Kritik Penerimaan CPNS, Dosen Unsyiah di Aceh Terancam Jalani 3 Bulan Penjara

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pembungkaman kebebasan berpendapat. Shutterstock.com

    Ilustrasi pembungkaman kebebasan berpendapat. Shutterstock.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Saiful Mahdi, terancam masuk penjara atas kasus pencemaran nama baik yang dituduhkan kepadanya. Korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini telah menerima surat panggilan Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk eksekusi putusan.

    "Betul, saya sudah mendapat surat panggilan eksekusi lewat Tim penasihat hukum di YLBHI-LBH Banda Aceh," kata Saiful Mahdi kepada Tempo, Selasa, 31 Agustus 2021.

    Saiful dipanggil menghadap Jaksa Penuntut Umum Fitriani di Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada Kamis mendatang, 2 September 2021. Panggilan ini dilayangkan lewat surat tertanggal 30 Agustus 2021.

    Saiful didakwa dalam kasus pencemaran nama baik karena kritiknya di sebuah grup Whatsapp. Kasus Saiful bermula ketika dia menulis di grup Whatsapp 'Unsyiah Kita' pada Maret 2019 mengkritik hasil penerimaan CPNS di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala pada tahun 2018.

    Dekan Fakultas Teknik Unsyiah, Taufiq Saidi, kemudian melaporkan Saiful ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama berbekal tulisan di grup Whatsapp itu. Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis Saiful Mahdi tiga bulan penjara dan denda Rp 10 juta subsider 1 bulan penjara setelah melalui 18 kali sidang.

    Saiful menempuh upaya banding dan kasasi, tetapi semuanya kandas. Ia pun berencana mengajukan peninjauan kembali dan amnesti. Namun, ia mengakui langkah legal tersebut memerlukan waktu dan proses panjang. Bisa jadi, hasilnya baru diketahui setelah dirinya menjalani tiga bulan hukuman penjara.

    Saat ini, tim penasihat hukum Saiful tengah mengajukan permohonan penundaan putusan kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. "Tim PH sedang meminta penundaan eksekusi kepada Jaksa Agung dengan alasan kemanusiaan dan keadilan," kata Saiful.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.