Anita Wahid: Pelemahan KPK Jadi Tanda Regresi Demokrasi di Indonesia

Reporter

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Direktur Public Virtue Research Institute, Anita Wahid, menilai pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua tahun terakhir merupakan salah satu jalan individu atau kelompok tertentu untuk mencapai agenda tertentu.

"Ada agenda tertentu yang sebenarnya terhambat dengan demokrasi. Di saat yang sama, mereka yang punya agenda ini ternyata otoritarianisme itu belum tentu aman juga. Jadi mereka butuh kondisi yang seakan-akan di negara ini ada demokrasi, tapi ada bagian demokrasi tertentu yang ditekan supaya mereka leluasa. Nah usaha penekanan ini lah yang menjadi bagian agenda tersebut, di mana salah satunya adalah pelemahan KPK," ujar Anita melalui diskusi daring pada Ahad, 15 Agustus 2021.

Bahkan, Anita Wahid melihat bahwa pelemahan KPK menjadi tanda-tanda terjadinya regresi demokrasi. Ia menjelaskan, regresi demokrasi dilakukan melalui dua arah, yakni dari atas dan dari bawah.

Regresi demokrasi dari atas dilakukan oleh aktor anti demokrasi yang ada dalam elit politik dan institusi formal negara. Artinya, dari mereka, muncul sejumlah kebijakan yang sangat represif dan cenderung menuju ke arah otoritarianisme. Sementara regresi demokrasi dari bawah yakni dengan memanfaatkan gerakan anti demokrasi di masyarakat, di mana polarisasi telah terbentuk sejak 2014.

Anita menjelaskan, KPK dianggap keping besar lantaran lembaga tersebut didirikan sebagai amanat reformasi. Sehingga KPK selama ini menjadi bagian yang paling kuat dan sulit diutak-atik oleh mereka yang berkepentingan.

"Butuh usaha yang lebih besar untuk melemahkan KPK. Kalau dulu selalu sulit, maka melalui penggunaan polarisasi, itu menjadi sangat mudah. Akhirnya serangannya mengakibatkan KPK secara dari dalam menjadi lemah, dan ditambah serangan dari luar," kata Anita.

Anita pun berharap masyarakat terus mengawal dan menyerukan kritik atas usaha-usaha terhadap pelemahan KPK, sehingga tidak akan timbul normalisasi akan kondisi KPK saat ini. 

ANDITA RAHMA

Baca: Novel Baswedan: Misi Utama 57 Pegawai Menjaga KPK dari Upaya Pelemahan






Isi Kuliah Umum di Kupang, AHY Singgung Politik Identitas

5 jam lalu

Isi Kuliah Umum di Kupang, AHY Singgung Politik Identitas

AHY memberikan kuliah umum pada ratusan mahasiswa Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang.


Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

20 jam lalu

Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

KPK menyebut akan mulai kembali penyidikan kasus korupsi pengadaan helikopter AW 101 setelah pelantikan panglima TNI Laksamana Yudo Margono


RKUHP Dinilai Berangus Kebebasan Pers, AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah Dihapus

20 jam lalu

RKUHP Dinilai Berangus Kebebasan Pers, AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah Dihapus

AJI mendesak DPR dan pemerintah menunda pengesahan RKUHP karena akan memberangus kebebasan pers dan demokrasi


KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

1 hari lalu

KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

KPK menyatakan telah menetapkan enam tersangka dalam kasus korupsi LNG Pertamina.


RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

1 hari lalu

RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

Dasco menerangkan bahwa pembuatan RKUHP dari waktu ke waktu dibahas dengan hati. Menurut dia, pasal-pasal yang kontroversial telah dikupas


AHY Berpendapat Masyarakat Indonesia Perlu Meningkatkan Literasi Politik

2 hari lalu

AHY Berpendapat Masyarakat Indonesia Perlu Meningkatkan Literasi Politik

Literasi politik, kata AHY, merupakan salah satu cara melawan cara-cara kotor dalam berpolitik di dalam negeri.


Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

2 hari lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


Myanmar Tak Diundang Lagi ke Bali Democracy Forum

4 hari lalu

Myanmar Tak Diundang Lagi ke Bali Democracy Forum

Kementerian Luar Negeri RI dengan tanpa menyebutkan alasannya, memastikan Myanmar tidak diundang ke Bali Democracy Forum pekan depan.


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

4 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

4 hari lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.