TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan percepatan pembangunan Papua melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah setempat, sehingga tidak hanya berdasarkan dari pemerintah pusat.
"Kami tidak hanya melihat aspek dari pandangan pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota, dan juga pandangan-pandangan masyarakat," kata Ma'ruf Amin di sela-sela kunjungan kerjanya di Provinsi Papua, Sabtu, 6 November 2021.
Dengan melibatkan kepentingan masyarakat setempat, kata Ma'ruf, maka pembangunan Papua terwujud sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. "Istilah saya, kami ingin membangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, baik masyarakat adat dan masyarakat seluruhnya," ujarnya.
Sinergitas pemerintah pusat dan daerah tersebut juga dapat mengevaluasi progres percepatan pembangunan selama ini dengan penguatan payung hukum melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Melalui UU Otsus terbaru tersebut, imbuh Ma'ruf, pemerintah melibatkan kontribusi masyarakat Papua atau orang asli Papua dalam percepatan pembangunannya. "Kami harapkan ini akan memberikan kepercayaan dari masyarakat Papua, dari tokoh-tokoh Papua, baik tokoh pemerintahan, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh perempuan," katanya.
Pemerintah pusat, kata dia, juga menggalakkan dialog bersama dengan masyarakat Papua untuk menghilangkan ketidakpuasan dan demi mempercepat pembangunan. "Ini terus kita lakukan dialog-dialog dalam rangka menghilangkan ketidakpuasan itu. Dengan ketidakpuasan itu semakin hilang, maka kami harapkan akan berpengaruh terhadap kondisi keamanan secara keseluruhan di Papua," tutur Ma'ruf Amin.
Baca Juga: Ma'ruf Amin Yakin Papua Bisa Semakin Maju Lewat Pendidikan
