Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setara Kritik Gubernur yang Libatkan MUI Tangani Kekerasan Ahmadiyah Sintang

image-gnews
ilustrasi mesjid
ilustrasi mesjid
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Setara Institute Halili Hasan mengkritik isi surat edaran Gubernur Kalimantan Barat yang melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam penanganan kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Sintang.

Dalam surat edaran nomor 450/3278/BKBP-D1, meminta MUI dan penyuluh agama untuk mengelola rumah ibadah, serta pemerintah daerah bersama MUI dan tim Pakem menangani pelanggaran keputusan bersama.

“Edaran tersebut problematik, sebab salah dalam memposisikan MUI dalam peristiwa kekerasan atas JAI Sintang,” kata Halili dalam keterangannya, Ahad, 19 September 2021.

Halili menjelaskan, berdasarkan anggaran dasar MUI, lembaga tersebut bukan institusi negara dan kedudukannya setara dengan organisasi masyarakat lainnya, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Karena itu, MUI tidak dapat menangani pelanggaran keputusan bersama dan tidak dapat pula mewakili suara umat Islam yang beragam terkait pengelolaan masjid JAI.

Halili juga mengkritik penugasan tim pengawas aliran kepercayaan masyarakat (Pakem) untuk mengawasi JAI yang ditujukan untuk menjaga kerukunan. Menurut dia, hal tersebut hanya akan mewujudkan kerukunan semu yang dipaksakan dan berpotensi menjadi konflik apabila disulut dengan pemantik tertentu, seperti politik identitas dalam dinamika politik lokal.

“Maka, kerukunan semu ini tidak akan bisa menjamin persatuan nasional sebagaimana diharapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat dalam surat edaran tersebut,” ujarnya.

Kerukunan yang berkelanjutan, kata Halili, harus lahir dari kesadaran masyarakat. Sehingga, untuk mewujudkan kerukunan yang berkelanjutan, pemerintah perlu melibatkan JAI dan elemen-elemen masyarakat dalam dialog, bukan dengan koersi maupun keputusan sepihak.

Mengenai kelembagaan Pakem, Setara Institute mendesak Jaksa Agung untuk mencabut Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.

Artinya, Halili menuturkan Kejaksaan Agung mesti membubarkan Pakem dari pusat hingga daerah. Sebab, Pakem tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan HAM, karena memberikan kewenangan kepada negara untuk merestriksi hak warga untuk memeluk agama dan berkeyakinan sesuai dengan hati nurani.

“Selain itu, kelembagaan Pakem bertentangan dengan semangat kebhinekaan yang mestinya memberikan ruang kepada seluruh latar belakang anak bangsa, termasuk agama dan kepercayaan, untuk memperkaya keragaman Indonesia,” ucapnya soal kekerasan terhadap Ahmadiyah.

Baca juga: Agar Tak Ada Penyerangan Terhadap Ahmadiyah, Kemenag Sosialisasikan SKB 3 Menteri

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ramai Boikot Produk Diduga Terafiliasi Israel, Bos Apindo Sebut Dampaknya ke Penjualan hingga Risiko PHK

18 jam lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani (tengah) bersama anggota Apindo lainnya dalam konferensi pers Indonesia Digital Summit 2023 di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 November 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Ramai Boikot Produk Diduga Terafiliasi Israel, Bos Apindo Sebut Dampaknya ke Penjualan hingga Risiko PHK

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani buka suara mengenai ramai boikot produk Israel.


Zulhas Sebut Pemerintah Tidak Boikot Produk Manapun yang Terafiliasi Israel

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (15 Maret 2023).
Zulhas Sebut Pemerintah Tidak Boikot Produk Manapun yang Terafiliasi Israel

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas merespons soal aksi boikot produk yang terafiliasi Israel untuk mendukung Palestina. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memboikot produk manapun.


Gelar Aksi Damai Depok Bersama Palestina, MUI Targetkan 150 Ribu Orang Berkumpul

4 hari lalu

Press conference persiapan Aksi Damai Depok Bersama Palestina di ruang rapat lantai 2 MUI Kota Depok, Jalan Nusantara Raya, Kelurahan Depokjaya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Jumat, 24 November 2023.TEMPO/Ricky Juliansyah
Gelar Aksi Damai Depok Bersama Palestina, MUI Targetkan 150 Ribu Orang Berkumpul

MUI menggelar acara Aksi Damai Depok Bersama Palestina di Kota Depok. 150 ribu orang ditargetkan hadir.


Dosen HI Unair Setuju Boikot Terhadap Israel, Tapi Ingatkan Bagai Pisau Bermata Dua

4 hari lalu

Probo Darono Yakti, M.Hub.Int. dosen Hubungan Internasional Unair. Foto dok. Pribadi
Dosen HI Unair Setuju Boikot Terhadap Israel, Tapi Ingatkan Bagai Pisau Bermata Dua

Dosen HI Unair Probo Darono setuju adanya boikut terhadap produk terafiliasi Israel, namun ia pun mengingatkan langkah ini bagai pisau bermata dua.


RS Indonesia di Gaza Diserang Habis-habisan, MUI Sebut Israel Buta dan Tuli

7 hari lalu

Warga Palestina yang terluka dalam serangan Israel terbaring di lantai saat mereka dibantu di rumah sakit Indonesia setelah rumah sakit Al Shifa tidak berfungsi di tengah serangan darat Israel, di utara Jalur Gaza 16 November 2023. REUTERS/Fadi Alwhidi
RS Indonesia di Gaza Diserang Habis-habisan, MUI Sebut Israel Buta dan Tuli

MUI menyatakan penyerangan RS Indonesia oleh Israel tak bisa diterima dengan alasan apa pun.


Gus Yahya Soal Boikot Produk Israel: Penting, Tapi Tidak Cukup

7 hari lalu

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf  (tengah) bersama panitia forum ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference menggelar jumpa pers pada Rabu, 2 agustus 2023. TEMPO.CO/Daniel A. Fajri
Gus Yahya Soal Boikot Produk Israel: Penting, Tapi Tidak Cukup

Gus Yahya beranggapan gerakan boikot produk Israel penting, tetapi tidak cukup.


MUI Pastikan Tidak Ada Kampanye Pilpres 2024 dalam Aksi Bekasi Bela Palestina Hari Ini

10 hari lalu

Ribuan warga mengikuti aksi bela Palestina di kawasan  Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Jl. Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat, Minggu, 12 November 2023. Aksi dilakukan sebagai bentuk solidaritas untuk rakyat Palestina terhadap serangan dari Israel. ANTARA FOTO/Paramayuda
MUI Pastikan Tidak Ada Kampanye Pilpres 2024 dalam Aksi Bekasi Bela Palestina Hari Ini

MUI memastikan tidak ada kampanye Pilpres 2024 dalam aksi Bekasi Bela Palestina hari ini.


MUI Salurkan Donasi untuk Palestina Senilai Rp 23 Miliar Melalui Baznas

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Ketua Baznas Noor Achmad saat penyerahan zakat ke Badan Amil Zakat Nasional  (Baznas) di Istana Negara, Jakarta, Selasa 28 Maret 2023. Presiden mengimbau kepada pejabat negara untuk menunaikan kewajiban zakat melalui Baznas dan disalurkan tepat sasaran agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diberikan keberkahan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
MUI Salurkan Donasi untuk Palestina Senilai Rp 23 Miliar Melalui Baznas

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyalurkan donasi dana kemanusiaan untuk rakyat Palestina senilai Rp 23 miliar melalui (Baznas).


Respons Coca-Cola soal Seruan Boikot Usai Dituding Dukung Israel

14 hari lalu

Coca Cola
Respons Coca-Cola soal Seruan Boikot Usai Dituding Dukung Israel

Manajemen Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Indonesia angkat bicara merespons seruan boikot produk yang berafiliasi ataupun mendukung Israel.


Rektor Kampus Ini Dukung Fatwa MUI Boikot Produk Israel, Ajak Warga Kampus Patuh

15 hari lalu

Gerai Starbucks di Jakarta, Minggu, 12 November 2023. Di samping itu, MUI baru saja mengeluarkan fatwa haram untuk sejumlah produk dari perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rektor Kampus Ini Dukung Fatwa MUI Boikot Produk Israel, Ajak Warga Kampus Patuh

Rektor ini meminta sivitas akademika untuk tak lagi menggunakan produk Israel dan negara pendukungnya.