Mutasi Polri: Mantan Ajudan Jokowi Jadi Wakapolda Sulawesi Utara

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisaris Besar Jhonny Edison Isir Resmi Menjabat Kapolrestabes Medan, Jumat 3 Januari 2020. (Tempo/Sahat Simatupang)

    Komisaris Besar Jhonny Edison Isir Resmi Menjabat Kapolrestabes Medan, Jumat 3 Januari 2020. (Tempo/Sahat Simatupang)

    TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Komisaris Besar Johnny Edizzon Isir menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Johnny adalah mantan ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Mutasi itu termuat dalam Surat Telegram bernomor ST/1506/KEP/2021 yang diteken Senin, 26 Juni 2021. Johnny sebelumnya menjabat sebagai Kapolrestabes Surabaya ditunjuk menjadi Wakapolda Sulawesi Utara.

    Johnny merupakan ajudan Jokowi yang ditunjuk setelah Listyo Sigit dimutasi menjadi Kapolda Banten sejak Oktober 2016. Mantan Kapolri Tito Karnavian pernah bercerita latar belakang penunjukan itu.

    Berawal dari pertemuan di Hari Bhayangkara pada 10 Juli 2017, Jokowi menyampaikan senang melihat salah satu ajudan Tito, yaitu Stefanus yang berasal dari Papua. Menurut Tito, Stefanus orang yang cerdas dan mengerti yang diinginkan olehnya.

    Setelah itu, Jokowi menyampaikan juga ingin didampingi oleh ajudan yang berasal dari Papua. "Beliau menyampaikan, 'saya juga ingin punya ajudan orang Papua'," kata Tito menirukan percakapannya dengan Jokowi, saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu, 16 Agustus 2017.

    Tito kemudian merekomendasikan sejumlah nama. Saat ini, tiga ajudan pribadi Presiden dari TNI adalah angkatan 1996. Tito mengatakan di Polri, ada satu angkatan 1996 yang juga menonjol prestasinya, yakni Johnny Edizzon Isir. Setelah menjalani tes, Jokowi akhirnya memilih Johnny sebagai ajudannya.

    Baca juga: Kapolri Listyo Sigit Mutasi 504 Perwira Polri


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.