sesuai yang berlaku di masing-masing kabupaten atau kota. Menurut Luhut, keputusan ini mengacu pada hasil sero-survei yang menyatakan masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19 yang tinggi seiring dengan percepatan capaian vaksinasi.

Baca juga: PPKM Level 3 Saat Libur Akhir Tahun Dibatalkan, Tak Ada Tanda Gelombang 3