Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi I DPR Beda Suara soal Jadwal Fit and Proper Test Andika Perkasa

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kiri) menerima Surpres calon Panglima TNI melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kedua kanan) disaksikan Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kanan), dan Rachmat Gobel (kiti) di Media Center Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2021. DPR RI menerima Surat Presiden (Surpres) dari Joko Widodo yang berisi penunjukan Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kiri) menerima Surpres calon Panglima TNI melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kedua kanan) disaksikan Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kanan), dan Rachmat Gobel (kiti) di Media Center Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2021. DPR RI menerima Surat Presiden (Surpres) dari Joko Widodo yang berisi penunjukan Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Meutya Hafid menyambut baik Surat Presiden Joko Widodo yang mengajukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Meutya menilai Andika memiliki profesionalitas dan integritas yang baik untuk memimpin TNI.

Kendati begitu, Meutya menyiratkan bahwa fit and proper test Andika belum akan digelar pada Kamis besok, 4 November 2021. Ia berujar Komisi I bakal menggelar rapat internal terlebih dulu pada pukul 14.00 WIB besok.

"Rapat internal yang diikuti seluruh anggota Komisi satu akan memutuskan kapan fit and proper test diadakan," kata Meutya dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 November 2021.

Meutya mengatakan perlu waktu untuk memverifikasi dokumen calon panglima TNI serta kemungkinan verifikasi aktual sebagai bagian dalam proses fit and proper test.

"Semangat Komisi I tentu lebih cepat lebih baik dengan memperhatikan semua tahapan yang perlu dilalui secara lengkap," ucapnya.

Namun hingga lewat pukul 18.00 WIB, Rabu, November 2021, kata Meutya, Komisi I belum menerima surat penugasan dari Badan Musyawarah DPR untuk segera menindaklanjuti proses pergantian Panglima TNI. "Jadi kami masih menunggu," kata politikus Golkar ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari mengatakan jadwal fit and proper test calon Panglima TNI bergantung pada hasil rapat internal Komisi I pada Kamis ini. Ia mengatakan rapat internal itu juga bakal membahas mekanisme dan proses dalam uji kelayakan dan kepatutan.

"Untuk uji kelayakan, Komisi satu rapat internal dulu tentukan mekanisme. Biasanya mekanismenya verifikasi administrasi, verifikasi faktual, lalu uji kelayakan," kata Kharis secara terpisah.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan fit and proper test calon Panglima TNI akan dimulai Kamis, 4 November 2021. Menurut Puan, uji kelayakan akan berlangsung selama dua hari hingga Jumat mendatang.

"Begitu Surpres diterima hari ini, Badan Musyawarah DPR langsung menggelar rapat dan menjadwalkan fit and proper test calon Panglima TNI besok sampai dengan Jumat," kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 November 2021.

Puan mengatakan, Badan Musyawarah DPR juga memutuskan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI bakal dibawa ke rapat paripurna Dewan pada 8 November 2021.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Eks Pimpinan KPK Datangi Komisi III DPR Serahkan Bagan Kasus Korupsi BTS Kominfo

1 jam lalu

Mantan Komisioner KPK Saut Situmorang saat ditemui di Kantor YLBHI, Jakarta. Foto: Istimewa
Eks Pimpinan KPK Datangi Komisi III DPR Serahkan Bagan Kasus Korupsi BTS Kominfo

Saut meyakini kasus korupsi BTS Kominfo seharusnya tidak berhenti hanya pada 7 orang tersangka itu.


DPR Setuju Pagu Indikatif 2024, Mendag Jabarkan Rencana Prioritas Nasional

4 jam lalu

DPR Setuju Pagu Indikatif 2024, Mendag Jabarkan Rencana Prioritas Nasional

Ada tiga rencana yang disiapkan untuk meningkatkan perdagangan dan perekonomian Indonesia.


Tanggapi Denny Indrayana Soal Pemakzulan Presiden Jokowi, Hasto Singgung Pemilu 2009

21 jam lalu

Denny Indrayana. ANTARA/Fathur Rochman
Tanggapi Denny Indrayana Soal Pemakzulan Presiden Jokowi, Hasto Singgung Pemilu 2009

Hasto menyinggung soal hasil Pemilu 2009 saat menangapi saran Denny Indrayana agar DPR memakzulkan Presiden Jokowi.


Kemenkes: RUU Kesehatan Melindungi Kesehatan Remaja

1 hari lalu

Kemenkes: RUU Kesehatan Melindungi Kesehatan Remaja

Menurut Kemenkes RUU Kesehatan juga mengakomodasi pemulihan masalah kesehatan lainnya, seperti penyalahgunaan narkotika dan perilaku adiktif.


Anggota DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan Teknis UU TPKS

2 hari lalu

Ilustrasi kekerasan seksual. Freepik.com
Anggota DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan Teknis UU TPKS

Implementasi UU TPKS dianggap belum efektif lantaran belum ada aturan teknisnya.


Audiensi di DPR, 5 Organisasi Profesi Kesehatan: Sikap Kita Tetap, Stop Pembahasan RUU Kesehatan!

2 hari lalu

Sejumlah massa Tenaga Kesehatan membentangkan spanduk saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senin, 5 Juni 2023. Aksi yang diikuti oleh 5 organisasi profesi medis yakni, PB IDI, PPNI, IBI, PDGI, dan IAI tersebut menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Audiensi di DPR, 5 Organisasi Profesi Kesehatan: Sikap Kita Tetap, Stop Pembahasan RUU Kesehatan!

DPR sempat mengajak beraudiensi 5 organisasi profesi kesehatan ihwal tuntutan penolakan pembahasan RUU Kesehatan.


Ketua RT Penolak Ruko Serobot Bahu Jalan Akan Minta Perlindungan Polri, TNI, dan LPSK

2 hari lalu

Spanduk protes pemilik ruko yang serobot bahu jalan terhadap Ketua RT di Jalan Niaga Pluit, Jakarta Utara, Rabu, 24 Mei 2023. Sebelumnya, Ketua RT setempat sempat cekcok dengan pemilik ruko akibat okupasi saluran air dan bahu jalan. TEMPO/Mutia Yuantisya
Ketua RT Penolak Ruko Serobot Bahu Jalan Akan Minta Perlindungan Polri, TNI, dan LPSK

Rencana permohonan itu diajukan lantaran adanya konflik dirinya dengan pemilik ruko serobot bahu jalan dan lahan umum lain.


Sambut Hari Bhayangkara ke-77 Polri Gelar Lomba Konten Kreatif, Ini Syaratnya

2 hari lalu

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. Istimewa
Sambut Hari Bhayangkara ke-77 Polri Gelar Lomba Konten Kreatif, Ini Syaratnya

Menjelang Hari Bhayangkara ke-77, Polri melalui divisi Humas gelar Lomba Konten kreatif yang akan dilaksanakan pada 1 Juli 2023. Begini syaratnya.


Erick Thohir Jelaskan Alasan Usulan PMN 2024 Naik Jadi Rp 57,96 Triliun

2 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir memberikan keterangan pers saat peluncuran Lokananta Solo, Jawa Tengah, Sabtu malam, 3 Juni 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Erick Thohir Jelaskan Alasan Usulan PMN 2024 Naik Jadi Rp 57,96 Triliun

Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menjelaskan mengapa usulan penyertaan modal negara atau PMN tunai bagi BUMN naik menjadi Rp 57,96 triliun. Bagaimana rinciannya?


Rekam Jejak AHY, Mundur dari TNI hingga Digadang-gadang Jadi Cawapres Anies

3 hari lalu

Bakal Calon Presiden yang diusung Partai Demokrat Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyapa kader dan simpatisan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023. Partai Demokrat secara resmi memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebelumnya Anies Baswedan menghadiri rapat terbatas yang digelar Majelis Tinggi Partai Demokrat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rekam Jejak AHY, Mundur dari TNI hingga Digadang-gadang Jadi Cawapres Anies

Rekam jejak AHY, mundur dari TNI, maju di Pilkada DKI Jakarta 2017, Waketum Partai Demokrat sejak 2020, dan digadang-gadang jadi cawapres Anies Baswed