TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan sikap Presiden Joko Widodo sudah jelas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Hal ini diungkapkan Fadjroel berdasarkan ucapan Jokowi pada 15 Maret 2021 yang menyatakan tidak ada niat memperpanjang masa jabatan lagi dan tak meminta jadi presiden 2 periode.
"Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama," kata Fadjroel dalam keterangannya, Sabtu, 11 September 2021. Ia menegaskan konstitusi menjadi sikap politik Presiden Jokowi untuk menolak wacana presiden 3 periode maupun memperpanjang masa jabatan presiden.
Fadjroel mengatakan Jokowi memahami bahwa amandemen UUD 1945 adalah domain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sikap politik Jokowi, kata Fadjroel, berdasarkan kesetiaan beliau pada konstitusi UUD 1945 dan amanah reformasi 1998.
"Pasal 7 UUD 1945, amandemen pertama, merupakan masterpiece dari gerakan demokrasi dan reformasi 1998 yang harus kita jaga bersama," kata Fadjroel.
Di sana disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Fadjroel menyatakan Jokowi akan setia pada hal ini.
Wacana jabatan presiden 3 periode atau perpanjangan masa jabatan terus mencuat dalam beberapa waktu belakangan. Hal ini seiring dengan wacana MPR untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Meski MPR selalu menolak menyebut perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode dalam wacana amandemen konstitusi namun berbagai kalangan terus menyuarakan kekhawatiran hal itu.
Baca juga: Gugatan Soal TWK Ditolak MA, Pegawai KPK Gantungkan Harapan pada Jokowi
