Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Candaan Politikus Gerindra - Demokrat ke Masinton agar Tolak Presiden 3 Periode

image-gnews
Anggota DPR RI dan Anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu tiba di Lapas Sukamiskin, Bandung, 6 Juli 2017. Pertemuan tertutup ini untuk melakukan dengar pendapat dengan koruptor yang di bui di Sukamiskin. TEMPO/Prima Mulia
Anggota DPR RI dan Anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu tiba di Lapas Sukamiskin, Bandung, 6 Juli 2017. Pertemuan tertutup ini untuk melakukan dengar pendapat dengan koruptor yang di bui di Sukamiskin. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah narasumber mencandai politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu ihwal perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden 3 periode saat menjadi pembicara dalam diskusi virtual hari ini, Sabtu, 18 September 2021.

Mereka ramai-ramai berpesan agar Masinton menolak perpanjangan masa jabatan presiden maupun perubahan masa jabatan presiden 3 periode.

Awalnya, pakar komunikasi politik Lely Arrianie mengatakan ingin menitip pesan kepada Masinton. Politikus Partai Gerindra Ferry Juliantono lantas berceletuk ingin menyampaikan pesan pula.

"Saya juga titip tuh, jangan, soal tiga periode Masinton," ujarnya seraya terkekeh.

Ucapan Ferry disambut tawa dari narasumber lain. Lely Arrianie lalu menyampaikan pesannya untuk Masinton.

"Kinerja hendaknya berdasarkan aspirasi, bukan berdasarkan koalisi dan ambisi, itu aja," kata Lely.

Politikus Partai Demokrat Imelda Sari tak mau ketinggalan. "Nah Masinton denger, bukan berdasarkan tiga periode, oke," kata Imelda, lagi-lagi diikuti tawa yang lain.

"Tiga periode noooo," kata Masinton menjawab.

"Jadi gini, tiga periode no tapi perpanjangan oke, jangan," kata Ferry Juliantono lagi.

"Bukan perpanjangan kali, ada yang ramai-ramai itu apa katanya lagi, obrolan di bawah meja itu, di belakang layar itu obrolan-obrolan penundaan pemilu, bukan perpanjangan. Tapi kan itu masih obrolan," kata Masinton.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Penundaan pemilu," kata Ferry Juliantono.

"Tiga tahun nundanya," kata Erik Satrya Wardhana, anggota DPR periode 2009-2014 yang juga hadir dalam diskusi.

"Saya yakin enggak tiga periode, saya yakin enggak," kata Lely Arrianie.

Isu penundaan Pemilu 2024 mencuat seiring agenda amandemen UUD 1945 yang bergulir di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Awalnya, isu yang berkembang adalah perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode.

Belakangan, mencuat juga isu adanya gagasan memperpanjang masa jabatan presiden-wakil presiden selama tiga tahun, yang bisa berimplikasi pada penundaan Pemilu 2024. Pada Juni lalu, Majalah Tempo sempat menurunkan laporan ihwal adanya dugaan manuver dari orang-orang di lingkaran Istana yang mendorong agenda tersebut.

Adapun PDI Perjuangan, partai Masinton, telah menyatakan menolak perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya taat konstitusi. "Tidak ada gagasan dari PDI Perjuangan tentang jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 18 September 2021.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca: Bamsoet: Amandemen UUD 1945 Tidak Ubah Masa Jabatan Presiden

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tunggu PDIP, PKB Enggan Maju Lebih Dulu Gulirkan Hak Angket Pemilu

3 jam lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tunggu PDIP, PKB Enggan Maju Lebih Dulu Gulirkan Hak Angket Pemilu

PKB menyatakan pengguliran hak angket di DPR perlu dilakukan bersama-sama.


Tepis Anggapan Gamang Ihwal Hak Angket, PDIP: Ini Tanggung Jawab Semua

4 jam lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tepis Anggapan Gamang Ihwal Hak Angket, PDIP: Ini Tanggung Jawab Semua

PDIP menepis tudingan gamang ihwal hak angket. NasDem, PKS dan PKB nyataka maju tanpa PDIP


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

7 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

9 jam lalu

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto saat memberikan penjelasan tentang persiapan kampanye akbar Pasangan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Dalam keteranganya, Hasto menyinggung pertemuan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo karena gagalnya panen dalam program food estate Kemenhan itu lah yang membuat Presiden Jokowi makan bakso bersama. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

Sekjen PDIP mengatakan kecurangan Pemilu 2024 dilakukan secara terstruktur mulai dari hulu ke hilir.


Usai Datangi KPU, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor DPC soal 2 Caleg Diisukan Tak Akan Dilantik

19 jam lalu

Massa dari PDIP di Kabupaten Sukoharjo mendatangi kantor DPC PDIP setempat untuk mempertanyakan nasib dua caleg PDIP yang dikabarkan tidak dilantik, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Usai Datangi KPU, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor DPC soal 2 Caleg Diisukan Tak Akan Dilantik

Seribuan kader PDIP di Sukoharjo, menggeruduk kantor DPC PDIP setelah sebelumnya mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin, 18 Maret 2024.


Dua Caleg Dikabarkan Tak Akan Dilantik, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor KPU

20 jam lalu

Massa dari PDIP di Kabupaten Sukoharjo mendatangi kantor KPU Sukoharjo untuk mempertanyakan nasib dua caleg PDIP yang dikabarkan tidak akan dilantik menjadi anggota DPRD setempat, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Dua Caleg Dikabarkan Tak Akan Dilantik, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor KPU

Seribuan kader PDIP mendatangi Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo. Mereka berunjuk rasa menuntut keadilan bagi dua caleg PDIP yang menurut kabar tidak akan dilantik.


Hasto PDIP Sebut Pemilu 2024 Perpaduan Sempurna dari Kecurangan Pemilu 1971 dan 2009

21 jam lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan usai menghadiri pertemuan dengan koalisi pasangan Ganjar-Mahfud di High End, Menteng, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Pertemuan tersebut membahas tentang Pemilu 2024 seperti persoalan dugaan kecurangan dan akan menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hasto PDIP Sebut Pemilu 2024 Perpaduan Sempurna dari Kecurangan Pemilu 1971 dan 2009

Sekjen PDIP sebut Pemilu 2024 merupakan perpaduan sempurna dari seluruh kecurangan yang terjadi dalam Pemilu era Orde Baru dan era SBY.


Politikus PDIP Bantah Hakim MK Saldi Isra Terafiliasi Partainya

22 jam lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Politikus PDIP Bantah Hakim MK Saldi Isra Terafiliasi Partainya

Sejumlah Politikus PDIP membantah tudingan bahwa Hakim MK Saldi Isra terafiliasi dengan partainya.


Penggusuran Warga di Sekitar IKN, Politikus PDIP: Jangan Sekali-kali Menindas, Menyepelekan..

1 hari lalu

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Penggusuran Warga di Sekitar IKN, Politikus PDIP: Jangan Sekali-kali Menindas, Menyepelekan..

Sejumlah anggota DPR mempertanyakan penggusuran warga di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur ke Kepala Otorita IKN Bambang Susanto.


Saling Tunggu Penggerak Hak Angket Pemilu

1 hari lalu

Saling Tunggu Penggerak Hak Angket Pemilu

Sejumlah pengamat politik ragu hak angket Pemilu 2024 berjalan mulus. Kubu Koalisi Perubahan mulai resah terhadap sikap PDIP...