Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jalan Kaki ke Jakarta, 11 Warga Sumut Minta Jokowi Tutup PT Toba Pulp Lestari

image-gnews
Togu Simorangkir (kiri) dan Anita Martha Hutagalung (berkaus putih). Sumber: Facebook Togu Simorangkir
Togu Simorangkir (kiri) dan Anita Martha Hutagalung (berkaus putih). Sumber: Facebook Togu Simorangkir
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebelas warga Sumatera Utara menempuh aksi jalan kaki dari kawasan Danau Toba menuju Jakarta untuk meminta Presiden Joko Widodo menutup PT Toba Pulp Lestari. Mereka, yang disebut TIM 11, menyatakan keberadaan PT Toba Pulp Lestari selama lebih dari tiga dekade telah merusak lingkungan dan menyusahkan kehidupan masyarakat adat setempat.

Dari Makam Sisingamangaraja XII di Toba Samosir, mereka menempuh perjalanan sejauh lebih 1.700 kilometer ke Ibu Kota mulai 14 Juni lalu. TIM 11 tiba di Jakarta pada Selasa, 27 Juli 2021 atau setelah berjalan selama 44 hari.

"Misi aksi ini untuk penyadaran dan kampanye kepada publik bahwa Danau Toba, Tano Batak tidak dalam keadaan baik-baik saja," kata Togu Simorangkir, salah satu dari TIM 11, dalam konferensi pers Jumat, 30 Juli 2021.

TIM 11, merupakan singkatan dari "Tulus, Ikhlas, Militan", beranggotakan Togu, Anita Martha Hutagalung, Irwandi Sirait, Christian Gultom, Erwin Hutabarat, Ferry Sihombing, Agustina Pandiangan, Lambok Siregar, Yman Munthe, Jevri Manik, dan Bumi Simorangkir, anak Togu yang berumur 8 tahun.

Togu mengatakan, ia dan Christian adalah seorang petani. Sedangkan anggota TIM 11 lainnya ada yang berlatar belakang penjahit dan disabilitas, guru honorer, panalik jagal di lapo, relawan medis, sopir, parbengkel, dan seorang opung.

Togu mengatakan, Aksi Jalan Kaki (Ajak) Tutup PT TPL ini merupakan akumulasi atas berbagai peristiwa yang dialami masyarakat adat Batak setelah keberadaan PT Toba Pulp Lestari. Puncaknya peristiwa pada 18 Mei 2021 lalu.

Masyarakat adat Natumingka, Kabupaten Toba, mengalami kekerasan karena mempertahankan tanah mereka yang hendak ditanami oleh pekerja PT TPL. Mereka diserang oleh ratusan orang yang membawa kayu dan batu.

"Aksi ini bentuk kegeraman dan kemuakan terhadap TPL yang selalu semena-mena terhadap masyarakat adat," kata Togu.

TIM 11 kini menunggu waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan, mengatakan surat permintaan audiensi telah dikirim ke Presiden Jokowi pada Senin, 26 Juli lalu. Menurut dia, surat juga telah tercatat dalam sistem elektronik di Kementerian Sekretariat Negara.

"Kami tinggal menunggu waktu bapak presiden yang sangat rendah hati, mau berdialog langsung dengam rakyatnya," ujar Abdon.

Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi mengatakan, perampasan tanah oleh PT TPL mencerminkan permasalahan serupa yang dialami masyarakat adat di seluruh Indonesia. Padahal, kata Rukka, Undang-Undang Dasar 1945 mengakui eksistensi masyarakat adat.

"Namun sampai detik ini Undang-Undang Masyarakat Adat tidak kunjung disahkan sehingga pemerintah tidak punya petunjuk bagaimana mengidentifikasi kita, wilayah adat kita, dan bagaimana memenuhi hak-hak kita sebagai masyarakat adat," kata Rukka.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, mengungkit perjuangan masyarakat adat Batak menolak PT Indorayon--yang kini bernama menjadi PT Toba Pulp Lestari. Dewi mengatakan penutupan Indorayon oleh Presiden B.J. Habibie pada 1999 merupakan amanat reformasi.

"Namun kita tahu terjadi pengkhianatan, di era (Presiden) Megawati (Soekarnoputri) Indorayon beroperasi kembali dengan nama TPL," kata Dewi Kartika.

PT Indorayon beroperasi di Sumatera Utara sejak 1985. Sempat dibekukan Presiden Habibie pada 1999, perusahaan itu berganti nama menjadi PT TPL dan beroperasi lagi mulai 2003.

Dalam keterangannya pada Mei lalu, Direktur PT TPL Jandres Silalahi mengaku menyesalkan terjadinya bentrok dengan masyarakat. Ia mengklaim aksi yang berujung bentrok itu terjadi di tengah dialog antara perusahaan, masyarakat, Kesatuan Pengelolaan Hutan, dan stakeholder lainnya.

Jandres mengatakan lokasi penanaman merupakan konsesi yang memiliki izin dari negara dan telah memasuki masa rotasi penanaman keenam, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/92 tanggal 01 Juni 1992 Jo SK.307/MenLHK/Setjen/HPL.P/7/2020 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Dia juga mengklaim akan mendorong dialog dan solusi damai untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

54 menit lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

1 jam lalu

Cyrus Ashkon Margono. (Instagaram/@cmargono)
Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

Pemain keturunan Cyrus Margono tinggal melaksanakan pengambilan sumpah untuk kemudian resmi menjadi WNI.


Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

10 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

Seorang anggota Komite HAM PBB yakni CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan keterlibatan atau cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

12 jam lalu

Tim Kuasa Hukum dan Sejunlah Purnawurawan menyampaikan pembelaan untuk mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Jhusu Mayor Jenderal Tentara Nasionak Indonesia (Purn) Soenarko yang ditahan atas tuduhan kepemilikan senjata ilegal di Jakarta, Jumat 31 Mei 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri
Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

Eks Danjen Kopassus Soenarko mengklaim tak akan menghentikan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu hingga pemerintah melakukan Pemilu ulang.


Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

12 jam lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

Halim Iskandar mengatakan kepastian PKB masuk ke pemerintahan selanjutnya tergantung Cak Imin. Jokowi tak menyinggung masalah itu.


President Jokowi Support Minster Bahlil Lahadalia to Take Over the Chairman of the Golkar Party

15 jam lalu

President Jokowi Support Minster Bahlil Lahadalia to Take Over the Chairman of the Golkar Party

President Jokowi give support Minister Bahlil Lahadalia to seize the position of Chairman of the Golkar Party.


Jokowi Setujui 14 PSN Baru pada 2024, Ini Daftarnya

16 jam lalu

Presiden Jokowi memberi sambutan sebelum menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Jokowi Setujui 14 PSN Baru pada 2024, Ini Daftarnya

Menteri Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah Jokowi akan menambah 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun ini.


Airlangga Sebut Munas Golkar Tetap Desember: yang Maju Musim Panen

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Airlangga Sebut Munas Golkar Tetap Desember: yang Maju Musim Panen

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) partainya pada tahun ini akan tetap digelar Desember.


Pengamat: Persoalan Tunggu Jakarta untuk Saingi New York setelah Tak Jadi Ibu Kota Negara

17 jam lalu

Ilustrasi pesta kembang api Tahun Baru. Dok Tempo/Dian Triyuli H
Pengamat: Persoalan Tunggu Jakarta untuk Saingi New York setelah Tak Jadi Ibu Kota Negara

Jakarta, setelah tak jadi ibu kota negara, tetap akan menjadi pusat bisnis dan bahkan digadang-gadang bisa semoncer New York.


Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

17 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

Bacre Waly Ndiaye anggota Komite HAM PBB atau CCPR di Sidang Komite CCPR mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi dalam pemilu 2024