Soal TWK, Tim 75 Pegawai Sebut Dewan Pengawas Condong Bela Pimpinan KPK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah aktivis penggiat antikorupsi sebagai Perwakilan Rakyat Indonesia melakukan aksi Ruwatan Rakyat untuk KPK, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat, 28 Mei 2021. Aksi ruwatan ini sebagai simbol pengusiran energi jahat dari berbagai kalangan terhadap KPK sedang dalam keadaan darurat terkait pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    Sejumlah aktivis penggiat antikorupsi sebagai Perwakilan Rakyat Indonesia melakukan aksi Ruwatan Rakyat untuk KPK, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat, 28 Mei 2021. Aksi ruwatan ini sebagai simbol pengusiran energi jahat dari berbagai kalangan terhadap KPK sedang dalam keadaan darurat terkait pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Satgas Pembelajaran Internal nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hotman Tambunan mengatakan Dewan Pengawas lebih condong membela pimpinan lembaga itu dalam proses tes wawasan kebangsaan (TWK).

    Ia mengatakan, salah satu indikasinya adalah anggota Dewan Pengawas Albertina Ho yang malah ikut membuat draf Surat Keputusan Nomor 652/2021 soal penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lolos asesmen tes kebangsaan. Albertina juga menyupervisi SK tersebut, dengan meminta 75 pegawai menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung.

    Hotman mengaku tidak terkejut ketika Dewan Pengawas tak akan melanjutkan aduan 75 pegawai terkait dugaan pelanggaran etik pimpinan KPK dalam penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan. “Karena Dewas terlibat dalam proses TWK ini,” ujarnya, Sabtu, 24 Juli 2021.

    Tim 75 pegawai juga menilai, alasan Dewas KPK yang menghentikan pemeriksaan karena tak cukup bukti merupakan dalih yang mengada-ada. Padahal, Dewas KPK memiliki kewenangan penuh mencari bukti dari data awal yang disampaikan Tim 75 saat pengaduan.

    Hotman mengatakan, ada 24 orang yang mewakili Tim 75 pegawai melakukan pengaduan pelanggaran kode etik oleh pimpinan. Tetapi, hanya tiga orang yang diperiksa Dewan Pengawas KPK. Padahal, ketiga orang tersebut tidak menguasai semua hal, terutama yang sifatnya detail dalam pelaksanaan TWK. “Saya sendiri sebagai konseptor untuk membuat pengaduan ini tidak diperiksa oleh Dewas,” ucapnya.

    Baca juga: Pegawai KPK Terkejut dengan 3 Temuan Ombudsman Soal TWK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.