Anggota DPR Dukung Revisi UU Narkotika untuk Kurangi Kapasitas Lapas

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 13 Juli 2020. ANTARA

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 13 Juli 2020. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendukung revisi Undang-undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), khususnya soal aturan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba.

    Ia menilai penjara atau lembaga pemasyarakatan bukan satu-satunya solusi hukuman apalagi bagi pecandu narkoba. Menurut dia, lebih baik para pengguna narkoba menjalani rehabilitasi. "Saya sangat setuju apabila UU Narkotika direvisi," ujar Sahroni, Kamis, 9 September 2021.

    Sahroni mendukung pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, yang mendorong revisi UU Narkotika untuk menyelesaikan persoalan kelebihan kapasitas di Lapas Indonesia.

    Sebelumnya, peristiwa kebakaran terjadi di Lapas Tangerang pada Rabu dini hari, kemarin. Lebih dari 41 narapidana tewas dan sebagian besar merupakan narapidana kasus narkotika.

    Di sisi lain, ada persoalan kelebihan kapasitas Lapas di Indonesia. Di Lapas Tangerang misalnya, kapasitas maksimal untuk menampung warga binaan ialah 600 narapidana. Namun disebutkan kapasitas Lapas Tangerang saat terjadi kebakaran dua kali lipat dari batas maksimal. 

    Lebih lanjut, Sahroni menyatakan sudah lama mendorong agar narapidana pengguna narkoba direhabilitasi bukan dipenjara. Ia menilai langkah revisi UU Narkotika bisa jadi salah satu solusi jangka panjang dalam upaya menekan jumlah narapidana di Lapas yang sudah kelebihan kapasitas saat ini.

    "Pada dasarnya saya setuju, narapidana narkoba sebaiknya direhabilitasi saja, tidak perlu dipenjara. Karena penjara yang penuh tidak hanya terjadi di satu saja, tapi juga banyak penjara di Indonesia," kata dia.

    Politisi Partai NasDem itu menjelaskan persoalan penjara yang kelebihan kapasitas merupakan masalah yang selalu menjadi pembahasan di Komisi III DPR. Ia menegaskan persoalan itu harus segera dicari jalan keluarnya. Salah satunya dengan mendorong revisi UU Narkotika, khususnya soal aturan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba.

    Baca juga: Ada Napi Pakai Ponsel, Kepala Lapas Tangerang: Masih Diselidiki


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.