Maria Ulfah Soebadio, Menteri Perempuan Pertama dan Sarjana Hukum Wanita Nomor 1

Reporter

Maria Ulfah. Wikipedia.org

TEMPO.CO, Jakarta – Satu lagi pahlawan perempuan Indonesia yang ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lahir di Kota Serang, Banten, Maria Ulfah Soebadio telah aktif di kancah pergerakan nasional sejak 1934. Tak hanya itu, Maria juga menjadi sosok Srikandi Indonesia yang progesif-aktif memperjuangkan hak-hak dan ketidakadilan yang dirasakan perempuan Indonesia saat masa penjajahan kolonial.

Lahir pada 18 Agustus 1811 di Kota Serang, Banten, Maria Ulfah Subadio tumbuh dari keluarga kalangan priayi. Melansir laman eprints.uny.ac.id, ayahnya, Raden Mohammad Achmad, merupakan seorang pamong praja di era kolonial Belanda. Semasa tinggal di Den Haag, Belanda pada 1920, Maria Ulfah Subadio mengenyam pendidikan hukum di Fakultas Hukum, Universitas Leiden.

Selama empat tahun menempuh pendidikan, Maria Ulfah dinobatkan sebagai perempuan Indonesia pertama yang mendapat gelar Meester in de Rechten (MR) atau sarjana hukum pada 1933. Itu membuatnya ia perempuan pertama Indonesia yang berhak menyandang gelar MR atau sarjana hukum di depan namanya.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Leiden, Maria memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan mendedikasikan hidupnya untuk pengabdian masyarakat, khususnya perihal memperjuangkan hak-hak perempuan. Pada 1934, Maria Ulfah menjadi seorang pengajar di sekolah Muhammadiyah dan Perguruan Rakyat. Selain itu, Maria aktif dalam memberikan kursus membaca dab menulis bagi ibu-ibu di Salemba Tengah dan Paseban.

Keseriusan Maria memperjuangkan hak-hak perempuan semakin bulat tatkala dirinya ikut dalam Kongres Perempuan Indonesia di Batavia pada 1935. Sebagaimana mengutip laman p2k.um-surabaya.ac.id, dirinya menjadi ketua di bidang Biro Konsultasi yang bertugas mengadvokasi dan mendampingi perempuan yang mengalami kesulitan dalam perkawinan. Dirinya juga berhasil mendorong Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Perkawinan No. (1) 1974 pada 2 Januari 1974.

Maria sempat bekerja di Departemen Kehakiman (shikooku) di masa penjajahan Jepang. Di masa menjelang proklamasi Indonesia, Maria merupakan sosok di balik terbentuknya Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai kesetaraan warga negara di mata hukum. Hal tersebut dirinya lakukan saat Maria Ulfah duduk menjadi anggota BPUPKI.

Maria juga dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Sutan Sjahrir. Dilansir dari laman majalah.tempo.co, Maria sempat ditunjuk beberapa kali oleh Sjahrir untuk mengisi jabatan di pemerintahan Indonesia yang baru merdeka. Misalnya, Maria pernah menjadi seorang perantara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Sekutu, tepatnya di era Perjanjian Linggarjati.

Tak hanya itu, Maria Ulfah juga dipercaya menjadi Menteri Sosial di era Kabinet Sjahrir II dan III ketika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Salah satu terobosannya di saat menjabat menjadi Menteri sosial yakni pencetusannya mengenai hari buruh sedunia melalui Maklumat Kementerian Sosial.

Setelah pensiun, Maria Ulfah Soebadio dipercaya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada 1968. Di samping itu, Maria tetap aktif di kegiatan sosial seperti menjadi pengurus Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (1968-1973), Ketua Yayasan Rukun Isteri (1970), dan Ketua III dari Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

NAOMY A. NUGRAHENI 

Baca: Maria Ulfah Kekasih Abadi Soebadio

 






Anwar Abbas Sebut Hakim Agung Terjerat Korupsi Bisa Timbulkan Malapetaka bagi Negeri

2 hari lalu

Anwar Abbas Sebut Hakim Agung Terjerat Korupsi Bisa Timbulkan Malapetaka bagi Negeri

Anwar Abbas mengatakan hakim agung yang ditangkap tangan KPK kemarin bakal menimbulkan keresahan masyarakat dan malapetaka


Sejatinya Gelar Sir untuk Azyumardi Azra

6 hari lalu

Sejatinya Gelar Sir untuk Azyumardi Azra

Penggelaran Sir seperti untuk Azyumardi Azra telah menjadi bagian dari sistem kerajaan sejak dilembagakan oleh King George V pada 1917.


Bagaimana Konsep Imam Mahdi, Sang Juru Selamat Akhir Zaman dalam Islam?

6 hari lalu

Bagaimana Konsep Imam Mahdi, Sang Juru Selamat Akhir Zaman dalam Islam?

Belum lama ini, warga Riau berinisial WAM, diringkus Polda Riau setelah mengaku sebagai Imam Mahdi. Lalu siapa sebenarnya Imam Mahdi dalam Islam?


Cegah Polarisasi, LHKP Muhammadiyah Dukung Penghapusan Ambang Batas Presiden

7 hari lalu

Cegah Polarisasi, LHKP Muhammadiyah Dukung Penghapusan Ambang Batas Presiden

LHKP Muhammadiyah menyuarakan dukungan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau ambang batas presiden


Azyumardi Azra Meninggal, Lukman Hakim: Ilmuwan Tulen Tak Tergoda Politik Praktis

7 hari lalu

Azyumardi Azra Meninggal, Lukman Hakim: Ilmuwan Tulen Tak Tergoda Politik Praktis

Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan bahwa sosok Azyumardi Azra adalah ilmuwan tulen yang tak tergoda politik praktis.


LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

7 hari lalu

LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

LHKP Muhammadiyah menilai wacana Jokowi jadi cawapres tak sehat untuk demokrasi.


PJ Gubernur Pengganti Anies Baswedan Bisa Pecat Pejabat tanpa Persetujuan Kemendagri

9 hari lalu

PJ Gubernur Pengganti Anies Baswedan Bisa Pecat Pejabat tanpa Persetujuan Kemendagri

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran penjabat kepala daerah termasuk Pj gubernur boleh memberhentikan ASN tanpa persetujuan Kemendagri.


PP Muhammadiyah Temui Jokowi di Istana, Minta Presiden Buka Muktamar di Surakarta

9 hari lalu

PP Muhammadiyah Temui Jokowi di Istana, Minta Presiden Buka Muktamar di Surakarta

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta Presiden Jokowi hadir di pembukaan Muktamar Muhammadiyah pada 19 November 2022.


HNW: Mahasiswa UMJ Harus Hadirkan Islam Berkemajuan

10 hari lalu

HNW: Mahasiswa UMJ Harus Hadirkan Islam Berkemajuan

Peran Muhammadiyah dalam sejarah kemerdekaan patut meresap dalam benak mahasiswa UMJ yang menjadi generasi penerus Muhammadiyah.


Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi?

13 hari lalu

Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi?

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan keimigrasian.