INFO NASIONAL-- Dihadapan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Jakarta Selatan beserta organisasi otonomnya, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengingatkan September adalah bulan yang memiliki catatan kelam bagi bangsa Indonesia. Karena pada bulan September tahun 1948 dan 1965, Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan gerakan untuk mengubah Pancasila, sebagai dasar dan ideologi yang sah.
"Menengok tragedi-tragedi, itu kita harus mewaspadai kekerasan yang selama ini muncul," kata Hidayat Nur Wahid saat menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Jumat 24 September.
Acara tersebut berlangsung di LPK Perguruan Muhammadiyah Cipulir, Jakarta Selatan. Ikut hadir pada acara tersebut, Ketua PDM Jaksel, Daliman Sofyan, Ketua PCM Kebayoran Lama, Sukhemi, serta Ketua Majelis Dikdasmen Kebayoran Lama Tadjudin Nur.
Upaya PKI mengubah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, kata Hidayat Nur Wahid, tidak boleh dibiarkan begitu saja. "Inilah antara lain yang menyebabkan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR, masih tetap penting untuk dilakukan. Karena masih ada pihak-pihak yang berupaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Padahal, soal Pancasila, kita sudah selesai. Pancasila merupakan kesepakatan dan permufakatan para pendiri bangsa yang harus dipertahankan sampai kapanpun," kata Hidayat alias HNW.
Menurutnya, kesepakatan dan permufakatan tentang Pancasila juga dilakukan oleh Muhammadiyah. Melalui, tokoh-tokoh seperti, KH. Mas Mansyur, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedimejo hingga Roro Sukaptinah. Muhammadiyah berperan aktif menyiapkan Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh Muhammadiyah, itu menjadi bagian dari BPUPK, PPKI hingga Panitia Sembilan yang menghasilkan naskah akhir Pancasila.
Bahkan sosok seperti Roro Sukaptinah sewajarnya mendapat anugerah gelar Pahlawan Nasional karena perannya dalam BPUPK. Roro merupakan Pimpinan Aisyiyah, Ia adalah satu dari dua wanita yang ikut aktif di BPUPK menyiapkan Indonesia merdeka.
Ketua PDM JakselDaliman Sofyan, mengatakan, kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR harus terus berjalan, baik di sekolah, masyarakat bahkan secara institusional, MPR wajib untuk melakukan sosialisasi. Karena sampai hari ini masih ada sebagian masyarakat yang ingin menyelenggarakan negara tersendiri.
"Contohnya OPM. Papua oleh oknum masyarakatnya masih kekeuh menyelenggarakan negara sendiri, artinya tidak mengakui NKRI. Inilah yang harus diantisipasi oleh negara. Kalau kita lemah negara lemah, itu bisa mengoyak negara yang kita cintai," ujarnya.
Menurut Daliman Sofyan, generasi muda perlu mendapatkan porsi lebih dalam kegiatan sosialisasi. Ini penting untuk memperkuat pemahaman generasi muda tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena generasi muda adalah penerima estafet kepemimpinan bangsa.(*)
