Dilaporkan ke Polisi, Greenpeace: Kami Siap Adu Data

Aktivis lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah memasang instalasi manekin menyerupai pejabat pengambil keputusan yang ditenggelamkan di laut saat aksi respon terhadap KTT perubahan iklim COP26, di pesisir Tambakrejo, Semarang, Jawa Tengah, Jumat 5 November 2021. Mereka mendesak agar pemerintah Indonesia memberikan solusi dan kontribusi nyata dalam mengatasi krisis iklim dengan menghentikan penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, serta mengedepankan pembangunan yang berkesinambungan dengan alam. ANTARA FOTO/Aji Styawan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin menyatakan siap menghadapi pelaporan oleh Cyber Indonesia karena mengkritik pidato Presiden Joko Widodo soal deforestasi.

"Kami juga tahu dari rekan-rekan media terkait pelaporan ini dan belum ada panggilan dari polisi. Kami akan hadapi laporan ini, meski saat ini kami sedang fokus terkait krisis iklim yang lebih membutuhkan aksi nyata dari pemerintah," ujar Asep saat dihubungi Tempo pada Senin, 15 November 2021.

Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dan Kiki Taufik sebelumnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya usai mengkritisi pidato Presiden Joko Widodo soal deforestasi di KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia. Keduanya dilaporkan atas tindak pidana UU ITE.  Ketua Cyber Indonesia Husin Shahab sebagai pelapor menilai data deforestasi yang disampaikan Greenpeace Indonesia tidak sesuai fakta dan menyesatkan.

Merespon hal ini, Asep menyebut Greenpeace siap beradu data secara terbuka untuk membuktikan validitas data lembaga mereka. "Semua yang Greenpeace sampaikan ke publik menggunakan data valid yang akurat. Kami juga siap untuk melakukan debat terbuka dengan KLHK terkait bagaimana kami manganalisis dalam koridor secara ilmiah dan intelektual," ujar dia.

Menurut Asep, pelaporan seperti ini merusak iklim demokrasi. Semestinya, ujar dia, kiritik terhadap pemerintah tidak ditanggapi dengan laporan polisi, namun dibuka pintu untuk dialog atau debat terbuka.

Presiden Jokowi dalam KTT COP 26 di Glasgow, Skotlandia mengklaim, deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir dan Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektare critical land pada 2010-2019. Sementara menurut data Greenpeace, deforestasi di Indonesia meningkat dari 2,45 juta hektare pada 2003-2011 menjadi 4,8 juta hektare pada 2011-2019.






Uni Eropa Akan Cegah Impor Barang Terkait Deforestasi, Termasuk Minyak Sawit

9 jam lalu

Uni Eropa Akan Cegah Impor Barang Terkait Deforestasi, Termasuk Minyak Sawit

Uni Eropa menyetujui undang-undang baru untuk mencegah perusahaan menjual ke pasar Uni Eropa yang terkait dengan deforestasi


Diketok Hari Ini, Aliansi Nasional Reformasi KUHP Jelaskan 12 Alasan Tolak RKUHP

19 jam lalu

Diketok Hari Ini, Aliansi Nasional Reformasi KUHP Jelaskan 12 Alasan Tolak RKUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai draf akhir Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih mengandung pasal-pasal bermasalah.


Laporan Palsu KDRT Baim Wong & Paula Verhoeven, Polres Periksa 2 Polisi Polsek

1 hari lalu

Laporan Palsu KDRT Baim Wong & Paula Verhoeven, Polres Periksa 2 Polisi Polsek

Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa polisi Kepolisian Sektor Kebayoran Baru dan pelapor kasus laporan palsu oleh Baim Wong.


Duta Besar Norwegia Ungkap Upaya Negosiasi Ulang Dana Lingkungan

4 hari lalu

Duta Besar Norwegia Ungkap Upaya Negosiasi Ulang Dana Lingkungan

Duta Besar Norwegia Rut Krger Giverin mengungkapkan bagaimana upayanya untuk mengosiasi ulang dana lingkungan yang duul putus.


Tim Advokasi Kebebasan Akademik Menyebut KLHK Anti-Akademik

5 hari lalu

Tim Advokasi Kebebasan Akademik Menyebut KLHK Anti-Akademik

LBH Jakarta menyebut kebijakan tersebut KLHK larang peneliti asing bermasalah bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.


Belum Berdamai dengan Penggemar Lesti Kejora, Dewi Perssik: Kuncinya Mami Saya

6 hari lalu

Belum Berdamai dengan Penggemar Lesti Kejora, Dewi Perssik: Kuncinya Mami Saya

Selebritas Dewi Perssik memenuhi undangan Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses mediasi dengan tersangka kasus dugaan pelanggaran UU ITE.


Pergub Soal Pengelolaan Taman Nasional Komodo Dicabut, Bagaimana Nasib Tarifnya?

7 hari lalu

Pergub Soal Pengelolaan Taman Nasional Komodo Dicabut, Bagaimana Nasib Tarifnya?

Sebelum ada pencabutan Pergub Nomor 85 Tahun 2022 mengenai pengelolaan Taman Nasional Komodo, Pemprov NTT sempat mendapat surat dari Menteri KLHK.


Wamenkumham Enggan Tanggapi Tindakan Represi Aparat terhadap Massa Aksi Tolak RKUHP

8 hari lalu

Wamenkumham Enggan Tanggapi Tindakan Represi Aparat terhadap Massa Aksi Tolak RKUHP

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej enggan berkomentar ihwal tindakan represi aparat terhadap massa aksi yang menolak pengesahan RKUHP.


Pemerintah Umumkan Pasal Pencemaran Nama Baik Dihapus dari UU ITE

8 hari lalu

Pemerintah Umumkan Pasal Pencemaran Nama Baik Dihapus dari UU ITE

Pemerintah mengumumkan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan dihapus lewat RKUHP.


Tahun Depan, KLHK Gugat Kerusakan Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Montara

12 hari lalu

Tahun Depan, KLHK Gugat Kerusakan Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Montara

Pemerintah akan mengajukan gugatan perdata atas kerugian lingkungan hidup akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timur, Nusa Tenggara Timur.