TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf meminta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani agar menghormati tata tertib sidang.
Hal ini diungkapkan Muzzammil setelah puan mengabaikan interupsi yang disampaikan salah satu anggota Fraksi PKS, Fahmi Alaydroes, dalam rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang Kedua, Senin, 8 November 2021, di Gedung Nusantara 2, DPR RI, Jakarta Pusat.
"Dengan segala hormat kami kepada pimpinan, teman-teman PDIP, tidak ada maksud kami untuk merendahkan marwah pimpinan, tetapi sekali lagi kita untuk menghormati tata tertib yang berlaku di DPR dan forum paripurna adalah forum tertinggi," kata Muzzammil dalam konferensi pers.
Ia pun membacakan hak dan kewajiban setiap anggota dewan yang tercantum di Pasal 256 ayat 6 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam pasal itu, setiap anggota diberi waktu untuk bicara atau mengajukan pertanyaan paling lama 5 (lima) menit dan bagi juru bicara diberi waktu paling lama 7 (tujuh) menit dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebijaksanaan ketua rapat, di rapat paripurna.
Sebagai fraksi oposisi pemerintah, Muzzammil mengatakan sidang Paripurna menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi publik kepada mereka.
"Kami merasakan, bukan saja pada hari ini, pada sebelumnya, saya juga pernah instruksi soal KPK kemarin, soal Alquran dan Pancasila, ada mekanisme cenderung dilalui oleh pimpinan, untuk tidak memberikan kesempatan para anggota, juga anggota kami yang lain," ujar Muzzammil.
Ketua Fraksi PKS Jazulli Juwaini, mengatakan interupsi yang dilakukan Fahmi memang terkait pertahanan negara. Interupsi itu terkait dengan penolakan PKS pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. PKS menilai Permen itu berpotensi berpotensi menjadi dalih bagi pelegalan perilaku seks bebas dan merusak moral.
Meski begitu, Jazulli menegaskan PKS tak menolak Andika Perkasa sebagai Panglima TNI baru. "Pada hari ini fraksi PKS DPR RI menyatakan pertama, dukungan penuh kepada Calon panglima TNI yang baru, yang baru selesai tadi dibacakan di rapat paripurna," kata Jazulli.
