Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Antisipasi Dampak Tsunami, Ribuan Bibit Vegetasi Pantai Ditanam

image-gnews
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menanam vegetasi pantai sebanyak 6.300 bibit pada 5 titik di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan luas areal penanaman 9,2 hektare.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menanam vegetasi pantai sebanyak 6.300 bibit pada 5 titik di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan luas areal penanaman 9,2 hektare.
Iklan

INFO NASIONAL – Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menanam vegetasi pantai sebanyak 6.300 bibit pada lima titik di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan luas areal penanaman 9,2 hektare. Hal ini dilakukan untuk memperkuat ketangguhan kawasan pesisir yang rawan terhadap bencana tsunami.

Sebagian pesisir Indonesia rawan bencana, terutama bencana tsunami. Kerawanan ini terdapat di wilayah pantai Barat Sumatera, Selatan Jawa, selatan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, hingga sebagian Sulawesi bahkan Papua yang  pantainya didominasi oleh pasir dengan energi gelombang laut yang cukup tinggi. Karenanya, vegetasi non mangrove seperti cemara laut, kelapa, ketapang lebih cocok dijadikan struktur alami.

“Permasalahan bencana di wilayah pesisir ini memang harus menjadi atensi pemerintah agar risiko bencana dapat ditekan khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Maka dari itu KKP melakukan penanaman vegetasi pantai di Kabupaten Pesisir Selatan,” ujar Pelaksana Harian Plt. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Suharyanto.

Dia menjelaskan konfigurasi vegetasi pantai dengan ketebalan dan kerapatan tertentu akan membentuk sabuk hijau yang memberikan banyak manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Sabuk hijau memiliki keuntungan yang nyata, baik secara lingkungan maupun ekonomi. Bagi daerah yang rawan terhadap tsunami, keuntungan akan bertambah bila sabuk tersebut didesain untuk mitigasi bencana tsunami.

Gempa kembar yang terjadi di pesisir barat Sumatera berasal dari tiga sumber ancaman yaitu Megathrust Mentawai, Mentawai Fault System (MFS) dan Sumatera Fault System atau lebih populer dengan istilah sesar Sumatera. Sesar aktif ini beberapa kali menyebabkan tsunami, pada 2009 di pesisir Kota Padang dan 2010 di Pulau Mentawai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lima titik penanaman vegetasi pantai non mangrove di Kabupaten Pesisir Selatan tersebar di Nagari Sago Salido, Kampung Muara Anakan, Kampung Sungai Tawa, Nagari Nyiur Melambai dan Nagari Muara Kandis Punggasan. “Dengan mempertimbangkan kondisi setempat yaitu substrat pantai berpasir maka jenis vegetasi yang ditanam adalah Cemara Laut. Jenis ini juga mendominasi areal target penanaman,“ kata Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Muhammad Yusuf.

Vegetasi pantai beserta kelengkapannya bersifat multifungsi, yakni selain berfungsi sebagai buffer untuk mengurangi energi dan dampak bencana terhadap infrastruktur pantai, juga berperan membangkitkan ekonomi masyarakat pesisir melalui mata pencaharian alternatif yang muncul dari adanya kawasan hutan pantai. 

Program penanaman vegetasi pantai ini dilakukan sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir, salah satunya melalui berbagai upaya-upaya pengurangan risiko bencana.(*)

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

2 hari lalu

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setera 30 persen luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045.


KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

3 hari lalu

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan Benih Bening Lobster (BBL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola lobster.


Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

4 hari lalu

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.


KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

18 hari lalu

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Dua unit di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.


KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

21 hari lalu

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengatur sistem kuota untuk aktivitas pariwisata alam perairan di dalam Kawasan Konservasi Nasional.


KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

27 hari lalu

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus mendorong tercapainya target 30 persen perluasan kawasan konservasi di tahun 2045.


Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

29 hari lalu

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus berupaya melakukan kegiatan pencegahan korupsi.


KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

29 hari lalu

KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sedang melakukan penyesuaian harga patokan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan dibatasi pemanfaatannya.


KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

32 hari lalu

KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat langkah pencegahan peredaran narkoba melalui pulau kecil perbatasan.


KKP Kembangkan Program Adopsi Karang

36 hari lalu

KKP Kembangkan Program Adopsi Karang

Sebagai upaya pelestarian ekosistem terumbu karang yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan program Adopsi Karang.