Cerita Anggota Ombudsman RI dapat Tekanan Selama Tangani TWK KPK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Firli Bahuri (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua  Nurul Ghufron (kiri), Wakil Ketua Alexander Marwata (kedua kanan) dan Sekjen Cahya Harefa (kanan)  memberikan keterangan terkait pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 September 2021. KPK melantik 18 pegawainya yang telah lulus diklat bela negara sebagai ASN dan resmi memberhentikan dengan hormat 50 pegawai yang tidak lolos TWK mulai 30 September 2021. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Ketua KPK Firli Bahuri (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua Nurul Ghufron (kiri), Wakil Ketua Alexander Marwata (kedua kanan) dan Sekjen Cahya Harefa (kanan) memberikan keterangan terkait pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 September 2021. KPK melantik 18 pegawainya yang telah lulus diklat bela negara sebagai ASN dan resmi memberhentikan dengan hormat 50 pegawai yang tidak lolos TWK mulai 30 September 2021. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menceritakan beberapa pihak berupaya mengintervensi selama menangani masalah tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia mengatakan intervensi itu mulai dari sekedar pendekatan, hingga bentuk-bentuk tekanan.

    “Dari hal yang paling sederhana melakukan pendekatan, sampai pada sesuatu yang bersifat tekanan dan sebagainya,” kata Robert dalam diskusi daring ICW, Ahad, 19 September 2021.

    Robert tidak menjelaskan detail pihak yang mencoba mendekatinya atau menekannya. Namun, dia mengenal orang tersebut. “Yang melakukan ya orang-orang sekitar kita juga, yang kami semua bisa petakan secara sangat jelas,” tuturnya.

    Menurut Robert, adanya tekanan itu menyadarkannya bahwa isu TWK bukan hanya sekedar masalah kepegawaian. Namun, juga menyangkut pihak-pihak dengan pengaruh politik yang besar. “Isu ini jadi sangat tinggi profil politiknya,” kata dia.

    Dia mengatakan sejak awal Ombudsman RI mengambil perspektif bahwa permasalahan TWK bukan sekedar mengenai KPK. Tetapi mengani simbol harapan publik tentang lembaga pemberantasan korupsi yang bisa mengawasi segelintir orang berkuasa.

    “Isu TWK bukan sekedar masalah administrasi kepegawaian, ini adalah isu penting yang perlu dilihat dalam konteks masa depan negara terkait dengan praktik ekonomi politik dan perbaikan tata kelola,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia Peringkat Pertama Covid-19 Recovery Index Asia Tenggara: Begini Kondis

    Indonesia berada di peringkat pertama di Asia Tenggara dalam Covid-19 Recovery Index yang dirilis media Jepang. Ada hal yang masih jadi perhatian.