Lapor Covid-19: Kantor Banyak Diadukan Langgar Prokes Selama PPKM Darurat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana kepadatan kendaraan saat penerapan penyekatan PPKM Darurat di Underpass Bassura, Jakarta Timur, Kamis, 15 Juli 2021.  Polda Metro Jaya menambah jumlah lokasi penyekatan PPKM Darurat menjadi 100 titik yang mulai berlaku Kamis, 15 Juli 2021. TEMPO / Hilman Fathurtahman W

    Suasana kepadatan kendaraan saat penerapan penyekatan PPKM Darurat di Underpass Bassura, Jakarta Timur, Kamis, 15 Juli 2021. Polda Metro Jaya menambah jumlah lokasi penyekatan PPKM Darurat menjadi 100 titik yang mulai berlaku Kamis, 15 Juli 2021. TEMPO / Hilman Fathurtahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Platform Lapor Covid-19 menerima ratusan aduan warga soal pelanggaran protokol kesehatan selama implementasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. Relawan LaporCovid-19, Yemiko Happy menyebut, setidaknya ada sekitar 302 aduan masyarakat soal pelanggaran protokol kesehatan yang masuk sejak 3-20 Juli.

    Dari ratusan laporan itu, 34 persen di antaranya adalah laporan pelanggaran protokol kesehatan di sektor bisnis dan perkantoran. "Perkantoran dan pusat bisnis jadi paling banyak dilaporkan perihal pelanggaran protokol kesehatan," kata Yemiko dalam konferensi pers daring, Jumat, 22 Juli 2021.

    Selain aduan pelanggaran protokol kesehatan, Lapor Covid-19 juga menerima 161 keluhan masyarakat menyangkut penanganan pandemi selama pelaksanaan PPKM Darurat. Keluhan paling banyak (40 keluhan) menyangkut permintaan mencarikan rumah sakit atau lokasi isolasi bagi pasien Covid-19. 

    Selanjutnya, keluhan mengenai pelayanan Puskesmas sebanyak 26 keluhan. "Pelayanan Puskesmas itu misalnya ada orang yang isoman tetapi tidak mendapat kesempatan atau tidak diperhatikan oleh Puskesmas," ujar Yemiko.

    Kemudian keluhan sulitnya konsultasi online (25 keluhan); kebutuhan oksigen (17 keluhan); pelayanan pemerintah (17 keluhan); isolasi mandiri (14 keluhan); pelayanan rumah sakit (9 keluhan); dan vaksinasi (6 keluhan); kebutuhan dasar (4 keluhan); dana insentif (2 keluhan); dan pasien Covid-19 meninggal dunia (1 keluhan).

    "Berdasarkan, data yang dirangkum Lapor Covid19 selama pelaksanaan PPKM Darurat, keluhan masyarakat paling banyak berasal dari provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten," ujar Yemiko.

    Baca juga: Buruh Terpapar Corona Dilarang Lapor ke Satgas Covid-19 Oleh Perusahaan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...