TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan negara, menyusul terjadinya peretasan situs Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Elsam mendorong BSSN untuk melakukan identifikasi potensi resiko keamanan dari serangan siber yang dialami.
“Mendesak BSSN untuk mengambil langkah-langkah yang segera, taktis, dan strategis untuk menjamin tata kelola keamanan siber nasional, termasuk memastikan agar tidak terulangnya insiden serangan siber serupa terhadap infrastruktur informasi kritis nasional,” kata Direktur Eksekutif Elsam, Wahyudi Djafar lewat keterangan tertulis, Selasa, 26 Oktober 2021.
Elsam menilai pemerintah perlu memperkuat kerja sama dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan strategi dan kebijakan, untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber nasional, guna mencapai tujuan keamanan siber yang baik.
Selanjutnya Elsam meminta pemerintah serius melakukan evaluasi dan harmonisasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan. Tak hanya itu, pemerintah juga harus menyiapkan legislasi baru keamanan siber yang dibutuhkan dalam rangka memperkuat strategi keamanan siber nasional.
Djafar mengatakan sampai hari ini Indonesia belum memiliki rencana strategis keamanan siber yang jelas untuk melindungi infrastruktur informasi kritis nasional dari berbagai bentuk serangan siber. Serangan siber bukan hanya berpotensi merusak sistem jaringan dan perangkat telekomunikasi dan informasi namun juga mengancam integritas dan keamanan informasi dan data pribadi warga negara.
“Rentetan serangan terhadap sistem elektronik pemerintah, khususnya BSSN, berpotensi pada semakin turunnya tingkat kepercayaan publik, terhadap keseriusan pemerintah dalam melindungi keamanan sistem informasi nasional,” kata dia.
Baca juga: Situsnya Diretas, BSSN Bakal Lakukan Evaluasi Internal
