Ma'ruf Amin: Orang yang Tidak Sesuai Jalan MUI, Cari Kendaraan Lain Saja

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin, 23 Maret 2020. Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA

    Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin, 23 Maret 2020. Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) demisioner, Ma'ruf Amin berpesan agar para pengurus senantiasa menegakkan prinsip-prinsip dan garis-garis organisasi. Ibarat kereta api, kata Ma'ruf, MUI punya jalur dan tujuan yang jelas.

    "Tiap orang yang berada di di dalamnya harus ikut dengan masinis bersama-sama menuju tujuan yang sudah ditetapkan," ujar Ma'ruf di acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) X MUI di Jakarta pada Rabu malam, 25 November 2020. "Orang yang tidak sesuai dengan tujuan dan jalan yang harus dilalui, sebaiknya tidak naik kendaraan MUI. Sebaiknya dia gunakan kendaraan lain saja yang lebih sesuai dengan selera dan keinginannya."

    Bekas Rais Am PBNU itu menyebut, ada banyak gerbong di MUI yang mencerminkan beragam ormas dan kelembagaan Islam di dalamnya. Namun semua gerbong itu, kata Ma'ruf, harus mengikuti jalan yang sama.

    "Dalam ber-MUI, harus patuh dan tunduk pada prinsip-prinsip serta garis organisasi. Kalau tidak cocok dengan hal itu, bisa menggunakan organisasi lain dan tidak menggunakan MUI," ujar Wakil Presiden RI ini.

    Munas X MUI yang digelar pada 25-27 November ini, memiliki agenda utama pergantian ketua umum dan pengurus dewan pimpinan MUI. Beberapa pengurus lama, salah satunya bekas Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, absen dalam forum tertinggi organisasi tersebut. Din enggan menyebutkan alasannya.

    ADVERTISEMENT

    Namun dia berpesan, MUI perlu dipimpin oleh ulama yang berintegritas dan beristiqamah memperdulikan nasib umat Islam. MUI diharapkan memantapkan diri sebagai wadah musyawarah ulama, zuama, dan cendekiawan muslim, dengan menjadi tenda besar bagi seluruh organisasi dan lembaga umat Islam.

    "Tiada lah baik jika MUI dikuasai oleh satu-dua organisasi. Maka kepemimpinan MUI masa depan perlu mengakomodasi segenap potensi umat Islam," ujar bekas Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.