DPR: Butuh Regulasi Tengahi Masalah Petani Jagung dan Peternak

Anggota Komisi IV DPR RI Muhtarom

INFO NASIONAL-- Para peternak dan petani jagung menghadapi persoalan yang saling berlawanan. Harga jagung yang tinggi di tingkat petani tentu sangat menggembirakan. Namun, di sisi lain ada yang dirugikan dengan harga tinggi itu yakni para peternak unggas yang mengeluhkan tingginya harga jagung untuk pakan ternaknya.

Anggota Komisi IV DPR RI Muhtarom menilai, dibutuhkan regulasi untuk menengahi kedua masalah tersebut. Sementara di sisi lain menurutnya petani juga kesulitan mendapatkan pupuk subsidi.

Hal ini mengemuka saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dengan para petani jagung dan peternak unggas di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Wonorejo, Pasuruan, Jatim, Selasa, 30 November 2021.

“Petani jagung memang senang, tapi di sisi lain peternak yang pakannya berbahan jagung susah. Petani jagung dan peternak harus duduk bersama untuk melihat secara ekonomi untung ruginya berapa. Harus ada win-win solution. Tapi memang tidak semudah itu," kata Muhtarom usai pertemuan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap ada regulasi yang menjembatani dua kepentingan, peternak dan petani jagung. Dengan regulasi itu, diharapkan ada solusi yang jelas dan menguntungkan kedua belah pihak. Hanya saja diakui Muhtarom, merumuskan regulasi seperti itu tidak mudah.

Ada pihak juga yang juga ikut bermain pada komoditas jagung, yaitu para pengusaha besar yang memainkan harga jagung di pasaran. “Ini juga jadi masalah. Diharapkan ada kehadiran pemerintah dalam persoalan ini," ujar legislator dapil Jawa Timur VIII itu.

Sementara ketika ditanya soal pupuk subsidi untuk petani jagung, ia menjawab, sebaik apapun tata kelola pupuk, tetap akan kekurangan.

“Kalau sesuai dengan E-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) kebutuhan pupuk mencapai 24 juta ton. Tapi faktanya, kemampuan pemerintah cuma 9 juta ton. Terjadi gap 15 juta ton. Ini harus benar-benar dicari persoalannya. E-RDKK yang menggelembung atau datanya tidak valid," kata Muhtarom. (*)






Komisi IV Minta Bulog Bersiap Serap Beras Petani saat Panen Raya

1 hari lalu

Komisi IV Minta Bulog Bersiap Serap Beras Petani saat Panen Raya

Panen raya diperkirakan berlangsung pada Maret 2023.


DPR Pastikan UU KUHP Telah Akomodir Seluruh Aspirasi Masyarakat

1 hari lalu

DPR Pastikan UU KUHP Telah Akomodir Seluruh Aspirasi Masyarakat

Bambang Pacul menyatakan DPR telah melakukan berbagai dialog publik dan sosialisasi dengan berbagai elemen masyarakat.


Kunjungan ke Tangsel, DPR Minta Pemkot Tingkatkan Pelayanan Publik

2 hari lalu

Kunjungan ke Tangsel, DPR Minta Pemkot Tingkatkan Pelayanan Publik

Pelayanan publik harus menyentuh seluruh golongan termasuk masyarakat yang masih lemah.


Komisi X: Kurikulum Bencana Harus Masuk Revisi RUU Sisdiknas

2 hari lalu

Komisi X: Kurikulum Bencana Harus Masuk Revisi RUU Sisdiknas

Kesadaran akan tingginya potensi bencana dan cara mengantisipasinya patut ditanamkan sejak dini.


DPR Minta Tinjau Ulang Redaksi Judul RUU Larangan Minol

2 hari lalu

DPR Minta Tinjau Ulang Redaksi Judul RUU Larangan Minol

Hendrik mengusulkan judul yang lebih pas yakni "Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Minuman Beralkohol".


Santoso: Harus Pastikan Implementasi RUU KUHP Tidak Rugikan Masyarakat

2 hari lalu

Santoso: Harus Pastikan Implementasi RUU KUHP Tidak Rugikan Masyarakat

Semangat kodifikasi dan dekolonisasi dalam KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat.


Anggota Komisi III: Patut Bangga UU KUHP Murni Buatan Anak Bangsa

2 hari lalu

Anggota Komisi III: Patut Bangga UU KUHP Murni Buatan Anak Bangsa

UU KUHP menggantikan produk sebelumnya yang merupakan warisan kolonial Belanda.


Komisi III DPR: Pengesahan UU KUHP agar Terlepas dari Peninggalan Kolonialisme

2 hari lalu

Komisi III DPR: Pengesahan UU KUHP agar Terlepas dari Peninggalan Kolonialisme

KUHP Belanda sudah berlangsung 104 tahun sampai saat ini.


DPR-Pemerintah Sahkan RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Fiji Jadi Undang-Undang

3 hari lalu

DPR-Pemerintah Sahkan RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Fiji Jadi Undang-Undang

Persetujuan ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara kedua negara.


Komisi III DPR Pastikan UU KUHP Akomodir Aspirasi Masyarakat

3 hari lalu

Komisi III DPR Pastikan UU KUHP Akomodir Aspirasi Masyarakat

Bambang Pacul menyebut DPR telah melakukan berbagai dialog publik dan sosialisasi dengan berbagai elemen masyarakat.