TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan cerita saat partainya diajak mengikuti rapat koalisi pendukung Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu, 25 Agustus lalu. Zulkifli mengatakan ajakan itu suatu kehormatan bagi PAN.
"PAN diajak rapat partai koalisi pemerintah, tentu itu suatu kehormatan," kata Zulkifli Hasan dalam Rakernas PAN di bilangan Jakarta Selatan, Selasa, 31 Agustus 2021.
Zulkifli bercerita, ia menerima telepon dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung enam hari sebelum pertemuan itu. Namun ia tak mengetahui bakal ada pertemuan besar koalisi.
Selasa malam atau sehari sebelum pertemuan, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menghubungi Zulkifli. Kepada Zulkifli, Eddy mengatakan pertemuan itu bersama partai-partai lain anggota koalisi pemerintah.
"Saya sudah mau tidur, Eddy Soeparno Sekjen PAN telepon, "Tum (Ketum), kita diundang ini ketua-ketua partai koalisi dan sekum hadir," kata Zulkifli menceritakan ucapan Eddy.
Dalam pertemuan itu, Zulkifli melanjutkan, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa permasalahan bangsa. Di antaranya mengenai pandemi Covid-19, perekonomian, serta hubungan pusat dan daerah.
"Ada beberapa bicara "wah kita kalau gini terus, ribut, susah, lamban, bupati enggak ikut guburnur, gubernur enggak ikut (presiden), macem-macemah ya"," kata Zulkifli.
Hubungan antarlembaga tinggi pun turut menjadi perbincangan. Menurut Zulkifli, ada yang menyinggung ihwal bagaimana lembaga-lembaga tinggi merasa lebih punya kekuasaan dibanding yang lainnya.
"KY merasa lembaga paling tinggi paling kuat, MA enggak. MA merasa paling kuasa, MK enggak. MK katanya yang paling kuasa. DPR paling kuasa. Semua merasa paling kuasa," kata Zulkifli.
Dia melanjutkan, ada pula yang menyebut bahwa Indonesia cocok menggunakan demokrasi terpimpin. Zulkifli mengaku ia sendiri menyitir bunyi sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Menurut Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini, jika hendak memakai istilah, Indonesia semestinya menganut demokrasi yang dimusyawarahkan, bukan demokrasi terpimpin.
"Kalau mau kita ini memang demokrasi yang musyawarah, demokrasi dimusyawarahkan, dipimpin oleh orang yang punya hikmah. Nah hikmah itu ilmunya cukup, imannya kuat. Sehingga punya wisdom, punya kebijaksanaan," ucapnya.
Zulkifli mengatakan PAN merasa terhormat diminta menyampaikan pikiran-pikiran dalam pertemuan itu. Dia mengaku ingin menyampaikan banyak hal, tetapi menahan diri karena masih baru di dalam koalisi.
"Karena baru pertama kali kemarin diundang, ya saya bicaranya enggak banyak, walaupun di kepala saya banyak sekali yang ingin saya sampaikan," kata dia.
Menurut Zulkifli, para tetamu menyampaikan pandangan mereka kepada Presiden Jokowi. Persamuhan kemudian ditutup dengan menyantap bakso yang disajikan Istana.
"Makan bakso, udah selesai, udah pulang. Tapi apa pun itu saya diundang, tentu kehormatan bagi PAN," kata Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Setelah pertemuan itu, PAN terang-terangan menyatakan bergabung ke koalisi Jokowi. Sejumlah sumber menyebutkan partai berlambang matahari terbit ini akan mendapat jatah menteri di kabinet.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
Baca: Masuk Koalisi Jokowi, PAN Tegaskan Tidak Lagi Posisi Abu-abu
