DPR Ingin Bubarkan Komisi ASN, Moeldoko: Masih Butuh untuk Cari Bibit Unggul

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pegawai Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta menyelesaikan pekerjaannya di kantor Balai kota Jakarta, Rabu, 10 Februari 2021. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara resmi melarang seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bepergian keluar kota saat libur Imlek, guna mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    Pegawai Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta menyelesaikan pekerjaannya di kantor Balai kota Jakarta, Rabu, 10 Februari 2021. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara resmi melarang seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bepergian keluar kota saat libur Imlek, guna mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) masih sangat dibutuhkan. Sebab, KASN berfungsi mengawasi ASN dan menyaring bibit unggul. 

    “Menurut saya yang menjaga marwah sistem merit ya KASN dan lembaga ini dibutuhkan untuk mencari manusia-manusia unggul,” kata Moeldoko dalam keterangannya, Selasa, 22 September 2021.

    Di tengah isu rencana pembubaran KASN, Moeldoko pun mendorong lembaga tersebut untuk menggaungkan pentingnya peranan mereka dalam fungsi pengawasan, salah satunya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.

    Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan lembaga nonstruktural independen merupakan bagian cita-cita reformasi birokrasi. Sehingga, penghapusan KASN adalah suatu bentuk kemunduran.

    “Fungsinya ingin dipertahankan, namun kelembagaannya tidak. Ini berarti ada sikap tidak tegas. Padahal kami komitmen untuk membangun kualitas SDM terutama di lingkungan ASN,” kata Agus.

    Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya telah mengajukan rencana pembubaran KASN melalui Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). DPR mengusulkan agar fungsi dan kewenangan KASN diserahkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

    Isu penghapusan KASN dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sudah bergulir sejak 2016 atau 2 tahun sejak KASN didirikan. Keberadaan KASN selama ini dianggap mempergemuk alur birokrasi dalam pengawasan ASN dan dikhawatirkan ada lempar kewenangan antara KASN dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Baca juga: Menteri Tjahjo Bilang Pengadaan ASN 2022 Hanya untuk PPPK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia Peringkat Pertama Covid-19 Recovery Index Asia Tenggara: Begini Kondis

    Indonesia berada di peringkat pertama di Asia Tenggara dalam Covid-19 Recovery Index yang dirilis media Jepang. Ada hal yang masih jadi perhatian.