INFO NASIONAL- Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid menegaskan Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia yang sudah final. Penetapan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara disepakati oleh Bapak-Bapak Bangsa sebagai ikatan legal konstitusional.
“Kesepakatan menerima Pancasila, juga bermakna mengesahkan kokoh kuatnya hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Sehingga upaya untuk menafikan atau membenturkan keduanya, merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi dan kenegarawanan Bapak-Bapak Bangsa saat menyepakati Pancasila dengan Sila Pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai Dasar dan Ideologi Negara Indonesia Merdeka,” ujar Hidayat Nur Wahid saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada keluarga besar PKS di Tanah Abang, Jakarta, Senin (22/11).
Baca juga:
Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dinyatakan oleh Bung Hatta sebagai prinsip spiritual yang terus mengilhami dan menerangi. Sedangkan sila kedua hingga kelima memiliki kandungan nilai sosial-ekonomi-politiknya.
Konstruksi Pancasila yang dimulai dengan nilai Spiritual, itu menurut Hidayat merupakan kesepakatan final para Bapak Bangsa pada 18 Agustus 1945 yang terhimpun dalam PPKI.
“Anggota yang terhimpun dalam PPKI adalah tokoh-tokoh Nasionalis Kebangsaan seperti Bung Karno, Bung Hatta, Prof Soepomo. Juga Nasionalis Keagamaan muslim seperti Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Mr Kasman Singodimejo, Mr Teuku Muhammad Hasan. Serta Nasionalis Keagamaan non Muslim seperti J Latuharhari, GSJ Sam Ratulangi, dan I Goesti Ketoet Poedja,” ujarnya.
Menurut Hidayat, kesepakatan para Bapak Bangsa, itu tidak hanya diletakkan di Pancasila, namun juga pada batang tubuh UUD NRI 1945. Yakni Bab XI pasal 29 ayat 1 bahwa; Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukti nyata lainnya terkait diterimanya hubungan agama dan negara adalah penggunaan kata serapan dari bahasa arab yaitu bahasa yang dipergunakan dalam rujukan Agama Islam.
Semua itu ada dalam Pancasila sila ke-2 (adil, adab), sila ke-4 (rakyat, hikmat, musyawarat, wakil), dan ke-5 (adil, rakyat). Dalam alinea ke tiga pembukaan UUD 1945 juga ada ungkapan “berkat, rahmat, Allah, rakyat”, itu semua serapan dari bahasa Arab.
“Memang bukan berarti negara Indonesia berdasarkan agama tertentu, tetapi pasti Republik Indonesia juga bukan negara sekuler apalagi Atheis/Komunis yang anti Agama. Bahkan dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 jelas disebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah “atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.”
"Sebuah ungkapan religius pada dokumen politik yang memposisikan Indonesia Merdeka bukanlah dengan semangat sekularisme, liberalisme, apalagi ateisme, komunisme, dan anti Agama," ujar Hidayat.
Menurut Dr Radjiman Wedjodiningrat, Ketua BPUPK, kata Hidayat pernyataan dalam alinea ke 3 Piagam Jakarta yang menjadi Pembukaan UUD 1945, merupakan kesepakatan yang diterima oleh BPUPK pasca sidang mereka yang ke dua pada tanggal 14 Juli 1945. Karena itu menafikan bahkan melarang atau mengkriminalkan hubungan antara Beragama dan Bernegara, serta memojokkan (banyaknya) Bahasa Arab sebagai ciri terorisme maupun radikalisme, adalah laku melupakan bahkan memanipulasi sejarah.
Sikap tersebut bahkan memiliki makna menebar saling curiga dan bisa jadi pintu besar meretakkan kesatu-paduan Bangsa. Karena perilaku yang demikian itu tidak merawat dan melaksanakan warisan kenegarawanan yang telah disepakati dan dipraktikkan oleh Bapak-Bapak Bangsa di Panitia Sembilan, BPUPK, dan PPKI. Karena dengan latar afiliasi politik dan beragama yang beragam-ragam, itu mereka berkompromi menghadirkan NKRI dengan mengakui hubungan yang menyatu antara beragama dan bernegara.
Menurut Wakil Ketua Majelis Syura PKS, ini sekalipun ada upaya pemecah belah hubungan antara beragama dan bernegara, tetapi melalui Pancasila dan UUD 1945 keterkaitan erat antara keduanya adalah bagian dari fakta historis jati diri/fitrahnya Bangsa dan Negara Indonesia. Juga merupakan bagian dari perjalanan kehidupan berkonstitusi di Indonesia.
"Begitu mendarah-dagingnya hubungan kuat antara beragama dan bernegara, maka dalam setiap peristiwa besar terkait dasar Negara Republik Indonesia, selalu saja soal Ketuhanan YME dipentingkan dan tidak pernah ditinggalkan. Itulah karenanya UUD RIS, UUDS 1950 juga menyebut Pancasila dengan Ketuhanan YME sebagai Dasar Negara," kata Hidayat.
Bahkan, Dekrit Presiden Bung Karno 5/7/1959 juga menegaskan posisi konstitusional daripada Piagam Jakarta yang menjiwai dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Konstitusi (UUD 1945). Dan dalam Piagam Jakarta (22 Juni 1945) itu Sila 1 dari Pancasilanya malah “Ketuhanan dengan Kewajiban Melaksanakan Syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
“Bahkan pada era Reformasi sekali pun, ketika UUD 45 diamendemen, tetap saja disepakati secara bulat bahwa Pembukaan UUD 45 tidak bisa dilakukan perubahan, dan di dalam Pembukaan itu ada Pancasila yang final disepakati oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, dengan sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujar Hidayat. (*)
