KPK Tolak Tindakan Korektif TWK, Ombudsman Lanjut ke Resolusi dan Monitoring

Reporter

Editor

Amirullah

Layar ponsel menampilkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 5 Agustus 2021. KPK menyatakan keberatan atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI mengenai proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK). ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI melanjutkan proses laporan tes wawasan kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi ke tahap Resolusi dan Monitoring. Tahap lanjutan ini diambil setelah KPK menolak tindakan korektif yang disarankan Ombudsman.

“Sekarang masuk dalam proses resolusi dan monitoring,” kata Ketua Ombudsman RI, M. Najih lewat pesan teks, Senin, 16 Agustus 2021.

Najih mengatakan dalam proses resolusi dan monitoring pihaknya akan melakukan upaya mediasi tentang pelaksanaan tindakan korektif yang telah diberikan. Dia mengatakan di tahap ini Ombudsman melalui Keasistenan Mitigasi juga akan memutus atas keberatan yang dilayangkan KPK.

Dia mengatakan bila dalam tahap resolusi ini Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan tak dilakukan, Ombudsman akan menerbitkan putusan akhir berupa rekomendasi. “Dalam waktu resolusi dan monitoring tetap tidak dilaksanakan, baru akan diterbitkan rekomendasi ke Presiden dan DPR,” kata dia.

Sebelumnya, KPK menolak menjalankan tindakan korektif yang diminta Ombudsman dalam alih status pegawai menjadi ASN. KPK menganggap Ombudsman tak bisa memeriksa laporan itu, karena gugatan serupa sedang disidiangkan di pengadilan. KPK menganggap Ombudsman tak berwenang memeriksa kepegawaian, karena merupakan urusan internal. Pimpinan KPK balik menuding Ombudsman melakukan maladministrasi dalam pemeriksaan laporan mengenai TWK.






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

19 menit lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

Transparency International Indonesia menyebut penurunan Indeks Persepsi Korupsi pada 2022 merupakan jumlah paling drastis sejak era reformasi.


Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

7 jam lalu

Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

Kuasa Hukum, Lukas Enembe Petrus Bala Pattyona, mengatakan kliennya ditanyai sejumlah pertanyaan termasuk mengkonfirmasi sejumlah nama pengusaha


KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

8 jam lalu

KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua.


Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

9 jam lalu

Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, Abi Rekso menyatakan Said Aqil menjadi subjek korban dalam praktik korupsi di Unila.


Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

9 jam lalu

Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

Sebanyak 15 orang personel Polri bergabung dengan KPK sebagai penyidik. Mereka telah menjalani serangkaian tahapan seleksi


Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

12 jam lalu

Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

Polri telah mengirimkan 15 orang personel untuk menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat tahun ke depan


Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

2 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

3 hari lalu

Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

Ilham Wahyudi pedagang burung rekeningnya diblokir BCA atas permintaan KPK. Salah blokir, maksudnya Ilham Wahyudi lain.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

4 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

4 hari lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.