Kepuasan Publik terhadap Penanganan Pandemi, Yunanto: Angkanya Cenderung Merah

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melakukan pengaturan saat dilakukan penyekatan PPKM Level 4 di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat, Senin, 9 Agustus 2021. Mobilitas warga yang akan menuju Jakarta cenderung meningkat hingga menimbulkan kemacetan mencapai satu kilometer pada hari terakhir Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas melakukan pengaturan saat dilakukan penyekatan PPKM Level 4 di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat, Senin, 9 Agustus 2021. Mobilitas warga yang akan menuju Jakarta cenderung meningkat hingga menimbulkan kemacetan mencapai satu kilometer pada hari terakhir Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Hasil sigi Charta Politika menunjukkan masih tingginya angka ketidakpuasan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19 ini. Meski ada 51,4 persen menyatakan langkah pemerintah sudah sangat baik dan baik, namun terdapat 45,6 menyatakan buruk dan sangat buruk. Jumlah responden yang tak menjawab sebesar 3,1 persen.

    "Saya pikir ini bukan angka bagus. Angkanya cenderung bisa dikatakan merah," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, dalam konferensi pers daring, Kamis, 12 Agustus 2021.

    Penilaian itu berdasarkan survei yang dilakukan pada 12 hingga 20 Juli 2021. Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dan margin of error +2.83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Selain itu, lebih dari separuh responden ingin Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) segera dihentikan. Tercatat ada 54,7 persen warga yang ingin PPKM disudahi dan kembali ke masa new normal dengan pengetatan protokol kesehatan di setiap sektor.

    "28,8 persen menyatakan PPKM perlu terus dilanjutkan sampai ada penurunan jumlah kasus Covid-19. Dan 18, 3 persen menyatakan perlu pelonggaran bertahap PPKM," katanya,

    Yunarto mengatakan 92,3 persen masyarakat Indonesia sudah tahu adanya kebijakan ini. Namun tingginya hasil survei masyarakat yang ingin PPKM dihentikan ini diharapkan Yunarto tidak dimaknai sebagai pembenaran bahwa PPKM harus berakhir.

    "Karena saya pribadi melihat buat pemerintah yang penting bukan angka persepsi publik, tapi angka yang turun dan angka yang betul terkait dengan bagaimana risiko korban nyawa bisa diminimalisir," kata Yunarto.

    Lebih jauh soal tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintah berada pada angka 62,4 persen. Sementara tingkat ketidakpuasan berada pada angka 34,1 persen.

    "Kepuasan terhadap kinerja pemerintah berada pada angka 62,4 persen, jika dibandingkan hasil survei pada periode sebelunya terdapat penurunan terhadap kinerja pemerintah," katanya.

    Yunarto berujar meskipun tingkat kepuasan masih berada di atas 60 persen, terdapat kecenderungan penurunan tingkat kepuasan kinerja pemerintah dibandingkan dengan survei periode sebelumnya.

    Dari data yang dia jabarkan terlihat bahwa pada Juli 2020 tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sebesar 67 persen, pada Januari 2021 menjadi 64 persen, pada Februari 2021 menjadi 64,4 persen, dan pada Maret 2021 menjadi sebesar 65,3 persen.

    Menurut Yunarto permasalahan yang dianggap paling pokok yang tengah dihadapi masyarakat adalah penanganan pandemi Covid-19, berikutnya ada harga kebutuhan pokok yang mahal dan permasalahan susah mencari lapangan kerja.

    Kondisi ekonomi Indonesia dinilai buruk oleh masyarakat, meskipun optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi Indonesia kedepan tergolong tinggi. Kondisi penegakan hukum di Indonesia dinilai sangat buruk, dan mengalami penurunan dibandingkan periode survei sebelumnya. "Penilaian terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini masih dinilai buruk oleh masyarakat," ujarnya.

    Baca: Elektabilitas Capres Versi Charta Politika: Ganjar Tertinggi, Puan 0,7 Persen


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.