Survei: Masih Banyak Warga Tak Percaya Data Covid-19 dari Pemerintah

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana pemakaman Covid-19 di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat, 9 Juli 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Suasana pemakaman Covid-19 di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat, 9 Juli 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei yang dilakukan oleh Charta Politika Indonesia menunjukkan sebanyak  43,3 persen masyarakat tak percaya dengan data penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Angka ini dinilai jadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk segera ditangani.

    "53,1 persen mengatakan sangat percaya dan percaya dan 43,3 persen menyatakan tidak percaya dan tidak percaya sama sekali," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, dalam rilis pada Kamis, 12 Agustus 2021.

    Dari hasil sigi, 53,1 persen masyarakat yang percaya dengan data Covid-19 dari pemerintah terdiri dari 4,5 persen sangat percaya dan 48,6 persen cukup percaya. Sedangkan 43,3 persen masyarakat tak percaya data Covid-19 pemerintah, terdiri dari 37,1 persen kurang percaya dan 6,2 persen tidak percaya sama sekali. Sebanyak 3,7 persen responden menolak menjawab atau tidak tahu.

    Yunarto menegaskan kepercayaan ini adalah hal krusial dalam penanganan pandemi Covid-19. Ia menilai pemerintah akan sulit menerapkan kebijakan yang mereka perlukan dalam penanganan Covid-19 jika tak ada kepercayaan dari masyarakat.

    "Ketika publik percaya (data yang disajikan pemerintah), trust bisa terbangun. Ketika trust terbangun, variabel lain seperti testingtracing, atau 5M bisa dilakukan," kata Yunarto.

    Apalagi belakangan muncul wacana pemerintah akan menghapus data angka kematian akibat Covid-19 yang biasanya dilaporkan secara harian. Pemerintah menyebut ada akumulasi data yang membuat kesalahan. Namun hal ini tak berarti angka kematian akibat Covid-19 harus dihilangkan. "Kenapa tidak sistem data pelaporannya yang diperbaiki," kata Yunarto.

    Jika dibiarkan, Yunarto mengatakan, kecenderungan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap data pemerintah bisa semakin menurun. Indonesia harus belajar dari pengalaman negara lain yang pemerintahannya cenderung menyembunyikan dan meremehkan data.

    "Terjadi di Brasil dan Amerika Serikat pada zaman Trump. Itu malah mendapatkan sentimen yang negatif dari publik," kata Yunarto.

    Survei Charta Politika Indonesia ini melibatkan 1.200 responden, dengan margin of error +2.83 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan pada 12 – 20 Juli 2021, di seluruh wilayah Indonesia.

    Baca juga: Jubir Luhut Jelaskan Distorsi Data Kematian Akibat Covid-19 Selama PPKM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.