Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi I DPR Beda Suara soal Jadwal Fit and Proper Test Andika Perkasa

image-gnews
Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kiri) menerima Surpres calon Panglima TNI melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kedua kanan) disaksikan Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kanan), dan Rachmat Gobel (kiti) di Media Center Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2021. DPR RI menerima Surat Presiden (Surpres) dari Joko Widodo yang berisi penunjukan Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kiri) menerima Surpres calon Panglima TNI melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kedua kanan) disaksikan Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kanan), dan Rachmat Gobel (kiti) di Media Center Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2021. DPR RI menerima Surat Presiden (Surpres) dari Joko Widodo yang berisi penunjukan Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Meutya Hafid menyambut baik Surat Presiden Joko Widodo yang mengajukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Meutya menilai Andika memiliki profesionalitas dan integritas yang baik untuk memimpin TNI.

Kendati begitu, Meutya menyiratkan bahwa fit and proper test Andika belum akan digelar pada Kamis besok, 4 November 2021. Ia berujar Komisi I bakal menggelar rapat internal terlebih dulu pada pukul 14.00 WIB besok.

"Rapat internal yang diikuti seluruh anggota Komisi satu akan memutuskan kapan fit and proper test diadakan," kata Meutya dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 November 2021.

Meutya mengatakan perlu waktu untuk memverifikasi dokumen calon panglima TNI serta kemungkinan verifikasi aktual sebagai bagian dalam proses fit and proper test.

"Semangat Komisi I tentu lebih cepat lebih baik dengan memperhatikan semua tahapan yang perlu dilalui secara lengkap," ucapnya.

Namun hingga lewat pukul 18.00 WIB, Rabu, November 2021, kata Meutya, Komisi I belum menerima surat penugasan dari Badan Musyawarah DPR untuk segera menindaklanjuti proses pergantian Panglima TNI. "Jadi kami masih menunggu," kata politikus Golkar ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari mengatakan jadwal fit and proper test calon Panglima TNI bergantung pada hasil rapat internal Komisi I pada Kamis ini. Ia mengatakan rapat internal itu juga bakal membahas mekanisme dan proses dalam uji kelayakan dan kepatutan.

"Untuk uji kelayakan, Komisi satu rapat internal dulu tentukan mekanisme. Biasanya mekanismenya verifikasi administrasi, verifikasi faktual, lalu uji kelayakan," kata Kharis secara terpisah.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan fit and proper test calon Panglima TNI akan dimulai Kamis, 4 November 2021. Menurut Puan, uji kelayakan akan berlangsung selama dua hari hingga Jumat mendatang.

"Begitu Surpres diterima hari ini, Badan Musyawarah DPR langsung menggelar rapat dan menjadwalkan fit and proper test calon Panglima TNI besok sampai dengan Jumat," kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 November 2021.

Puan mengatakan, Badan Musyawarah DPR juga memutuskan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI bakal dibawa ke rapat paripurna Dewan pada 8 November 2021.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Setuju Prajurit TNI Berbisnis

3 jam lalu

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat mengunjungi Gudmurah Kodam Jaya Ciangsana, di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, 31 Maret 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Setuju Prajurit TNI Berbisnis

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak setuju dengan usulan prajurit TNI boleh berbisnis. Yang penting tetap wajib apel pagi dan petang.


Roti Aoka dan Okko Diduga Mengandung Pengawet Kosmetik, DPR Minta BPOM Beri Penjelasan Publik

3 jam lalu

Salah satu produk roti Aoka. (Dok. ptindonesiabakeryfamily.com)
Roti Aoka dan Okko Diduga Mengandung Pengawet Kosmetik, DPR Minta BPOM Beri Penjelasan Publik

Anggota DPR Edy Wuryanto mendesak BPOM segera memberi penjelasan publik terkait dugaan penggunaan pengawet kosmetik di roti Okko dan Aoka.


KSP Moeldoko Tolak Prajurit TNI Berbisnis, tapi Minta Publik Tak Khawatir Dwifungsi

5 jam lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat konferensi pers tentang Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
KSP Moeldoko Tolak Prajurit TNI Berbisnis, tapi Minta Publik Tak Khawatir Dwifungsi

Kepala Staf Presiden Moeldoko menyikapi dua isu revisi UU TNI dengan pendekatan berbeda.


OPM Tuduh TNI Salah Tembak Mati 3 Warga Sipil, Komnas HAM Akan Turun Tangan Memeriksa

14 jam lalu

Kendaraan milik TNI-Polri di bakar massa saat kerusuhan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Foto: ANTARA/HO/Dokumentasi
OPM Tuduh TNI Salah Tembak Mati 3 Warga Sipil, Komnas HAM Akan Turun Tangan Memeriksa

OPM menuding TNI telah salah tembak 3 warga sipil di Papua. Kondisi itu memicu aksi kemarahan warga. Komnas HAM bakan turun tangan memeriksa.


Cak Imin Sebut Sudah Teken Izin Rapat Pansus Haji DPR

18 jam lalu

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Dok/vel
Cak Imin Sebut Sudah Teken Izin Rapat Pansus Haji DPR

Cak Imin mengatakan Pansus Haji akan berfokus pada visa yang tidak sesuai dengan undang-undang.


Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air

1 hari lalu

Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya. ANTARA/HO-Humas DPR
Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air

Anggota Pansus Haji, Wisnu Wijaya, mengatakan rapat perdana pansus haji kemungkinan digelar setelah semua jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air.


KSP Moeldoko Tidak Setuju TNI Boleh Berbisnis Lagi

1 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat konferensi pers tentang Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
KSP Moeldoko Tidak Setuju TNI Boleh Berbisnis Lagi

Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko menilai TNI harus profesional.


Kritik Bivitri soal Pencabutan Larangan Tentara Berbisnis di RUU TNI

2 hari lalu

Pakar hukum dan tara negara Bivitri Susanti saat temu ilmiah Universitas memanggil bertema Menegakan Konstitusi Memulihkan Peradaban dan Hak Kewargaan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Maret 2024. Sejumlah Guru Besar dan akademisi dari berbagai peguruan tinggi berkumpul untuk menyuarakan
Kritik Bivitri soal Pencabutan Larangan Tentara Berbisnis di RUU TNI

Bivitri mengkritik soal RUU TNI. Menurut dia, pencabutan larangan bagi TNI untuk berbisnis sama dengan kembali mundur ke zaman sebelum reformasi.


Kapuspen Sebut Pemberian Pangkat Letkol Tituler ke Lenis Kogoya Sudah Lewati Proses di BAIS TNI

2 hari lalu

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya saat ditemui seusai pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di Kemenko Polhukam, 4 September 2017. Tempo/Syafiul Hadi
Kapuspen Sebut Pemberian Pangkat Letkol Tituler ke Lenis Kogoya Sudah Lewati Proses di BAIS TNI

Dia mengungkapkan, pemberian pangkat ke Lenis Kogoya itu sudah melewati sejumlah proses dan penelitian personel di Badan Intelijen Strategis TNI.


DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

2 hari lalu

DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

Jokowi telah menandatangani Kepres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI.