Gugatan Soal TWK Ditolak MA, Pegawai KPK Gantungkan Harapan pada Jokowi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Februari 2020. OTT Wahyu Setiawan terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan mantan Caleg PDIP Harun Masiku. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Februari 2020. OTT Wahyu Setiawan terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan mantan Caleg PDIP Harun Masiku. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo tinggal menggantungkan harapannya pada Presiden Joko Widodo, usai gugatannya terkait proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara ditolak Mahkamah Agung (MA). Yudi menegaskan, meski gugatannya ditolak, MA menyatakan tindak lanjut hasil tes wawasan kebangsaan merupakan kewenangan pemerintah bukan KPK.

    "Oleh karena itu kami menunggu kebijakan dari Presiden terhadap hasil Assesment TWK pegawai KPK yang saat ini belum diangkat sebagai ASN sesuai dengan perintah Undang-Undang KPK mengenai alih status Pegawai KPK menjadi ASN," kata Yudi, Sabtu, 11 September 2021.

    Yudi mengatakan hingga saat ini mereka hanya bisa menunggu langkah Jokowi untuk turun tangan. Apalagi sebelumnya Jokowi sempat buka suara dengan menyebut bahwa hasil TWK hanya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos tes.

    "Kita masih konsolidasi dulu apakah ada langkah lain yang bisa kita tempuh," kata Yudi.

    Yudi menilai putusan MA sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Putusan MK, yakni secara formal TWK bisa dilakukan KPK. Meski begitu, ia menegaskan proses pelaksanaannya harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

    Namun temuan Komisi Ombudsman menunjukan adanya Maladministrasi. Selain itu Komnas HAM juga menemukan 11 pelanggaran HAM sepanjang proses tersebut. Dalam putusan Hakim MA, Yudi mengatakan tegas dan jelas menyatakan bahwa tindak lanjut dari hasil assesment TWK merupakan kewenangan Pemerintah, dan bukan KPK.

    Baca: Ini Pertimbangan MA Tolak Uji Materiil Pegawai KPK Soal TWK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.