Setara Kritik Gubernur yang Libatkan MUI Tangani Kekerasan Ahmadiyah Sintang

ilustrasi mesjid
ilustrasi mesjid

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Setara Institute Halili Hasan mengkritik isi surat edaran Gubernur Kalimantan Barat yang melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam penanganan kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Sintang.

Dalam surat edaran nomor 450/3278/BKBP-D1, meminta MUI dan penyuluh agama untuk mengelola rumah ibadah, serta pemerintah daerah bersama MUI dan tim Pakem menangani pelanggaran keputusan bersama.

“Edaran tersebut problematik, sebab salah dalam memposisikan MUI dalam peristiwa kekerasan atas JAI Sintang,” kata Halili dalam keterangannya, Ahad, 19 September 2021.

Halili menjelaskan, berdasarkan anggaran dasar MUI, lembaga tersebut bukan institusi negara dan kedudukannya setara dengan organisasi masyarakat lainnya, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Karena itu, MUI tidak dapat menangani pelanggaran keputusan bersama dan tidak dapat pula mewakili suara umat Islam yang beragam terkait pengelolaan masjid JAI.

Halili juga mengkritik penugasan tim pengawas aliran kepercayaan masyarakat (Pakem) untuk mengawasi JAI yang ditujukan untuk menjaga kerukunan. Menurut dia, hal tersebut hanya akan mewujudkan kerukunan semu yang dipaksakan dan berpotensi menjadi konflik apabila disulut dengan pemantik tertentu, seperti politik identitas dalam dinamika politik lokal.

“Maka, kerukunan semu ini tidak akan bisa menjamin persatuan nasional sebagaimana diharapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat dalam surat edaran tersebut,” ujarnya.

Kerukunan yang berkelanjutan, kata Halili, harus lahir dari kesadaran masyarakat. Sehingga, untuk mewujudkan kerukunan yang berkelanjutan, pemerintah perlu melibatkan JAI dan elemen-elemen masyarakat dalam dialog, bukan dengan koersi maupun keputusan sepihak.

Mengenai kelembagaan Pakem, Setara Institute mendesak Jaksa Agung untuk mencabut Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.

Artinya, Halili menuturkan Kejaksaan Agung mesti membubarkan Pakem dari pusat hingga daerah. Sebab, Pakem tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan HAM, karena memberikan kewenangan kepada negara untuk merestriksi hak warga untuk memeluk agama dan berkeyakinan sesuai dengan hati nurani.

“Selain itu, kelembagaan Pakem bertentangan dengan semangat kebhinekaan yang mestinya memberikan ruang kepada seluruh latar belakang anak bangsa, termasuk agama dan kepercayaan, untuk memperkaya keragaman Indonesia,” ucapnya soal kekerasan terhadap Ahmadiyah.

Baca juga: Agar Tak Ada Penyerangan Terhadap Ahmadiyah, Kemenag Sosialisasikan SKB 3 Menteri








Warga Puncak Gerebek Warung Bakso Buka Siang Hari Saat Ramadan, MUI Kabupaten Bogor Singgung SKB

1 hari lalu

Petugas gabungan saat menertibkan rumah makan yang menyediakan untuk makan di tempat di Cisarua, Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa 26 Mei 2020. Penertiban tersebut untuk mengurangi kerumunan warga serta wisatawan, dan sabagai upaya pemutusan mata rantai COVID-19 di masa Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kawasan wisata Puncak Bogor. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Warga Puncak Gerebek Warung Bakso Buka Siang Hari Saat Ramadan, MUI Kabupaten Bogor Singgung SKB

MUI Kabupaten Bogor menggelar rapat dengan pihak kecamatan untuk menerapkan SKB soal jam buka tempat makan saat bulan Ramadan.


Bawaslu Tengah Dalami Beredarnya Unggahan Pembagian Amplop Bergambar PDIP di Masjid

2 hari lalu

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di acara peluncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, di Jakarta, Jumat, 16 Desember 2022. Foto: Bawaslu RI/Bhakti Satrio
Bawaslu Tengah Dalami Beredarnya Unggahan Pembagian Amplop Bergambar PDIP di Masjid

Bawaslu menyatakan tengah mendalami informasi soal pembagian amplop berlogo PDIP di dalam masjid.


Film Buya Hamka Tayang 20 April 2023, Kisah Pahlawan yang Saat Wafat Ingin Dekat dengan Rakyat

2 hari lalu

Konferensi pers film Buya Hamka yang diperankan Vino Bastian. Foto: Falcon Pictures
Film Buya Hamka Tayang 20 April 2023, Kisah Pahlawan yang Saat Wafat Ingin Dekat dengan Rakyat

Film Buya Hamka mengisahkan perjalanan hidup Haji Abdul Malik Karim (Hamka) saat berdakwah dan mendirikan Majelis Ulama Indonesia.


PBNU-MUI Angkat Bicara soal Arahan Jokowi Larang Buka Bersama bagi Pejabat dan ASN

5 hari lalu

Suasana berbuka puasa bersama di salah satu masjid di Peshawar saat bulan Ramadan di Pakistan, 23 Maret 2023. REUTERS/Fayaz Aziz
PBNU-MUI Angkat Bicara soal Arahan Jokowi Larang Buka Bersama bagi Pejabat dan ASN

PBNU dan MUI ikut bersuara soal arahan jokowi yang melarang pejabat dan ASN gelar buka puasa bersama


Ketua MUI Sarankan Jokowi Cabut Larangan Buka Puasa Bersama karena Bikin Gaduh

5 hari lalu

Ketua Majelis Ulama Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Muhammad Cholil Nafis, memberikan memberikan keterangan pers terkait kasus penangkapan terduga teroris jaringan Jemaah Islamiyah di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Rabu, 17 November 2021.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ketua MUI Sarankan Jokowi Cabut Larangan Buka Puasa Bersama karena Bikin Gaduh

Menurut Cholil, alasan Jokowi melarang buka puasa bersama agar pejabat tidak pamer gaya hidup mewah tidak ada hubungannya dengan buka puasa bersama.


Pembatasan Jam Operasional di Tangsel Selama Ramadan: Tempat Hiburan Malam, Restoran, dan Bioskop

6 hari lalu

Operasi tempat hiburan malam di Kota Tangerang Selatan menjelang Ramadan, Kamis, 9 Maret 2023. Foto: Istimewa
Pembatasan Jam Operasional di Tangsel Selama Ramadan: Tempat Hiburan Malam, Restoran, dan Bioskop

Pemkot Tangsel membatasi jam operasional sejumlah jenis usaha selama bulan Ramadan 1444 Hijriah. Tempat hiburan malam harus tutup total.


Ketua MUI: Ramadhan di Tahun Politik, Kesempatan Meningkatkan Toleransi dan Menghindari Konflik

6 hari lalu

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher (kiri) berjabat tangan dengan Ketua MUI Abdullah Jaidi, disaksikan Menteri Agama Lukman Hakim (tengah), dalam penyampaian Sidang Isbat 1 Ramadan 1440 H di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Ahad, 5 Mei 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua MUI: Ramadhan di Tahun Politik, Kesempatan Meningkatkan Toleransi dan Menghindari Konflik

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Abdullah Jaidi berharap Ramadhan menjadi momen meningkatkan toleransi dan menghindari konflik politik.


Menag Yaqut Bersyukur Pelaksanaan Puasa Ramadan Tahun Ini Serentak

7 hari lalu

Pembacaan Sidang Isbat 1 Ramadan Jatuh pada Kamis, 23 Maret 2023 oleh Kemenag RI di Auditorium HM Rasjidi, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Maret 2023. TEMPO/Tika
Menag Yaqut Bersyukur Pelaksanaan Puasa Ramadan Tahun Ini Serentak

Menag Yaqut Cholil Qoumas merasa bersyukur bahwa momen 1 Ramadan dapat dilaksanakan serentak berbagai kalangan masyarakat Islam di Indonesia.


Tanggapan Kemlu RI atas Penolakan Partisipasi Timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023

13 hari lalu

Logo Piala Dunia U-20 2023.
Tanggapan Kemlu RI atas Penolakan Partisipasi Timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023

Kementerian Luar Negeri menanggapi penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U-20. Jakarta menjamin partisipasi Tel Aviv tak akan ubah sikap soal isu Palestina.


MUI Tangsel Minta Tempat Hiburan Malam, Karaoke dan Panti Pijat Tutup Total Selama Ramadan

14 hari lalu

Operasi tempat hiburan malam di Kota Tangerang Selatan menjelang Ramadan, Kamis, 9 Maret 2023. Foto: Istimewa
MUI Tangsel Minta Tempat Hiburan Malam, Karaoke dan Panti Pijat Tutup Total Selama Ramadan

MUI Tangsel juga meminta tidak ada warga masyarakat yang menggelar sahur on the road, konser musik atau live musik selama Ramadan.