Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KKP: Rencana Aksi Regional 2.0 Langkah Besar Pembaruan CTI-CFF

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Sekretariat Komite Nasional Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) Indonesia (Setkonas CTI-CFF Indonesia) bersama lima negara anggota CTI-CFF lainnya, telah merampungkan rancangan Rencana Aksi Regional (Regional Plan of Action/RPOA) 2.0.

Rancangan itu diselesaikan melalui rangkaian pembahasan In-Situ Virtual Meeting Participation (VMP) melalui fasilitasi Sekretariat Regional CTI CFF pada 13-15 September dan 22-23 September 2021 lalu. 

In-Situ VMP RPOA 2.0 yang difasilitasi Sekretariat Regional CTI-CFF dihadiri enam negara anggota CTI-CFF (CT6) yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, dan Timor-Leste dapat menuntaskan dokumen rancangan RPOA 2.0. Hasil pembahasan tersebut tertuang dalam Chair Summary yang disepakati oleh CT6.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Hendra Yusran Siry selaku Ketua Delegasi Indonesia mengharapkan RPOA 2.0 dapat sejalan dan sesuai dengan visi dan misi CTI-CFF. 

“RPOA 2.0 merupakan dokumen pembaruan dari dokumen RPOA CTI-CFF yang telah dinantikan sejak lama dan ini akan segera disahkan pada The 8th Ministerial Meeting pada Desember 2021 mendatang sebagai dasar pelaksanaan rencana aksi regional CTI-CFF ke depan,” ujar Hendra.

Lebih lanjut Hendra menerangkan RPOA 2.0 memberikan gambaran tentang arah strategis, sasaran dan tujuan CTI-CFF untuk 10 tahun ke depan dan menguraikan prioritas utama kegiatan regional CTI-CFF untuk memenuhi kebutuhan negara anggota secara efisien dan optimal.

Selain itu, RPOA 2.0 juga menyatakan peran penting CTI-CFF untuk memastikan pengelolaan berkelanjutan di wilayah laut dan pesisir Segitiga Terumbu Karang melalui perlindungan keanekaragaman hayati laut dan perikanan untuk ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Setelah disahkan, RPOA 2.0 ini selanjutnya akan diturunkan ke dalam dokumen Rencana Aksi Nasional (National Plan of Action/NPOA) yang baru sebagai panduan bagi Indonesia dalam implementasi rencana aksi CTI-CFF di tingkat nasional,” katanya. 

Ms Nilda Baling dari Filipina yang mewakili Chair MEWG CTI-CFF dan menutup pembahasan RPOA 2.0 tersebut memberikan apresiasi kepada seluruh delegasi CT6 yang bersama-sama menuntaskan dokumen tersebut di tengah kondisi pandemi Covid-19. Sekretariat Regional CTI-CFF bersama CT6 juga akan membahas dan menyepakati beberapa dokumen lain yaitu Financial, Communication and Implementation Strategies, yang akan berlangsung virtual pada Oktober 2021. 

Selain KKP, anggota Delegasi Indonesia lainnya yang turut hadir dalam rangkaian pertemuan RPOA 2.0 adalah Direktorat Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri selaku Focal Point Financial Resource Working Group (FRWG) dan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP selaku Focal Point Monitoring and Evaluation Working Group (MEWG).

Laut memberi banyak manfaat dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Karenanya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggomo menekankan pentingnya menciptakan laut yang sehat, aman, tangguh, dan produktif bagi kesejahteraan bangsa.

Yakni dengan memperkuat diplomasi maritim, kerja sama dengan berbagai negara dan mengembangkan strategi pembangunan ekonomi biru (blue economy) yang menitikberatkan pada pertimbangan ekologi dan ekonomi pada aktivitas yang menetap di ruang laut. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KKP Tangani Paus Terdampar di Gorontalo

4 hari lalu

KKP Tangani Paus Terdampar di Gorontalo

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Wilayah Kerja (Wilker) Gorontalo, tangani paus terdampar.


KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

10 hari lalu

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setera 30 persen luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045.


KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

11 hari lalu

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan Benih Bening Lobster (BBL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola lobster.


Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

12 hari lalu

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.


KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

26 hari lalu

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Dua unit di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.


KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

29 hari lalu

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengatur sistem kuota untuk aktivitas pariwisata alam perairan di dalam Kawasan Konservasi Nasional.


KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

35 hari lalu

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus mendorong tercapainya target 30 persen perluasan kawasan konservasi di tahun 2045.


Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

37 hari lalu

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus berupaya melakukan kegiatan pencegahan korupsi.


KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

37 hari lalu

KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sedang melakukan penyesuaian harga patokan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan dibatasi pemanfaatannya.


KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

40 hari lalu

KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat langkah pencegahan peredaran narkoba melalui pulau kecil perbatasan.