Jokowi Terima Surat Kepercayaan Empat Duta Besar Negara Sahabat

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait penerapan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta,  Minggu, 25 Juli 2021. Youtube/Sekretarian Presiden

    Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait penerapan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 25 Juli 2021. Youtube/Sekretarian Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima surat kepercayaan dari empat duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) dari negara sahabat, yang digelar di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 1 September 2021.

    Keempat duta besar negara sahabat yang diterima oleh Presiden ialah:
    1. Santiago Javier Chávez Pareja, Duta Besar LBBP Republik Ekuador untuk Republik Indonesia;
    2. Nikki Penelope Williams PSM, Duta Besar LBBP Persemakmuran Australia untuk Republik Indonesia;
    3. Pádraig Francis, Duta Besar LBBP Republik Irlandia untuk Republik Indonesia; dan
    4. Houssein Sidi Abdellah DEH, Duta Besar LBBP Republik Islam Mauritania untuk Republik Indonesia.

    Prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara sahabat setelah duta besarnya tiba di Istana Merdeka. Sejumlah protokol kesehatan dijalankan dalam prosesi penyerahan surat kepercayaan tersebut seperti tetap menjaga jarak, mengenakan masker, hingga melakukan interaksi tanpa adanya kontak fisik.

    Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar tersebut di Indonesia. Seluruh duta besar tersebut untuk selanjutnya akan berkedudukan di Indonesia (Jakarta).

    Setelah selesai menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden, para duta besar beserta pendamping masing-masing berpamitan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya turut diperdengarkan pada kesempatan tersebut.

    Dalam upacara itu hadir pula Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tony Harjono, Komandan Paspampres Brigjen TNI Tri Budi Utomo, serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler/KPN Kementerian Luar Negeri, Andy Rachmianto.

    Baca juga: Pakar Sebut Penunjukan Calon Dubes Jadi Alat Bagi-bagi Jabatan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.