Ombudsman akan Pelajari Surat Keberatan dari KPK Soal TWK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah aktivis penggiat antikorupsi sebagai Perwakilan Rakyat Indonesia melakukan aksi Ruwatan Rakyat untuk KPK, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat, 28 Mei 2021. Aksi ruwatan ini sebagai simbol pengusiran energi jahat dari berbagai kalangan terhadap KPK sedang dalam keadaan darurat terkait pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    Sejumlah aktivis penggiat antikorupsi sebagai Perwakilan Rakyat Indonesia melakukan aksi Ruwatan Rakyat untuk KPK, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat, 28 Mei 2021. Aksi ruwatan ini sebagai simbol pengusiran energi jahat dari berbagai kalangan terhadap KPK sedang dalam keadaan darurat terkait pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia telah menerima surat keberatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal tes wawasan kebangsaan (TWK). 

    "ORI sudah menerima surat keberatan KPK dan sekarang sedang mempelajari," ujar Ketua ORI Mokhammad Najih saat dihubungi pada Senin, 9 Agustus 2021.

    Najih mengatakan jawaban keberatan KPK akan ditelaah terlebih dahulu sebelum memutuskan sikap selanjutnya. Ia menargetkan surat keberatan selesai dipelajari pada pekan ini. "Semoga dalam pekan ini selesai ya," kata Najih.

    Sebelumnya, KPK menyatakan keberatan menindaklanjuti temuan ORI yang menemukan adanya maladministrasi dalam proses alih status pegawai menjadi ASN melalui TWK. Salah satu alasannya karena KPK menilai ORI telah melanggar konstitusi karena memeriksa laporan mengenai TWK.

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Nurul Ghufron menuding Ombudsman melakukan maladministrasi dalam pemeriksaan laporan tes wawasan kebangsaan. Ghufron mengatakan laporan pemeriksaan Ombudsman dihasilkan dari proses yang maladministratif.

    Itu yang menjadi salah satu alasan KPK keberatan melaksanakan tindakan korektif Ombudsman. “Rapat harmonisasi yang dihadiri atasan yang kemudian dinyatakan maladministrasi oleh Ombudsman, ternyata dilaksanakan juga oleh mereka,” kata Ghufron soal rekomendasi TWK dari Ombudsman, Kamis, 5 Agustus 2021.

    Baca juga: Bantah Nurul Ghufron, Pegawai KPK Ungkap Lagi Penyusupan Pasal TWK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.