Mereka mengeluhkan sikap pemerintah kabupaten yang tidak merespons keberadaan mereka. Akibatnya banyak program yang tidak berjalan, karena tidak ada koordinasi. ”Kabupaten melihat program ini milik provinsi, sehingga tidak terlalu ditanggapi secara serius.” kata juru bicara ke-37 sarjana, Simermen di hadapan gubernur.
Koordinasi antara dinas kabupaten dan provinsi yang membuat program ini juga dinilai kurang serasi, sehingga terlihat berjalan sendiri-sendiri. Kendala di lapangan, kata Simermen, adalah masyarakat sulit diajak kerjasama, seperti melakukan gotong royong. “Kami juga meminta agar koordinasi antara provinsi dan kabupaten harus jelas sehingga program-program yang telah disusun bisa berjalan seiring,” ujarnya.
Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang berjanji segera melakukan evaluasi terhadap program ini, agar kedepannya program sarjana membangun desa lebih baik dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
Menurut Teras, dari 1.300 desa di Kalimantan Tengah masih ada 763 desa dan kelurahan atau sekitar 70 persen yang kondisinya masih memprhatinkan. “Karena selama ini saya melihat belum ada kabupaten yang melakukan terobosan untuk mengurangi ketertinggalan pedesaan, terutama dipedalaman,” kata Teras.
KARANA W
: