Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Luhut Hapus Data Kematian, Jubir: Bukan Dihapus, Tapi Tak Dipakai Sementara

image-gnews
Foto udara petugas menggali liang lahat di lahan baru pemakaman khusus Covid-19 di TPU Kihafit, Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat, Ahad, 8 Agustus 2021. Pemerintah Kota Cimahi menjadikan TPU Kihafit sebagai lahan pemakaman baru bagi pasien yang meninggal akibat Covid-19. ANTARA/Raisan Al Farisi
Foto udara petugas menggali liang lahat di lahan baru pemakaman khusus Covid-19 di TPU Kihafit, Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat, Ahad, 8 Agustus 2021. Pemerintah Kota Cimahi menjadikan TPU Kihafit sebagai lahan pemakaman baru bagi pasien yang meninggal akibat Covid-19. ANTARA/Raisan Al Farisi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan indikator kematian dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tak dihapus.

"Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian," ujarnya lewat keterangan tertulis, Rabu, 11 Agustus 2021.

Jodi menyebut pemerintah akan kembali memasukkan indikator kematian dalam penilaian level PPKM setelah data kematian diperbaiki. "Sedang dilakukan clean up data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan dimasukkan indikator kematian ini jika data sudah rapi," ujarnya.

Sebelumnya, Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian PPKM level karena adanya input data yang tidak update, sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian.

Pemerintah lantas menetapkan 26 kabupaten/kota turun status dari PPKM level 4 menjadi level 3, hanya dengan lima indikator lain asesemen, yakni angka keterisian tempat tidur, kasus konfirmasi, perawatan di rumah sakit, tracing, testing, dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Analis Data LaporCovid-19, Said Fariz Hibban mengatakan, ketidakakuratan data kematian yang ada seharusnya tidak menjadi alasan pembenaran bagi pemerintah untuk mengabaikan data tersebut. "Dengan menyadari bahwa data kematian itu tidak akurat, pemerintah seharusnya berupaya segera memperbaiki data tersebut agar benar-benar akurat," ujar Said, Rabu, 11 Agustus 2021.

Apalagi, kata Said, data kematian yang selama ini diumumkan oleh pemerintah pun sebenarnya belum cukup untuk menggambarkan betapa besarnya dampak pandemi Covid-19. LaporCovid-19 menemukan jumlah kematian yang diumumkan pemerintah pusat masih jauh lebih sedikit dibanding data yang dilaporkan pemerintah daerah.

Baca juga: Lapor Covid-19 Pertanyakan Keputusan Luhut Hapus Data Kematian di Evaluasi PPKM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PT Vale Indonesia Rombak Manajemen, Anak Buah Luhut jadi Presiden Komisaris

2 hari lalu

Rachmat Kaimuddin. Instagram/mrachmatk
PT Vale Indonesia Rombak Manajemen, Anak Buah Luhut jadi Presiden Komisaris

Anak buah Menko Kemaritiman dan Investasi, Muhammad Rachmat Kaimuddin, didapuk menjadi Presiden Komisaris PT Vale Indonesia Tbk.


Sempat Beda Pendapat Izin Tambang, Luhut Usul Ormas Punya Saham di BUMN

3 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia. FOTO/REUTERS/Darren Whiteside dan TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sempat Beda Pendapat Izin Tambang, Luhut Usul Ormas Punya Saham di BUMN

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat beda pendapat dengan Bahlil terkait bagi-bagi izin tambang Ormas


HIPMI Akan Usul ke Jokowi Tetapkan Hari Kewirausahaan Nasional pada 10 Juni 2024, Ini Alasannya

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Senin, 20 Februari 2023. Sebanyak 239 pengusaha muda dilantik menjadi pengurus pusat HIPMI masa bakti 2022-2025. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
HIPMI Akan Usul ke Jokowi Tetapkan Hari Kewirausahaan Nasional pada 10 Juni 2024, Ini Alasannya

Ketua HIPMI Akbar Himawan Buchari menyatakan pihaknya akan mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk mencanangkan Hari Kewirausahaan Nasional.


Luhut Minta Pemberian IUP ke Ormas Diawasi, Bahlil: Tak Ada yang Aneh-aneh

4 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia. FOTO/REUTERS/Darren Whiteside dan TEMPO/ Febri Angga Palguna
Luhut Minta Pemberian IUP ke Ormas Diawasi, Bahlil: Tak Ada yang Aneh-aneh

Bahlil Lahadalia merespons permintaan Luhut supaya penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan diawasi.


2.086 Hektare Lahan Belum Dibebaskan untuk IKN, Menteri AHY: Jangan Dihantam Kromo

5 hari lalu

Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY melaporkan 100 hari kerja sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ketua Umum Partai Demokrat itu menyampaikan laporannya di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, pada Jumat, 7 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
2.086 Hektare Lahan Belum Dibebaskan untuk IKN, Menteri AHY: Jangan Dihantam Kromo

AHY meminta agar pembebasan lahan dengan luas lebih dari dua ribu hektare di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara diselesaikan dengan baik.


Ormas Keagamaan Dikhawatirkan Tak Mampu Kelola Tambang, Bahlil: Freeport Aja Ada Kontraktornya

5 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat merespon soal namanya muncul sebagai kandidat Ketum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Ormas Keagamaan Dikhawatirkan Tak Mampu Kelola Tambang, Bahlil: Freeport Aja Ada Kontraktornya

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan soal pemberian IUP ke ormas keagamaan yang belakangan ini ramai dipersoalkan masyarakat.


WHO Tunggu Data setelah Kasus Flu Burung Jenis Baru Renggut Korban Jiwa Pertama

5 hari lalu

Ilustrasi flu burung. REUTERS/Dado Ruvic
WHO Tunggu Data setelah Kasus Flu Burung Jenis Baru Renggut Korban Jiwa Pertama

WHO mengatakan sedang menunggu data sekuens genetik lengkap setelah seorang pria meninggal karena flu burung jenis baru di Meksiko


Deretan Klaim Para Pejabat soal IKN Akan Berjalan Mulus Usai Ditinggal Kepala Otorita

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor Bank Tabungan Negara (BTN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 5 Juni 2024.  Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Deretan Klaim Para Pejabat soal IKN Akan Berjalan Mulus Usai Ditinggal Kepala Otorita

Mundurnya Bambang dan Dhony menjelang upacara HUT ke-79 RI di IKN Nusantara menuai respons dari publik. Simak deretan pernyataan pejabat berikut ini.


Jerman Desak Israel Banjiri Gaza dengan Bantuan Kemanusiaan

6 hari lalu

Seorang anak Palestina menarik wadah air, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di selatan Kota Gaza, di Jalur Gaza, 3 Juni 2024. REUTERS/Mohammed Salem
Jerman Desak Israel Banjiri Gaza dengan Bantuan Kemanusiaan

Desakan Jerman terhadap Israel menyusul laporan FAO bahwa satu juta warga Gaza "diperkirakan menghadapi kematian dan kelaparan pada pertengahan Juli."


Luhut Sebut Pemberian IUP kepada Ormas Keagamaan bukan Kebijakan Politik

6 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, saat ditemui usai mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Luhut Sebut Pemberian IUP kepada Ormas Keagamaan bukan Kebijakan Politik

Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan pandangannya terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan