TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepada para kepala daerah dan wakilnya agar bekerja dengan rukun serta bersinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Tito mengatakan masih banyak menemukan konflik antara kepala daerah dengan wakilnya. Bahkan tak jarang kedua pihak saling menyerang lewat pernyataan-pernyataan berkonotasi negatif di media massa.
“Sumber disharmoni atau konflik yang terjadi pada pada pengampu jabatan di (suatu) daerah tersebut biasanya berpangkal dari dua hal, yaitu soal kewenangan dan masalah keuangan”, ujar Tito saat acara Pembekalan Kepala Daerah, Senin, 13 September 2021.
Menurutnya, kasus konflik antarpimpinan ini dapat membuat organisasi pemerintah daerah menjadi tidak sehat serta dipenuhi oleh banyak permasalahan, baik internal maupun eksternal.
Padahal, lanjut Tito, dalam undang-undang sudah jelas tertulis bahwa kewenangan memimpin pemerintahan daerah adalah sepenuhnya hak kepala daerah. Wakil kepala daerah harus paham bahwa kedudukannya adalah membantu kepala daerah agar tercapai urusan pemerintahan daerah.
Oleh sebab itu, Tito mengajak agar para pemimpin kepala daerah benar-benar mengingat dan mengaplikasikan substansi UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam aturan itu seluruh kewenangan, tanggung-jawab dan pola hubungan pusat dan daerah secara lengkap dan jelas sudah diatur.
Dalam acara pembekalan yang dihadiri 183 bupati/wali kota beserta para wakilnya, mantan Kapolri ini menekankan salah satu poin penting soal perlunya hubungan yang harus dijaga.
“Kepala daerah dan wakilnya harus sama-sama menjaga hubungan yang baik dan perlu menjaga dan meluruskan niat bersama untuk mengabdi pada masyarakat. Ajakan saya ini terkesan klise, namun sejatinya itulah yang harus dikerjakan pemimpin yaitu mengabdi kepada rakyat”, tutur Mendagri Tito Karnavian.
Baca juga: Menteri Tito Karnavian Bilang Anggaran Papua Terbesar Kedelapan di Indonesia
AQSHAL RAIHAN | Magang
